Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ICW: Presiden Perlu Ultimatum Polri Soal Kasus Gayus

image-gnews
Pewarta Foto Indonesia (PFI) Jakarta mengenakan atribut dan topeng pada aksi solidaritas di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (15/11). Aksi ini untuk menegaskan kepada publik bahwa tidak ada rekayasa foto dalam kasus foto mirip mafia pajak, Gayus Tambunan, yang terekam kamera wartawan pada pertandingan tenis di Bali. Tempo/Tony Hartawan
Pewarta Foto Indonesia (PFI) Jakarta mengenakan atribut dan topeng pada aksi solidaritas di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (15/11). Aksi ini untuk menegaskan kepada publik bahwa tidak ada rekayasa foto dalam kasus foto mirip mafia pajak, Gayus Tambunan, yang terekam kamera wartawan pada pertandingan tenis di Bali. Tempo/Tony Hartawan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat bidang antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai 'bola panas' penuntasan kasus mafia pajak dan mafia peradilan Gayus Tambunan sekarang ada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

"Presiden selama ini belum pernah menyatakan tuntaskan kasus Gayus sampai ke akar-akarnya," kata Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, ketika dihubungi, Sabtu (8/1).

Presiden, kata Emerson, harus campur tangan dan jangan lagi hanya menyerahkan penyelesaian kasus Gayus kepada kepolisian dan kejaksaan. Pasalnya, kedua lembaga penegak hukum itu terbukti tidak bisa diharapkan menuntaskan kasus yang menyita perhatian publik ini.

Emerson mengatakan, bentuk campur tangan yang dapat dilakukan Presiden adalah dengan memberi ultimatum kepada kepolisian dan kejaksaan berupa tenggat waktu untuk menyelesaikan kasus Gayus. "Beri ultimatum kepada Kapolri dan Jaksa Agung. Kalau tidak bisa, mereka bisa dicopot. Presiden itu kan bos mereka," ujarnya.

Langkah pertama yang harus diambil Presiden, lanjut Emerson, yakni segera memanggil Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief. Keduanya diminta menghadap untuk menjelaskan laporan perkembangan kasus Gayus kepada Presiden. "Presiden harus menegaskan bahwa orang ini (Gayus) harus diproses," kata dia.

Emerson mengatakan, konsekuensi jika kepolisian dan kejaksaan tidak mampu menuntaskan kasus Gayus sesuai tenggat yang diberikan Presiden, tak hanya berujung pada pencopotan Kapolri dan Jaksa Agung saja. Jika terbukti tidak berhasil, kepolisian dan kejaksaan harus menyerahkan penyelesaian kasus Gayus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga yang dinilai lebih mampu dan siap. 

Dia menilai Presiden saat ini berada dalam posisi yang ambigu, antara harus menuntaskan kasus Gayus atau membiarkannya. ICW melihat Presiden Yodhoyono masih tersandera oleh banyaknya kepentingan politik yang ada di sekitarnya. 

Emerson mencontohkan, jika kasus Gayus, yang diduga menyeret perusahaan Bakrie Group itu akan dituntaskan, maka di sisi lain akan muncul tuntutan agar kasus Century diselesaikan KPK. "Ada tarik ulur, ada barter transaksional," ujar dia. 

Jika ingin kasus Gayus tuntas, kata Emerson, tidak ada jalan lain bagi Presiden selain punya keberanian dan ketegasan terhadap kasus itu. ICW yakin kasus Gayus bisa dituntaskan hingga ke akarnya. 

MAHARDIKA SATRIA HADI
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tradisi Musik Obrog-obrog untuk Persiapan Sahur

13 April 2023

Rombongan kesenian Obrog Mekar Muda di Majalengka, Jawa Barat, Juli 2015. (Tempo/Prima Mulia)
Tradisi Musik Obrog-obrog untuk Persiapan Sahur

Tradisi memainkan musik ramai-ramai guna membangunkan penduduk untuk persiapan sahur ada bermacam-macam di berbagai daerah.


Terpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras

16 Maret 2023

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menunjukkan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT. Antam Tbk, Dodi Martimbang, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Dodi Martimbang, dalam tindak pidana korupsi terkait kerjasama pengolahan anoda logam (Dore Kadar Emas Rendah) antara PT. Antam Tbk, (Aneka Tambang) dengan PT. Loco Montrado tahun 2017 mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.100,7 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Terpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras

Berita bisnis terpopuler: Potensi konflik kepentingan pimpinan KPK dan Rafael Alun, harga beras resmi naik.


Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

15 Maret 2023

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Foto : Istimewa
Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

Rafael Alun diduga satu angkatan di STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ada potensi konflik kepentingan, ICW minta KPK terbuka.


Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

12 Februari 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 didorong oleh meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat hingga penyetopan kebijakan zero Covid-19 di Cina.  TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha angkat bicara gugatan Sri Mulyani terkait putusan keterbukaan informasi audit JKN BPJS Kesehatan.


Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik

11 Februari 2023

ICW menggelar konferensi pers Catatan Akhir Tahun agenda Pemberantasan Korupsi 2019 bertajuk
Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengaku heran dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bersikukuh tidak ingin mengeluarkan ke publik hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.


Digugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP

11 Februari 2023

Agus Sunaryanto, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW)/ TEMPO/Rezki
Digugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggugat Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta


Uskup Agung Jakarta Ingatkan Umat Katolik Banyak Mafia di Indonesia

25 Desember 2022

Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo dalam konferensi pers di Gedung Keuskupan Agung Jakarta, Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Desember 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Uskup Agung Jakarta Ingatkan Umat Katolik Banyak Mafia di Indonesia

Menurut Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo banyak mafia di Indonesia, seperti mafia hukum, mafia peradilan, hingga mafia daging sapi


Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

25 September 2022

Hakim Agung MA, Sudrajad Dimyati, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca menyerahkan diri terkait Operasi Tangkap KPK pengurusan perkara pada Mahkamah Agung RI, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 23 September 2022. KPK juga mengamankan barang bukti kotak berbentuk buku bertuliskan The New English Dictionary untuk menyimpan uang sebesar 205.000 Dollar Singapura dan Rp.50 juta terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI. TEMPO/Imam Sukamto
Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.


Bantah Ada Mafia Peradilan di Indonesia, Calon Hakim Agung Singgung Film Italia

20 September 2021

Hakim Ketua Dwiarso Budi Santiarto (tengah) memimpin sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pengadilan Jakarta Utara, Auditorium Kementan, Jakarta, 11 April 2017. ANTARAl/Rommy Pujianto
Bantah Ada Mafia Peradilan di Indonesia, Calon Hakim Agung Singgung Film Italia

Calon hakim agung Dwiarso Budi Santiarto menilai istilah mafia peradilan tak tepat digunakan.


Arsul Sani Minta KPK Dalami Kasus Nurhadi Usut Mafia Peradilan

2 Juni 2020

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 19 November 2019.
Arsul Sani Minta KPK Dalami Kasus Nurhadi Usut Mafia Peradilan

Arsul Sani menyarankan KPK mempertimbangkan keringanan tuntutan hukum jika Nurhadi mau bekerja sama mengungkap kasus yang lebih besar.