Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Sumenep Usut Pungli Sertifikat Tanah

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, SUMENEP - Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumenep, Jawa Timur, segera membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus dugaan pungutan liar pembuatan sertifikat tanah di Kecamatan Arjasa.

Ketua Komisi Keuangan DPRD Sumenep Abrory mengatakan, praktek pungli tersebut diduga dilakukan oleh oknum kepala desa dan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep. "Pungutan mencapai Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu per orang, padahal pensertifikatan tanah yang merupakan program nasional itu seharusnya gratis,” ujarnya, Selasa (29/6).

Menurut dia, tim pencari fakta akan menelusuri dasar hukum apa yang digunakan tujuh kepala desa di Kecamatan Arjasa melakukan pungutan. "kalau pun ada peraturan di desa, pungutan hingga Rp 500 ribu itu tidak wajar," tuturnya.

Abrory meminta kepala desa yang melakukan pungutan segera mengembalikan uang kepada warga yang menjadi korban pungutan. Dia mengancam akan membawa kasus tersebut ke jalur hukum. "Sesuai hasil rapat Komisi, kami minta uang dikembalikan jika tidak punya dasar hukum yang kuat," ucapnya.

Kasus dugaan pungli tersebut ditemukan anggota DPRD Sumenep, Babrul Aini. Dia mengatakan 46 warga Arjasa menjadi korban pungli. Sebanyak 36 orang di antaranya bahkan membuat pernyataan tertulis dan 10 lainnya mengirimkan bukti kwitansi pembayaran ke DPRD. "Semua bukti sudah di tangan kami, tidak ada yang bisa mengelak lagi," kata Badrul.

Menurut Badrul, salah seorang kepala desa mengakui pungutan dilakukan untuk kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggal petugas BPN yang melakukan pengukuran tanah warga. "Alasan itu tidak bisa dibenarkan," kata Badrul pula.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun tujuh kepala desa yang diduga melakukan pungli yaitu Kepala Desa Duko, Kalikatak, Angon-Angon, Arjasa, Bilis-Bilis, Laok Jang-Jang, dan Desa Kalinyangger.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Keuangan DPRD, Senin kemarin, Kepala BPN Sumenep Kusbandi membantah melakukan pungli. "Demi Allah kami tidak pernah lakukan pungli," katanya.

Menurut Kusbandi, untuk membiayai Program Nasional (Prona) pensertifikatan tanah warga, BPN Sumenep mendapat kucuran dana Rp 1,8 miliar. Tahun 2010 ini ditargetkan bisa mensertifkatkan 6.000 bidang tanah di Sumenep, baik wilayah daratan maupun wilayah kepulauan. MUSTHOFA BISRI.

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

22 Juli 2022

Ilustrasi pungli. Shutterstock.com
Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

Polda Metro Jaya menyelidiki viral video dugaan aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi terhadap para sopir truk.


Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

18 Juni 2021

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.
Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

Untuk pengelolaan wisata, Pemkab Kediri sudah menggunakan sistem Transaksi Non Tunai (TNT). Sistem berbasis elektronik ini meminimalisir praktik pungutan liar.


Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

26 April 2021

Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

Melalui sistem #LaporHendi, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mendapat laporan adanya pungli Rp 300 ribu oleh oknum pegawai Kelurahan Muktiharjo Kidul.


Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

29 Desember 2019

Terminal Bus Baranangsiang di Jalan Raya Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, Juli 2012. TEMPO/Subekti
Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

"BPTJ tidak mungkin menyelesaikan sendiri," kata Kepala Humas BPTJ Budi Rahardjo soal dugaan pungutan liar di Terminal Baranangsiang.


Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

18 Desember 2019

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi saat menghadiri acara Indonesia Transport, Logistics, and Maritim Week 2017 di Jakarta International Expo, Jakarta,  11 Oktober 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH
Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

Praktik pungli berupa pemberian uang rokok saat proses penanganan kontainer diduga masih eksis di Pelabuhan Tanjung Priok.


Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

16 Desember 2019

Petugas beraktivitas saat bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 14 November 2019. Ada juga sejumlah program yang disiapkan untuk mencapai tujuan pemerataan pembangunan ke daerah. Antara lain ada Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Infrastruktur, dan Dana Desa. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

Praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ternyata masih marak.


Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

14 Agustus 2019

ilustrasi penjara
Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

Dorfin mengaku kerap memberikan uang kepada petugas jaga dengan nominal Rp100 ribu-Rp200 ribu.


Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

14 Juli 2019

Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan lima visi pemerintahannya untuk periode kedua nanti dalam pidato bertajuk
Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

Jokowi mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat pungli. Terlebih jika menyangkut perizinan sehingga bisa menghambat investasi yang masuk.


Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

7 Februari 2019

Seorang anak mengangkat sertifikat tanah saat berlangsung Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu, 19 Desember 2018. Presiden menyerahkan sebanyak 2.050 sertifikat dalam penyerahan kali ini.  ANTARA/Puspa Perwitasari
Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

Seorang warga di Grogol Utara, Jakarta Selatan mengaku dipungut uang Rp 3 juta yang disebut sebagai uang lelah untuk memperoleh sertifikat tanah.


Pejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018

28 September 2018

Pendaftaran CPNS. TEMPO/ISHOMUDDIN
Pejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018

Bupati Jember, Jawa Timur, Faida, menegaskan bahwa tidak ada titipan ataupun pungutan yang harus dibayar dalam pendaftaran CPNS 2018.