Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Petrochina Dituding Serobot Lahan Warga

image-gnews
Petrochina. TEMPO/Ayu Ambong
Petrochina. TEMPO/Ayu Ambong
Iklan
TEMPO Interaktif, Jambi - PT Petrochina INT Jabung LTD yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas dituding telah menyerobot lahan perkebunan seluas 170 hektare, milik Abdul Wahab, 58 tahun, warga Dusun Lajujaya, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Batara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.


Akibatnya, warga mengadukan perusahaan tersebut kepada aparat Polisi Daerah Jambi, agar perusahaan itu memberi ganti rugi sebesar Rp. 5,363 miliar. "Kita telah melaporkan masalah ini. Klien saya memiliki bukti kepemilikan atas lahan itu, baik akta tanah dan bukti lainnya", kata Adri, kuasa hukum Abdul Wahab, kepada wartawan, Senin 23 Mei 2011.

Menurut Adri, tidak ada alasan perusahaan tidak membayar ganti rugi, bukti kepemilikan sah dan pernah membayar pajak bumi dan bangunan juga sudah ada surat perintah dari DPRD Kabupaten Tanjungjabung Barat, Bupati Tanjungjabung Barat dan Camat Batara, agar perusahaan segera membayar ganti rugi tersebut.

"Jika dalam jangka waktu dua pekan ke depan pihak perusahaan tidak membayar ganti rugi ini, maka warga akan menduduki lokasi lahan masyarakat yang telah dikuasai perusahaan", ujar Adri.

Selain soal lahan, kata dia, warga juga meminta perusahaan lebih mengutamakan tenaga kerja lokal. Selama ini, sebagian besar tenaga kerja direkrut dari warga di luar Provinsi Jambi.  "Kami menilai keberadaan Petrochina menyengsarakan masyarakat Jambi," kata Adri.

Ajun Komisaris Besar Almansyah, juru bicara Polisi Daerah Jambi, membenarkan adanya laporan tersebut dan pihaknya akan berupaya memfasilitasi dalam upaya penyelesaian sengketa antara warga dan perusahaan. "Kita akan memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa ini, " ujarnya.

Namun, kata dia, penyelesaian sengketa ini menjadi rumit karena tidak hanya Abdul Wahab yang mengklaim lahan tersebut, tapi juga ada beberapa warga lain, seperti Dodi Irama, Usman Wello, Jamrud, Satari Sammit, Suryadi, Aril dan DM Ismail.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal serupa juga dikatakan, Yulian, juru bicara PT Petrochina INT Jabung LTD. Menurutnya, tidak benar jika Petrochina disebut tidak mau membayar ganti rugi. “Hanya kami bingung siapa yang sebenarnya berhak menerima ganti rugi itu,” katanya.

Masalahnya, kata dia, banyak warga yang mengaku sebagai pemilik lahan. Untuk itu, kata Yulian, pihaknya masih menunggu hasil pertemuan antara Petrochina dengan warga pada pekan depan. “Kepolisian akan mempertemukan dan mencari bukti siapa pemilik lahan tersebut yang sah", katanya.

Menanggapi masalah tenaga kerja, kata dia, dari 1.286 pekerja yang bekerja di Petrochina,  80 persennya  merupakan warga asal Provinsi Jambi. "Jadi, tidak benar tudingan kami tidak memperkerjakan warga lokal," ujarnya.

 

SYAIPUL BAKHORI
 
 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

1 hari lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

5 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

Pusesda menolak wacana pembagian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas.


Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

6 hari lalu

Foto udara smelter milik PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat 28 Juli 2023. Smelter PT VALE Indonesia Tbk di Kabupaten Luwu Timur mampu memproduksi kurang lebih 240 ton nikel per hari dan saat ini sedang menggarap tiga proyek besar smelter di tiga lokasi yaitu Sorowako, Bahodopi dan Pomalaa dengan total investasi sekitar Rp134,3 triliun. ANTARA FOTO/jojon
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, bahwa PT Vale Indonesia Tbk (Inco) bakal mendapatkan perpanjangan kontrak karya berupa pemberian izin usaha pertambangan khusus atau IUPK.


MK Tolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana, Perusahaan Tambang Nikel di Pulau Wawonii

7 hari lalu

Suasana sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Rabu, 29 November 2023. Sidang kali ini digelar dengan agenda pembacaan putusan untuk perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Brahma Aryana. TEMPO/Sultan Abdurrahman
MK Tolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana, Perusahaan Tambang Nikel di Pulau Wawonii

Hakim MK Asrul Sani mengatakan bila pulau-pulau kecil tidak dikelola baik lambat laun akan hilang atau tenggelam.


LBH Pers Kritik Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi

9 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
LBH Pers Kritik Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin menanggapi laporan Bahlil soal narasumber Tempo yang memberi informasi kisruh pencabutan dan pemulihan IUP.


Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Izin Pertambangan Asing

16 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat menerima Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson di Washington DC, Amerika Serikat, Senin 13 November 2023. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Izin Pertambangan Asing

PT Freeport Indonesia sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi saat bertemu dengan Chairman and Chief Executive Officer Freeport pada November 2023.


Warga Bangka Belitung Soal Tambang Timah: Susah Kalau Wasit Jadi Pemain

18 hari lalu

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022./Dok. Kejagung RI
Warga Bangka Belitung Soal Tambang Timah: Susah Kalau Wasit Jadi Pemain

Warga Bangka Belitung berharap penegak hukum bisa tegas menindak praktek culas tata niaga timah.


Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang

21 hari lalu

Cover Majalah Tempo. FOTO/Tempo
Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang

Presiden Jokowi ternyata ikut andil memberi akses kepada Bahlil Lahadalia dalam tata kelola perizinan tambang.


Ketua Komisi VII DPR Bilang Banyak Asosiasi Keluhkan Satgas Investasi yang Dipimpin Bahlil

24 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menunjukkan surat suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Februari 2024. ANTARA
Ketua Komisi VII DPR Bilang Banyak Asosiasi Keluhkan Satgas Investasi yang Dipimpin Bahlil

Dia berharap aparat penegak hukum proaktif menelusuri dugaan politisasi izin usaha pertambangan yang disinyalir melibatkan Menteri Bahlil Lahadalia.