Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Opera Kasus Gayus Lupakan Penanganan Bencana  

image-gnews
Gayus Halomoan Tambunan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Gayus Halomoan Tambunan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Eksekutif Perhimpunan Pembentuk Peraturan Daerah Indonesia (Perda - Indonesia) Ellena Florence Manambe menyatakan,  energi bangsa Indonesia saat ini habis oleh opera politik Gayus.

"Kami tidak berpretensi menyatakan  kasus Gayus tidak penting untuk diselesaikan, tapi hendaknya kasus itu  tak menyita segenap perhatian rakyat dan  melupakan agenda lain yang  kurang penting," kata Ellena dalam  diskusi terbatas tentang Gayus Effect - Tenggelamkan Agenda Pencegahan dan Penanganan Bencana di Jakarta, Kamis 27 Januari 2011.

Acara yang menghadirkan pakar climate change dan konsultan GTZ Lutfi Lesilolo, Divisi Eksplorasi BPMIGAS Cipi Armandita,.

Menurut Ellen, banyak aksi penanganan bencana dilupakan. Misalnya pembenahan sirine tanda bahaya tsunami sebagai bagian dari early warning system tak dilakukan padahal itu  tak beroperasi lagi. Di Wasior. meskipun bahaya banjir sudah nyata, tetapi pembalakan liar masih terus berjalan. Adapun  pembangunan hunian sementara berjalan sangat lamban.

Serta korban letusan Merapi juga lamban ditangani, baik pembelian sapi yang dijanjikan hingga penanganan pasca bencana. Terakhir, Yogyakarta dan sekitarnya yang sampai sekarang masih menderita oleh banjir lahar dingin. "Di kala orang sibuk dengan uang Gayus, kita peduli saja dengan masyarakat yang kedinginan," kata Ellen mengarah kepada korban banjir lahar dingin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ellen menyatakan pemerintah daerah seharusnya membuat peraturan daerah yang mengatur penanggulangan bencana. Ia menganggap bangsa ini tidak benar-benar sistematik menyiapkan diri dalam pencegahan dan penanganan bencana.

Faktanya  50 persen daerah  belum merasa perlu dan merasa penting menyiapkan Badan Penanggulangan lengkap dengan regulasi mekanisme. Bahkan, Jakarta sebagai ibukota negara saja tidak memiliki peraturan daerah penanggulangan bencana ini.

"Kami mendorong Mendagri untuk stop melakukan rekomendasi. Jalankan amanat undang-undang untuk lahirkan Perda." Ia menyatakan ini karena melihat keterbatasan rekomendasi membuat bantuan bencana sulit turun.

ANNISA ANINDITYA WIBAWA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Evaluasi Korban Bencana Banjir Bandang Gorontalo Terkendala Arus Deras dan Gelapnya Malam

8 hari lalu

Tangkapan layar dari video kiriman Kepala Desa Tolite Jaya menampilkan sebuah rumah di desanya yang terendam banjir di Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, pada Ahad, 7 April 2024. ANTARA/Susanti Sako
Evaluasi Korban Bencana Banjir Bandang Gorontalo Terkendala Arus Deras dan Gelapnya Malam

Tim Tagana Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, kesulitan melakukan evakuasi korban bencana banjir yang menerjang enam desa tadi malam.


Cerita Panjang Pegawai Pajak Gayus Tambunan: Vonis 29 Tahun karena 3 Kasus Korupsi 13 Tahun Lalu

19 Januari 2024

Gayus Tambunan (kiri). TEMPO/Aditia Noviansyah
Cerita Panjang Pegawai Pajak Gayus Tambunan: Vonis 29 Tahun karena 3 Kasus Korupsi 13 Tahun Lalu

Hari ini, 19 Januari, 13 tahun lalu pegawai pajak Gayus Tambunan divonis hukuman penjara hingga 29 tahun dari 3 kasus korupsi yang dilakukannya.


Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Gayus Tambunan usai mencoblos di TPS  Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (9/4). Sejumlah narapidana kasus korupsi antusias untuk ikut mencoblos pada Pemilu Legislatif yang dilaksanakan didalam Lapas. TEMPO/Prima Mulia
Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan


UAV Cina Dikerahkan dalam Penyelamatan Korban Gempa Gansu

20 Desember 2023

Mobil-mobil yang rusak terlihat di tengah puing-puing di samping bangunan yang rusak di kota Dahejia pasca gempa bumi di daerah Jishishan, provinsi Gansu, Cina 19 Desember 2023. cnsphoto via REUTERS
UAV Cina Dikerahkan dalam Penyelamatan Korban Gempa Gansu

UAV Wing Loong-2H yang dikembangkan secara independen oleh Cina, dikerahkan untuk mendukung pekerjaan penyelamatan darurat pasca-gempa bumi di Gansu


Sri Mulyani Sebut Tak akan Berhenti Koreksi Jika Jajaran Pajak Lakukan Kesalahan

6 Agustus 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 didorong oleh meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat hingga penyetopan kebijakan zero Covid-19 di Cina.  TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Tak akan Berhenti Koreksi Jika Jajaran Pajak Lakukan Kesalahan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pihaknya akan terus melakukan koreksi jika jajaran Direktorat Jenderal Pajak maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan kesalahan.


Bangunan Evakuasi Korban Bencana di Sumbar Terbengkalai

27 April 2023

Sejumlah cerita miris pasca gempa di Sumbar. Tempat evakuasi sementara di Padang rusak. Di Kepulauan Mentawai, warga kelimpungan mencari tempat pengungsian.
Bangunan Evakuasi Korban Bencana di Sumbar Terbengkalai

Tempat evakuasi korban bencana sementara di Padang, Sumbar, rusak. Di Kepulauan Mentawai, warga kelimpungan mencari tempat pengungsian.


KPK Sebut 134 Pegawai Pajak Punya Saham, Bagaimana Sebenarnya Aturan Kepemilikan Saham oleh PNS?

11 Maret 2023

Mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, memberi keterangan seusai memenuhi panggilan tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Pasca kasus penganiayaan tersebut, Rafael mundur sebagai ASN setelah gaya hidup mewah dan harta kekayaannya menjadi sorotan. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sebut 134 Pegawai Pajak Punya Saham, Bagaimana Sebenarnya Aturan Kepemilikan Saham oleh PNS?

Ramai pemberitaan soal 134 pegawai Pajak memiliki saham di 280 perusahaan mencuatkaan pertanyaan bagaimana sebenarnya aturan PNS memiliki saham.


Berat Beban Sri Mulyani Usai Deretan Kasus Hukum Menjerat Pejabat Ditjen Pajak

2 Maret 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Berat Beban Sri Mulyani Usai Deretan Kasus Hukum Menjerat Pejabat Ditjen Pajak

Kasus penganiayaan yang berkembang ke dugaan harta tak wajar pejabat Pajak bakal menggerus kepercayaan publik. Apa yang harus dilakukan Sri Mulyani?


Gayus Tambunan Pegawai Pajak Berharta Fantastis, Begini Kabarnya Sekarang

26 Februari 2023

Gayus Tambunan dan Adnan Buyung Nasution. Getty Images
Gayus Tambunan Pegawai Pajak Berharta Fantastis, Begini Kabarnya Sekarang

Gayus Tambunan menghebohkan Indonesia karena kekayaan yang fantastis dan kasus korupsi yang membuat dia dihukum 29 tahun penjara.


Daftar Pejabat Ditjen Pajak Berharta Fantastis, Teranyar Rafael Alun Trisambodo

25 Februari 2023

Rafael Alun Trisambodo. Dok Kemenkeu
Daftar Pejabat Ditjen Pajak Berharta Fantastis, Teranyar Rafael Alun Trisambodo

Tak hanya Rafael Alun Trisambodo, berikut adalah daftar pejabat Ditjen Pajak yang memiliki harta fantastis.