Menurutnya, wacana pembentukan provinsi baru, memisahkan diri dari Jawa Barat, harus dikaji lagi. ”Ketika tidak perlu provinsi lama artinya masyarakat tidak tersejahterakan, sekarang yang jadi maslaah, yang berbicara masyarakat atau siapa, itu harus dikaji lebih dalam,” kata Irfan.
Irfan beralasan, pemecahan Jawa Barat jadi beberapa provinsi baru bakal mengurangi kekuatan anggaran untuk membangun wilayah. ”Jawa Barat bukan hanya Sunda, tapi ada Cirebonan di Pantura, Betawi di seputaran Depok, Bekasi, Bogor, kalau semua ingin berpisah, kita kehilangan 70 persen PAD kalau 2 kawasan ini lepas,” katanya.
PAD Jawa Barat dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 5,7 triliun berasal dari dua kawasan ini. Mayortas kendaraan bermotor ada di dua kawasan itu. Wacana melepaskan diri dari Jawa Barat juga berkembang di kawasan itu.
Irfan mencontohkan, di Depok, Bekasi, Bogor sempat berkembang wacana untuk bergabung dengan Jakarta, hingga terakhir wacana pemisahan wilayah pantura Jawa Barat menjadi Provinsi Cirebon. ”Kalau memisahkan diri, dana provinsi jadi kecil tadinya Rp 5,7 triliu, bisa jadi hanya tersisa Rp 2 triliun, gimana caranya ngebiayaain (pembangunan),” katanya.
Dengan anggaran yarng relatif besar itu, paparnya, lebih leluasa untuk membangun. Pembangunan yang disiapkan saat ini, lanjut Irfan, juga tidak dominan di satu kawasan saja. Dia mencontohkan, pembangunan ruang kelas baru dan fasilitas kesehatan di semua wialyah, perbaikan jalan di selatan Jawa Barat, rencana pembangunan bandara baru di Majalengka, hingga rencana membangun fasilitas air bersih untuk kawasan Pantura dengan nilai Rp 50 triliun. ”Harus seimbang pembangunan ini,” katanya.
Irfan meyakini, rakyat tidak begitu peduli dengan pemilahan daerah administratif ini. Yang diinginkan rakyat hanya peningkatan kesejahteraan. ”Saya berharap tidak terjadi pemisahan dengan Jawa Barat, itu harapan saya sebagai wakil rakyat,” katanya.
Ahmad Fikri
