Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Malam Dana, LBH Himpun Rp 242 Juta

image-gnews
TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO/Seto Wardhana
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dalam semalam, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ternyata sukses menghimpun dana sebesar  Rp 242,4 juta dalam Malam Penggalangan Dana yang digelar Perpustakaan Nasional, Kamis, 30 Juni 2011.

Dana yang terkumpul ini berasal dari sumbangan donatur. Mereka umumnya para alumni lembaga hukum, masyarakat umum yang peduli dengan eksistensi lembaga ini, termasuk PT Tempo Inti Media yang ikut menyumbang Rp 5 juta pada acara ini. Dana juga diperoleh dari lelang patung oporessed people.

"Terima kasih untuk kita semua untuk menyelamatkan lembaga ini dan berjuang untuk keadilan," ujar Direktur LBH, Nurholis, usai penutupan acara.

Akhir-akhir ini, lembaga yang didirikan saat pemerintahan Ali Sadikin ini mengalami kemunduran keuangan. Padahal, mereka harus melakukan banyak aktivitas advokasi dan membayar gaji staf. Hingga pertengahan Mei lalu, sisa kas hanya tinggal Rp 27 juta sehingga tak menutup biaya operasional per bulan yang mencapai Rp 70 juta.

Sejumlah tokoh hadir dalam acara ini, seperti tokoh agama Franz Magnis Suseno, mantan Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, Ketua Satgas Anti Mafia Hukum Mas Achmad Santosa, pengacara senior Adnan Buyung Nasution, Lelyana Santosa, dan Ketua Kontras Usman Hamid.

Para tokoh ini menyampaikan peran LBH memperjuangkan keadilan bagi rakyat kecil dan upayanya menyelamatkan lembaga ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"LBH tempat harapan untuk nilai yang makin terinjak, tempat orang-orang yang berani membela yang masih terpinggirkan. Tidak boleh dibiarkan," ujar budayawan dan tokoh agama, Franz Magnis Suseno.

Menurutnya, rakyat kecil sulit mengakses keadilan jika tak ada lembaga semacam LBH.
Acara penggalangan dana ini berlangsung meriah dengan penampilan beberapa artis, seperti grup band Efek Rumah Kaca, Jubing Kristianto, dan ansambel musik UI.

LBH didirikan oleh Gubernur Ali Sadikin pada 1970. Sejak saat itu, hampir setiap tahun mereka menerima tak kurang 1050 pengaduan dan tak kurang dari 59 ribu pencari keadiilan mengadu ke LBH.

Tahun lalu saja lembaga ini menerima 1150 pengaduan dari 146 478. Tak hanya menerima kasus, lembaga ini juga mengadvokasi kebijakan Pemda Jakarta dan pemerintah pusat.

DIAN YULIASTUTI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

YLBHI: Polda Metro Jaya Tidak Optimal Proses Kasus Novel Baswedan

24 Desember 2018

Kondisi mata Novel Baswedan saat menghadiri peluncuran Jam Hitung Novel Baswedan, di gedung KPK, Selasa, 11 Desember 2018. Melalui jam itu, Wadah Pegawai KPK mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta. TEMPO/Imam Sukamto
YLBHI: Polda Metro Jaya Tidak Optimal Proses Kasus Novel Baswedan

Menurut YLBHI, penyelidik Polda Metro Jaya minim memeriksa orang tak dikenal yang berada di sekitar lokasi penyerangan Novel Baswedan.


YLBHI Minta Kejaksaan Hapus Aplikasi Pengawas Aliran Kepercayaan

27 November 2018

Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa  dan Ketua YLBHI Asfinawati saat acara pembukaan kembali gedung LBH Jakarta dan YLBHI di Jakarta, 25 September 2017. Akibat penyerangan pekan lalu, sejumlah fasilitas gedung rusak. TEMPO/Subekti
YLBHI Minta Kejaksaan Hapus Aplikasi Pengawas Aliran Kepercayaan

YLBHI mendesak Kejaksaan Tinggi Jakarta menghapus aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yang dinamai dengan Smart Pakem.


Anies Baswedan Disambut Seruan Stop Reklamasi di Kantor YLBHI

15 Mei 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin, 14 Mei 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Anies Baswedan Disambut Seruan Stop Reklamasi di Kantor YLBHI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disambut seruan "Tolak reklamasi" saat mengunjungi kantor YLBHI, Senin malam.


Kunjungi YLBHI, Anies Baswedan Janjikan Perda Bantuan Hukum

15 Mei 2018

Anies Baswedan disebut-sebut berpotensi untuk berlaga dalam pilpres 2019.
Kunjungi YLBHI, Anies Baswedan Janjikan Perda Bantuan Hukum

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji kepada YLBHI akan meneruskan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum


Tak Ada Terjemahan Resmi KUHP, Penegakkan Hukum Jadi Berbeda

11 Maret 2018

Ilustrasi pengadilan(pixabay.com)
Tak Ada Terjemahan Resmi KUHP, Penegakkan Hukum Jadi Berbeda

Presiden Jokowi diminta segera menetapkan terjemahan resmi KUHP.


YLBHI Somasi Jokowi soal Terjemahan Resmi KUHP

11 Maret 2018

Asfinawati (tengah), ketua pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, bersama pengurus YLBHI periode 2017-2021, di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, 10 Januari 2017.
YLBHI Somasi Jokowi soal Terjemahan Resmi KUHP

YLBHI memberi waktu 7x24 jam bagi Jokowi untuk mengundangkan terjemahan resmi Wetboek van Strafrecht.


Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Kangen Piano

29 Januari 2018

Asfinawati. TEMPO/Nurdiansah
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Kangen Piano

Sebagai ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ia amat sibuk. Ia menjabat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sampai 2021.


YLBHI Kecam Pengosongan Paksa Lokasi Bandara Kulonprogo

5 Desember 2017

Suasana tegang dan nyaris ricuh antara polisi dan warga saat pembersihan lahan untuk bandara Kulonprogo, Yogyakarta. HAND WAHYU
YLBHI Kecam Pengosongan Paksa Lokasi Bandara Kulonprogo

YLBHI mengecam keras pengosongan paksa lokasi bandara yang dilakukan oleh PT AP 1 dengan cara memobilisasi aparat negara dan menggunakan alat berat.


YLBHI: Jokowi Perlu Beri Batas Waktu Penyelesaian Kasus Novel

4 November 2017

Novel Baswedan. istimewa
YLBHI: Jokowi Perlu Beri Batas Waktu Penyelesaian Kasus Novel

Rencana pemanggilan Kapolri Jenderal Tito Karnavian oleh Jokowi untuk mengetahui perkembangan kasus dianggap tidak cukup.


Rusuh di LBH Jakarta, Gerakan Rakyak Mudah Dicap PKI

23 September 2017

Massa menyerang kantor LBH Jakarta Senin dini hari, 18 September 2017. IRSYAN HASYIM
Rusuh di LBH Jakarta, Gerakan Rakyak Mudah Dicap PKI

Asfinawati mengatakan munculnya isu komunis yang menyebabkan kerusuhan di gedung LBH Jakarta menjadi alarm bahaya bagi gerakan rakyat.