TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrat Andi Nurpati mengusulkan anggaran pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Karena APBD bisa dimainkan oleh pejabat dan elit politik daerah. Sehingga APBD sebaiknya sebagai supporting saja," kata Nurpati dalam acara dialog publik tentang sengketa pilkada di Hotel Nikko, Jakarta, Jum'at (6/8).
Menurut Nurpati, permasalahan pilkada sebenarnya sudah terjadi sejak diawal persiapan pilkada. Seringkali pilkada tertunda karena APBD tidak siap. Itu bisa terjadi akibat DPRD dan pemerintah menunda persetujuan pencairan anggaran tersebut.
Misalnya, kepala daerah yang ingin mencalonkan kembali (incumbent) bisa saja memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kepentingannya. Padahal, kata Nurpati, pemenuhan kebutuhan logistik pilkada tergantung cairnya anggaran tersebut. " Jika dana pilkada dari APBN, persoalan kepentingan politis tidak ada," ujar mantan anggota KPU ini.
Anggota Komisi Pemilihan Umum I Gede Putu Artha sepakat dengan usulan tersebut. Menurut dia, pilkada sering tertunda hanya karena ketidaksiapan dana APBD. Dengan APBN ini, anggaran bisa saja dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU). "Dari APBN memang lebih baik. Sehingga tidak terjadi problem lagi soal anggaran ini," katanya.
Pakar Hukum Patra Zein menambahkan, untuk meminimalisir masalah bisa saja anggaran pilkada diambil dari APBN. Karena dalam tahapan pilkada, kebutuhan logistik bisa saja dimanfaatkan calon incumbent atau pejabat yang menggunakan kewenangannya. "Misalnya kebijakan untuk rakyat bisa diklaim dari dia, karena dilakukan tidak jauh dari pilkada," ujarnya.
MUNAWWAROH
