TEMPO Interaktif, Jakarta - Kasus bekas Bendahara Partai Demokrat, M Nazaruddin terkait erat dengan carut-marutnya sistem pendanaan partai politik di Indonesia. "Nazaruddin itu korban sistem yang korup ketika partai politik selama 13 tahun ini mendapat kekuatan penuh," kata Burhanuddin, pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 26 Mei 2011.
Menurut Burhanuddin, setelah reformasi, partai politik menjadi satu-satunya institusi yang sangat berdaya menyediakan politisi-politisinya menduduki jabatan eksekutif (pemerintahan) maupun legislatif (DPR). Disisi lain pendanaan partai menjadi bagian penting membesarkan partai. Sayangnya, sistem pendanaan partai selama ini tak jelas. Posisi bendahara umum di partai menjadi pintu masuk mendapatkan dana sebesar-besarnya bagi partai.
Baca Juga:
"Reformasi partai mustahil dilakukan tanpa reformasi sistem pendanaan dan anggaran," kata Burhanuddin. "Saya kira nggak ada partai yang bersih karena menjadi bagian dari kapitalisme politik, dan bagian paling bobrok biasanya duduk di badan anggaran."
Menurut Burhanuddin, ada beberapa cara mengatasi masalah krusial semua partai. Bisa diatasi dengan meningkatkan subsidi, atu partai diijinkan membuat badan usaha. "Tapi tak boleh mengejar plat merah," kata Burhanuddin. "Di Amerika Serikat, partai buruh punya supermarket, ini bagian dari sumber daya finansial partai dan membuat interaksi partai dengan kostituennya tak hanya menjelang pemilu."
Burhanuddin mengusulkan adanya undang-undang khusus yang berisikan tentang pendanaan partai politik. Selama ini soal dana masuk dalam undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu, tapi tak begitu substansif. "Kesannya remeh temeh, sanksi tak ada, rekeningnya ratusan, individu dan badan penyumbang tak jelas," kata Burhanuddin. "Kesan saya mereka tak mau melakukan perubahan."
Dosen Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah ini curiga, pemerintah dan DPR sengaja tak mengatur pendanaan secara benar. "Jangan-jangan pemerintah dan DPR sengaja membuat ruang pendanaan partai ini gelap, karena kalau terang mereka nggak bisa main," kata Burhanuddin.
MUNAWWAROH
