TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekretaris Kabinet Dipo Alam hari ini mempertegas kembali pernyataannya mengenai anjurannya kepada kementerian dan lembaga negara untuk memboikot media yang kritis terhadap pemerintah. Dipo pun tidak takut jika pernyataannya itu akan dibawa ke Dewan Pers. "Kenapa saya harus takut, dibawa ke Dewan Pers juga saya siap,"kata dia di Istana Bogor, Selasa (22/2).
Dipo menyebut secara jelas dua media televisi yang merisaukannya yaitu Metro TV dan TV One. Untuk media cetak ia hanya merujuk pada afiliasi media televisi tersebut. "Media cetaknya yang sesuai dengan yang punyanya TV juga," kata Dipo.
Baca Juga:
Menurut Dipo, ada perbedaan jelas antara pemberitaan yang menjelek-jelekkan pemerintah dengan mengkritik pemerintah. Menjelekkan pemerintah jelas terlihat saat ada tendensi mengungkit atau meningkatkan kebencian dikalangan masyarakat. Tujuan pemberitaan dianggapnya tidak murni lagi. "Saya juga heran baru kemarin saya kritik sekali media, kok rame gitu. Media bukan mengkritik lagi, bahkan menjelek-jelekkan, bisa-bisa saja,"ujarnya.
Ia mencontohkan satu pemberitaan yang menurutnya tendensius yaitu saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Timur. Dua televisi itu memberitakan mengenai penolakan rakyat NTT atas kedatangan presiden.
Padahal menurut dia masyarakat yang turun kejalan hanya segelintir orang. "Ada dua TV yang menyebut bahwa SBY ditolak oleh rakyat NTT. Kalau saya lihat kenyataannya, puluhan ribu yang menjemput dengan senang hati. Ini kan beritanya sudah mendekati kebohongan, sekarang siapa yang bohong. Itu kelihatan diulang-ulang, menunjukkan kebencian gitu,"ujarnya.
Jika ia dikritik harus ngomong secara terukur, kata Dipo, ia pun meminta media melakukan hal yang sama. "Jadi yang sekarang saya juga mendidik pada media, media mendidik masyarakat, media mendidik pejabat seperti saya, OK. But I have opportunity also, mereka harus dididik juga, kalau sekarang mereka juga membuat hal-hal seperti itu, menjelek-jelekan terus," ujarnya.
Akibat dari pemberitaan semacam ini, tambah dia, beberapa duta besar negara sahabat dan investor sering mempertanyakan mengenai kondisi dalam negeri. "Seorang duta besar datang ke saya menanyakan soal ini, apa Indonesia kacau, apa indonesia akan di-impeach. Investor kami menanyakan (itu),"kata dia.
Kemarin, Dipo mengaku telah menganjurkan seluruh jajaran kementerian dan lembaga negara untuk memboikot media yang terlalu kritis terhadap pemerintah. Boikot dilakukan dengan tidak memasang iklan di media tersebut.
MUNAWWAROH
