Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai pelayanan Rumah Sakit di wilayah Jabodetabek diskriminatif terhadap pasien miskin.
"Orang miskin, meskipun memiliki Jamkesmas dan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Daerah), masih sulit mendapat layanan RS yang optimal," kata Febri Hendri, koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW pada saat menggelar aksi di gedung Departemen Kesehatan, Jumat (4/3) siang.
Oleh karena itu, ICW mendesak pemerintah segera menyusun Peraturan Pemerintah soal Badan Pengawas Rumah Sakit serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. "PP BPRS diharapkan mampu menjadi lembaga kontrol RS melalui mekanisme pengaduan," ucap Febri.
Pembahasan RUU BPJS di tingkat legislatif kini tengah mandeg lantaran banyaknya perbedaan pendapat antara pemerintah dan anggota parlemen. ICW berharap pemerintah maupun anggota Dewan dapat mengesampingkan kepentingan bisnis dan politik agar RUU tersebut dapat segera disahkan. "UU ini yang akan menjamin biaya pengobatan seluruh rakyat Indonesia di berbagai RS dan Puskesmas," kata Febri.
Penelitian ICW terhadap 7 rumah sakit swasta dan 12 rumah sakit pemerintah di wilayah Jabodetabek mengungkapkan, sebanyak 70,5 persen dari 986 pasien responden mengeluhkan pelayanan rumah sakit secara umum. Sebanyak 10,2 persen di antaranya mengaku pernah ditolak di rumah sakit.
Seluruh responden yang disurvey ICW merupakan pemegang kartu Jamkesda, Jamkesmas, Gakin (Keluarga Miskin), dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Survey dilakukan selama satu bulan sejak 13 Oktober 2010.
ANANDA BADUDU
Iklan
