Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim dalam tahun pertama pemerintahannya yang kedua tidak ada tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi. Presiden meminta hal ini terus dijalankan dengan baik dan dijaga. "Saya senang dan bersyukur tahun-tahun terakhir sejak 2004 tidak ada pelanggaran HAM berat," kata Presiden dalam sambutan penutupan Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Balai Samudera, Jumat (21/1).
Presiden mengakui adanya tindak kekerasan di Papua yang dilakukan TNI. Presiden meminta hal itu bisa diselesaikan secara transparan dan akuntabel. Semua yang terlibat, kata Presiden, harus ditindak secara hukum dan diberikan sanksi yang keras. "Saya prihatin kasus di Papua, itu bukan kebijakan jenderal atau marsekal maupun pemerintah. Ini insiden," ujar Presiden.
Menurut Presiden, meski kasus ini berskala kecil yang dilakukan bintara dan tamtama namun dampaknya sampai ke dunia. Bahkan, Presiden harus menjelaskan ke PBB maupun dunia internasional. "Rugi waktu, tenaga dan pikiran untuk menjelaskan," katanya. Bahkan, kata Presiden, dirinya sendiri pun harus menyampaikan ke dunia gara-gara tindakan sejumlah bintara dan tamtama.
Presiden mengatakan perlunya latihan khusus dalam mengetahu aturan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Misalnya, soal konvensi Jenewa tentang HAM. Hal ini untuk memberikan kepada prajurit mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nantinya, Presiden akan mengecek langsung jika mengadakan kunjungan ke balai pendidikan dan latihan. "Saya akan tanya kopral, prajurit jika tidak paham, yang salah perwiranya. Jika memang ada pelatihan, bukan salah perwira. Ini tanggung jawab komando," kata Presiden.
EKO ARI WIBOWO
Iklan
