Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrat Desak Aparat Lindungi dan Tegakkan HAM

image-gnews
Partai Demokrat. TEMPO/Aditia Noviansyah
Partai Demokrat. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Demokrat mendesak aparat penegak hukum dan instansi pemerintah terkait di tataran operasional untuk lebih proaktif melakukan upaya-upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Demokrat menilai upaya perlindungan dan penegakan HAM bukanlah semata-mata tugas dan agenda pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Segenap komponen bangsa, mulai dari masyarakat sampai para penyelenggara negara turut terlibat aktif dalam menegakkan HAM," kata Ketua Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat, Asmar Oemar Saleh, dalam siaran persnya, Selasa (28/12).

Menurut catatan partai pengusung SBY ini, selama tahun 2010 masih terjadi banyak pelanggaran HAM yang didominasi oleh persoalan ketenagakerjaan, kekerasan dan kebebasan beragama, serta akses terhadap keadilan.

Persoalan ketenagakerjaan yang masih dijumpai yakni pelanggaran HAM terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Demokrat, kata Asmar, menilai pemerintah hanya bersikap reaktif dan bergerak terhadap kasus-kasus yang hanya menyedot perhatian publik. "Negara harus berupaya maksimal untuk melindungi warga negaranya tanpa melihat besar kecilnya kasus," ujarnya.

Untuk mewujudkan perlindungan TKI di luar negeri, lanjutnya, koordinasi antarlembaga harus dilakukan secara lebih efektif dan ditingkatkan. Di antaranya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan-kedutaan RI di negara penempatan TKI, dan PPTKIS.

Persoalan kedua, kata Asmar, yakni ketidaktegasan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, yang dianggap kurang bisa menerjemahkan perintah presiden untuk menghormati dan menegakkan HAM. "Persoalan ini cukup mencoreng pemerintahan Presiden SBY," kata dia.

Asmar mengatakan, banyaknya pembiaran terhadap kasus-kasus kekerasan bersifat intoleransi yang mengancam kebebasan beragama, termasuk kekerasan terhadap aktivis lingkungan, pegiat antikorupsi, dan jurnalis. Pembiaran semacam ini semakin menunjukkan lemahnya kepolisian dalam proses penegakan hukum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nuansa pembiaran, lanjut Asmar, seringkali tampak dalam banyak kasus kekerasan horisontal yang melibatkan antarkelompok masyarakat, yakni lintas agama dan suku. "Aksi-aksi kekerasan oleh kelompok tertentu di tahun 2010 harus mendapat perhatian khusus agar tahun berikutnya dapat dihilangkan," ujarnya.

Persoalan terakhir yang mendapat sorotan Demokrat adalah akses warga negara terhadap keadilan. Demokrat melihat kriminalisasi masih banyak terjadi, khususnya kepada masyarakat kecil yang awam akan hukum. Praktik-praktik manipulasi dan salah tangkap masih kerap terjadi, pada saat bersamaan dosertai lemahnya mekanisme sanksi kepada oknum aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum.

Asmar mengatakan, ukuran keberhasilan penegakan HAM bukan hanya pada tataran pembuatan regulasi. Penagakan HAM adalah soal penyelesaian kasus-kasus pelenggaran berat HAM pada masa lalu, serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

"Bukti keseriusan Presiden SBY dalam menegakkan HAM harus didukung oleh semua organ pemerintah. Bukan hanya lewat visi dan regulasi, tapi juga strategi jitu dan agenda prioritas penegakan HAM," kata dia.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Iklan

HAM


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

9 hari lalu

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. ANTARA/Galih Pradipta
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.


Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

14 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.


KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

15 hari lalu

Pegiat pelanggar HAM berat yang diiniasi Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanuasiaan Indonesia (JRKI) dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melakukan aksi kamisan yang ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut Presiden RI Joko WIdodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM beat secara berkeadilan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.


International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

20 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum


Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

22 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan kenaikan pangkat secara istimewa  kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disela-sela Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Menhan RI Prabowo Subianto merupakan seorang purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga atau letnan jenderal. Prabowo keluar dari kedinasan setelah diberhentikan dengan hormat sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 62/ABRI/1998 yang diteken oleh Presiden Ke-3 RI B. J. Habibie pada 20 November 1998. TEMPO/Subekti.
Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.


Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

29 hari lalu

Pembacaan sumpah Direktur LBH Pekanbaru di Auditorium FH Universitas Islam Riau (UIR), didampingi Erwin (Ketua Pelaksana), Andi Wijaya, dan M. Isnur., pada Kamis, 29 Februari 2024. Foto: Ellya Safriani/TEMPO
Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.


Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

33 hari lalu

Presiden RI Jokowi saat menunjukkan produk UMKM di Sulut dalam kegiatan silaturahmi dengan nasabah dan pendamping program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM), di GOR Kota Bitung, Sulawesi Utara, Jumat 23 Februari 2024. ANTARA/Nancy L Tigauw.
Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.


Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

35 hari lalu

Gedung Komisi Yudisial di Jakarta Pusat. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.


APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi

37 hari lalu

Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo-Gibran menyapa para pendukungnya saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi

Anggota parlemen negara-negara Asia Tenggara khawatir Pemilu 2024 di Indonesia berisiko bagi HAM dan demokrasi.


Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ

45 hari lalu

Massa aksi dari Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan organisasi profesi kesehatan melakukan aksi di Patung Kuda, Jumat, 15 Desember 2023. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian tenaga kesehatan Indonesia terkait krisis kemanusiaan dan kesehatan yang tengah terjadi di Gaza, Palestina. Dalam aksi ini, MER-C, IDI, beserta organisasi profesi kesehatan lainnya memberikan beberapa tuntutan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Beberapa di antaranya adalah memberikan jaminan keselamatan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan di Palestina. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina memberi sejumlah masukan sebelum Retno Marsudi bicara di ICJ bulan ini.