Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tinggi, Intensitas Kekerasan terhadap Pembela HAM di Sepanjang 2010

image-gnews
TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Intensitas kasus-kasus kekerasan terhadap para pembela hak asasi manusia, seperti aktivis, mahasiswa, dan jurnalis, di sepanjang tahun 2010 lalu dinilai masih sangat tinggi. Hal tersebut masih terjadi lantaran aparat gagal melindungi kerja aktivis.

Alih-alih mencegah, aparat malah cenderung membiarkan kekerasan terhadap sejumlah pembela hak asasi. Mayoritas kasus, seperti pembacokan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch, Tama S Langkun, tak kunjung tuntas hingga kini.

Apalagi, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat seolah tak serius memberikan payung hukum untuk melindungi para pegiat hak asasi. "Regulasi tak kunjung diselesaikan pembahasannya," kata Al Araf, Direktur Program Imparsial, saat dihubungi via telepon, Jumat 31Desember 2010 kemarin.

Ia juga menyinggung kasus penyerangan kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, Sulawesi Tengah yang terjadi Kamis, 30 Desember 2010 lalu. Al Araf meminta jangan sampai ada impunitas untuk para penyerang tersebut. Lembaga pegiat hak asasi manusia itu menilai impunitas adalah praktek yang menyebabkan kekerasan terus menerus terulang.

"Konsekuensinya, aktivis pembela HAM selalu terancam," ujarnya. "Kekerasan terhadap jurnalis adalah serangan terhadap pembela HAM."

Ia mendesak pemerintah dan para penegak hukum serius memotong rantai impunitas tersebut. Impunitas adalah ketidakmungkinan, de jure atau de facto, untuk membawa para pelaku kejahatan dan kekerasan guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dalam persidangan.

seperti dikabarkan sebelumnya, kantor sekretariat AJI Kota Palu, Kamis lalu diserang belasan orang berbaju seragam Front Pemuda Kaili (FPK). Belasan pemuda datang pukul 10.30 WITA, merusak sejumlah barang di Sekretariat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penyerangan diduga terkait portal berita "beritapalu.com" milik AJI Kota Palu yang memberitakan perusakan Gedung KNPI Sulawesi Tengah oleh Front Pemuda Kaili pada saat pemilihan Ketua KNPI Sulawesi Tengah pada Selasa, 28 Desember 2010 lalu. Kelompok pemuda itu marah dengan berita tersebut. Berita berjudul “FPK Serang Graha KNPI Sulteng” tersebut dinilai merugikan organisasi mereka.

Berdasarkan catatan AJI Indonesia, selama 2010 terjadi 37 kasus kekerasan terhadap jurnalis namun hanya 2 kasus yang diadili. Ini menunjukkan penegak hukum selama ini melakukan pembiaran aksi-aksi kekerasan terhadap jurnalis.

Lebih jauh, KontraS juga meminta pihak Polda Sulawesi Tengah untuk melibatkan Kompolnas, Komnas HAM serta Dewan Pers dalam menyelidiki kasus kekerasan terhadap AJI Kota Palu. Penyelidikan yang serius akan membuka jalan penghentian praktek kekerasan terhadap para jurnalis, khususnya di daerah.

BUNGA MANGGIASIH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

2 hari lalu

Anak-anak Palestina bermain di tengah reruntuhan taman yang hancur akibat serangan militer Israel, saat Idul Fitri, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Kota Gaza 11 April 2024. REUTERS/Mahmoud Issa
Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.


Respons Amnesty Internasional, Imparsial, Komnas HAM soal Anggota TNI Aniaya Warga Papua

26 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Respons Amnesty Internasional, Imparsial, Komnas HAM soal Anggota TNI Aniaya Warga Papua

Warga Papua yang diduga anggota TPNPB-OPM itu bernama Definus Kogoya. Kejadian penganiayaan dilakukan di wilayah Kabupaten Puncak.


Kecam Warga Papua Dianiaya TNI, Imparsial: Bukti Pendekatan Keamanan Tak Hormati HAM

26 hari lalu

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri (kedua kiri), Koordinator peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra (paling kiri) dan peneliti senior Imparsial Anton Aliabbas (kedua kanan) saat jumpa pers terkait Peringatan HUT Ke-74 TNI, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 4 Oktober 2019. Antara Foto/Syaiful Hakim
Kecam Warga Papua Dianiaya TNI, Imparsial: Bukti Pendekatan Keamanan Tak Hormati HAM

Kekerasan di Tanah Papua, selalu berulang karena pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan dalam menangani konflik.


MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

29 hari lalu

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. ANTARA/Galih Pradipta
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.


Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

34 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

Imparsial menilai penempatan TNI-Polri di jabatan ASN akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya dwifungsi ABRI.


Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

34 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.


Imparsial Kritik Rencana Pengesahan PP Manajemen ASN: Melegalisasi Dwifungsi ABRI, Mengancam Demokrasi

35 hari lalu

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom)
Imparsial Kritik Rencana Pengesahan PP Manajemen ASN: Melegalisasi Dwifungsi ABRI, Mengancam Demokrasi

Peraturan Pemerintah itu juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri, dan sebaliknya.


KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

35 hari lalu

Pegiat pelanggar HAM berat yang diiniasi Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanuasiaan Indonesia (JRKI) dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melakukan aksi kamisan yang ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut Presiden RI Joko WIdodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM beat secara berkeadilan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.


International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

40 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum


Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

42 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan kenaikan pangkat secara istimewa  kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disela-sela Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Menhan RI Prabowo Subianto merupakan seorang purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga atau letnan jenderal. Prabowo keluar dari kedinasan setelah diberhentikan dengan hormat sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 62/ABRI/1998 yang diteken oleh Presiden Ke-3 RI B. J. Habibie pada 20 November 1998. TEMPO/Subekti.
Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.