TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah sedang mengevaluasi program renumerasi di 14 Kementerian. Evaluasi ini dilakukan Tim Independen dan Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dibawah koordinasi Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
"Tanggal 16 Februari sudah harus selesai. Karenanya kami melapor kesini supaya bisa segera disosialisasikan" kata Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi EE. Mangindaan, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 8 Februari 2011.
Menurut Mangidaan, tugas tim adalah mempelajari seluruh program renumerasi yang dilakukan tiap kementerian. Termasuk sejauhmana reformasi birokrasi dilakukan. "Kementerian tak bisa (berkilah). Karena ini menjadi prioritas. Sudah jangan ragu-ragu lagi,"kata dia.
Sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Wakil Presiden Boediono minta proses evaluasi dilakukan sesuai jadwal. " Arahan kedua adalah sosialisasikan kepada masyarakat, reformasi birokrasi ini bagaimana," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Boediono membentuk tim independen reformasi birokrasi yang terdiri dari berbagai tokoh. Ditunjuk sebagai Ketua Tim Independen adalah Erry Riyana dengan anggota Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Ahmad Damiri, guru besar Universitas Indonesia Eko Prasojo, guru besar UGM Sofyan Effendi.
Selain itu juga dibentuk tim penjaminan kualitas dengan anggota eks Walikota Tarakan Yusuf Serang, Wakil Dirut BNI Felia Salim, Kepala Badan Informasi Publik Kemkominfo, Freddy Tulung, Deputi BUMN Sumaryanto.
Program renumerasi dilakukan sejak 2007 dan dimulai dari tiga kementerian/lembaga yaitu Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA). Lalu dilanjutkan dengan Sekretariat Negara (Setneg), dan Sekretariat Kabinet (Setkab). Dan mengikuti 9 kementerian/lembaga yang disetujui akhir tahun lalu yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko Kesra, Kementerian Pertahanan, Kementerian PAN RB, BPKP, TNI, Polri.
MUNAWWAROH