TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar mengharapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) maksimal 3 persen. Aturan ini akan dibahas dalam revisi Undang Undang Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat.
Usulan ini disampaikan di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Demokrat merupakan salah satu partai yang mendukung ambang batas itu 5 persen. " PKB meski siap dengan PT 5 persen, kami berharap PT maksimal 3 persen," kata Muhaimin dalam pidato Mukernas PKB di Balai Kartini, Selasa (15/3).
Muhaimin menambahkan, perlunya penyempurnaan sistem politik dan demokrasi. Ia menilai sistem yang dianut Indonesia saat ini dengan sistem presidensial dan multi partai mengakibatkan pemerintahan yang tidak stabil. Sehingga, perlu disusun sistem multipartai sederhana sebagai satu pilihan terbaik.
Menurutnya, pembatasan parliamentary threshold merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menangkap perbedaan, prinsip keterwakilan dn prinsip pemerintahan yang efektif. "Kombinasi system multipartai sederhana, bisa kita jembatani dengan koalisi dan kebersamaan utuh dan total dalam pemerintahan maupun di luar," katanya.
Melalui multi partai sederhana itu, Muhaimin mengatakan PKB bisa mengembangkan ideologi partai baik ajaran islam, maupun nilai kepesantrenan dan kekyaian, yang tumbuh dan berkembang utk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, PKB akan membangun kapasitas organisasi, sehingga memiliki kekuatan mobilisasi dan kelola seluruh sumber daya yang dimiliki. Juga, mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2014 dengan mengembalikan kejayaan PKB pada pemilu 1999 minimal memperoleh 15 persen suara.
Dalam kesempatan itu, Muhaimin juga menyampaikan komitmennya terus menjaga dan mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono hingga 2014. "PKB berpandangan tidak ada pilihan sejak pertama dukung SBY dan Boediono, kecuali satu mempercepat pembangunan nasional," katanya. Syarat mutlak keberhasilan pembanunan nasional, kata dia, pemerintahan yang efektif dan stabil.
Muhaimin menyebut ada dua agenda mendesak. Pertama, mengubah dan memperbaiki politik anggaran nasional agar terus berubah dan dibenahi, agar APBN menyasar langsung kebutuhan masyarakat yang fundamental dan mendesak. Sehingga, APBN tak lagi habis di jalan. Kedua, pemerintah telah terus menerus menjalankan percepatan reformasi birokrasi secara tuntas. "Presiden telah memimpin langsung, agar reformasi birokrasi memiliki sasaran tepat dan bisa dinikmati langsung oleh rakyat," katanya.
EKO ARI WIBOWO
