Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

WALHI Kecam Penyerangan Polsek Kampar oleh Oknum TNI

image-gnews
Kapal tongkang pengangkut kayu Hutan Taman Industri (HTI) melintasi sungai Siak di Perawang, Kabupaten Siak, Riau, (15/3). ANTARA/Fachrozi Amri
Kapal tongkang pengangkut kayu Hutan Taman Industri (HTI) melintasi sungai Siak di Perawang, Kabupaten Siak, Riau, (15/3). ANTARA/Fachrozi Amri
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengecam penyerangan sekelompok oknum yang mengaku TNI ke Mapolsek Kampar, Riau. "Apalagi penyerangan tersebut merupakan upaya membebaskan pelaku pembalakan liar yang sebelumnya telah ditahan oleh pihak kepolisian," ujar Wakil Kepala Departemen Advokasi WALHI Oslan Purba dalam siaran persnya, Rabu 18 Mei 2011.

Menurutnya, tindakan tersebut jelas menunjukkan peran dan keterlibatan oknum TNI dalam pembalakan liar di Riau dan mungkin terjadi pula di berbagai daerah lainnya. Ia berpendapat langkah itu mempertontonkan arogansi TNI yang seolah bisa melakukan apa saja, bahkan tidak menghargai institusi kepolisian sebagai penegak hukum.

Oslan mengatakan penyerangan itu tergolong tiga tindak pidana sekaligus. Yakni upaya menghalang-halangi proses hukum, yang melanggar pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); menyerang aparat hukum yang sedang bertugas; serta perusakan dan penganiayaan, melanggar pasal 340 KUHP.

Tindakan aparat TNI tersebut juga nyata melanggar UU No. 34/2004 tentang TNI. Sebab, praktek-bisnis militer maupun jasa pengamanan terutama pada kegiatan ilegal merupakan tindakan yang sangat mencoreng TNI. "Para pelaku selayaknya mendapatkan hukuman pemecatan dari TNI," tuturnya.

Ia menambahkan, selain menunjukkan gagalnya reformasi TNI, tindakan tersebut menggambarkan keterlibatan aparat TNI dalam perusakan hutan di Indonesia khususnya di daerah Riau.

WALHI mendesak pemerintah bertindak tegas, serta TNI didorong bersungguh-sungguh menjalankan reformasi di tubuhnya, dan tidak lagi terlibat melindungi pengusaha yang merusak lingkungan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Peristiwa ini bermula dari penangkapan dua truk bermuatan kayu alam tanpa dokumen resmi yang diduga hasil pembalakan liar pada Rabu, 11 Mei lalu. Selain menahan barang bukti, polisi juga menahan Anis Mardi yang diduga pemilik kayu tersebut.

Selang lima hari kemudian, atau Senin, 16 Mei sekitar pukul 18.30 WIB, sejumlah orang berambut cepak berpakaian preman yang mengaku TNI mendatangi kantor Polsek Kampar. Lantas, mereka meminta kunci sel secara paksa lalu membawa sopir truk tersebut bersama kunci sel.

BUNGA MANGGIASIH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada warga muslim memasuki bulan suci Ramadan ini. Pesan yang disampaikan dalam video pendek ini diunggah di YouTube, Jumat dini hari, 24 April 2020. Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.


Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Pasukan TNI juga ikut mengamankan proses penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, di Jakarta, 29 Februari 2016. TEMPO/Subekti
Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.


Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Dari kiri: Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, Host Ichan Loulembah, pakar hukum Bivitri Susanti dan mantan Dirjen Otda Djohermansyah Djohan dalam diskusi Perkara Nonaktif Kepala Daerah di Gondangdia, Jakarta. Sabtu, 18 Februari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz.
Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.


YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.


Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

7 Oktober 2017

Para anggota TNI mengikuti upacara peringatan hari jadi ke- 72 TNI, di lapangan Jasdam Palembang, Sumsel, 5 Oktober 2017. Peringatan HUT TNI di Palembang dimeriahkan sejumlah atraksi, pertunjukkan kolosal, serta panggung hiburan. ANTARA
Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini


Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

5 Oktober 2017

Tank medium Kaplan merupakan produk bersama antara FNSS (Turki) dan PT Pindad (Indonesia).Tank Kaplan dilengkapi dengan turet CMI Cockerill 3105 i dengan meriam bertekanan tinggi Cockerill 105mm. Sistem pemuatan amunisi otomatis yang canggih membuat Kapla
Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.


Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

22 September 2017

Adegan film Penumpasan Penghiatan G30S/PKI. journalbali.com
Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.


Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

22 September 2017

Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017.  TEMPO/Imam Sukamto
Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.


Sejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965  

19 September 2017

Film Pengkhianatan G 30 S-PKI
Sejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965  

Dengan memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI, TNI tidak membiarkan sejengkal pun peristiwa 1965 ditafsirkan berbeda.


Nobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?

18 September 2017

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo . ANTARA
Nobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan instruksi pemutaran film G30S/PKI merupakan perintahnya.