Menurut Dia, jumlah piutang dana jamkesmas yang belum dibayarkan oleh Kementrian Kesehatan sebesar Rp 12 miliar. Dana itu merupakan akumulasi pembayaran dari bulan Januari hingga Agustus 2010 ini.
Selain belum diterimanya dana jamkesmas, kondisi keuangan rumah sakit juga diperparah dengan jumlah hutang yang cukup besar. Sampai bulan Agustus ini hutang rumah sakit mencapai Rp 8 miliar. Dana itu merupakan tunggakan pembelian obat kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan. “Cash folw kita ini cukup berat,” ujar Maskud.
Namun meski begitu, sampai saat ini pelayanan kesehatan terhadap masyarakat masih berjalan normal. Selama ini, RSUD Dr Slamet setiap bulannya melayani rawat jalan rata-rata sekitar 2.000 pasien keluarga miskin . Ssedangkan untuk rawat inap mencapai 500-600 orang per bulannya yang 60 persennya merupakan pasien jamkesmas. Padahal kapasitas rumah sakit hanya 458 tempat tidur.
Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut, Rajab Prilyadi Syam, meminta pihak rumah sakit mengalihkan pendapatan pasien umum untuk membiayai kebutuhan pelayanan pasien miskin agar tidak macet. “Kalau ini dibiarkan kasihan masyarakat,” ujarnya.
Dia juga berjanji akan membawa permasalah ini dalam rapat dewan untuk dicarikan solusinya. Salah satunya dengan mengusulkan pemberian dana talangan. Selain itu, pihaknya juga berencana mendatangi Kementrian Kesehatan untuk segera mencairakan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat.
“Kalau seperti ini, kondisi rumah sakit pemerintah di Indonesia bisa bangkrut, harusnya klaim jamkesmas itu bisa dicairkan tujuh hari seperti pada perusahaan asuransi lainnya,” ujar Rajab.
Sigit Zulmunir
