Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perwakilan Gubernur Paparkan Tantangan Menjaga Hutan

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Banda Aceh – Perwakilan gubernur dari Kalimantan Timur, Papua, Papua Barat, dan Aceh memaparkan beberapa tantangan dalam menjaga lingkungan terkait project Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD). Paparan itu disampaikan dalam konferensi pers di Banda Aceh, Rabu (19/5).

Lima wilayah itu adalah peserta dari Indonesia dalam pertemuan Governors’ Climate and Forest (GCF) Taskforce Metting 2010. GCF dihadiri oleh pada perwakilan provinsi/negara bagian yang peduli hutan, di antaranya dari Amerika Serikat, Brasil, Nigeria, dan Meksiko.

Tujuannya membahas dan merumuskan sejumlah kebijakan untuk memperjuangkan hak masyarakat lokal atas hutan dan juga membahas teknis menghitung stok karbon dan merumuskan kebutuhan yang diperlukan dalam proyek REDD..

Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur, Dody Ruhyat menjelaskan kebakaran hutan menjadi momok bagi pihaknya dalam menjaga lingkungan. “Tetapi belakangan ini kebakaran hutan sudah jarang terjadi di sana,” ujarnya.

Menjaga hutan dan persiapan menghadapi project REDD, Kaltim telah meluncurkan program ‘Kaltim Hijau’. Daerah tersebut mempunyai luas hutan sebesar 19 juta hektare yang sebanyak 1,3 juta hektarenya mengalami kritis dan perlu ditangani segara. “Sepanjang 2003 sampai 2010, laju deforestasi di Kalimantan Timur mencapai 200.000 per tahun.”

Menjual karbon dalam program REDD, Pemerintah Kaltim perlu perjuangan tinggi dalam mengajak masyarakat ikut mendukung menjaga hutannya. Diharapkan pada 2015 Kaltim telah siap dalam project REDD, sehingga hutan Kaltim tidak hanya berfungsi ekonomi tetapi juga ekologi.

Di Papua dan Papua Barat, laju deforestasi hutan tergolong kecil. Umumnya diakibatkan oleh pembangunan dan pemekaran wilayah, juga illegal logging. Mengatasinya, dua Provinsi tersebut telah mengeluarkan kebijakan larangan membawa kayu Papua ke luar wilayah. “Kebijakan itu ditetapkan pada 2008 lalu,” kata Noah Kapisah, Kepala Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Provinsi Papua.

Menurutnya, Papua sangat komit menjaga lingkungan dengan konsep membangun ekonomi rendah emisi. Pemerintah Papua juga fokus pada project REDD untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Secara umum, Papua dan Papua Barat memiliki 31 juta hektare hutan. Sebesar 6,2 juta hutannya adalah hutan industri yang akan dimasukkan dalam program REDD atau penjualan karbon.

Sementara Sekda Papua Barat, Martin Luther Rumadas menjelaskan pihaknya masih baru dalam forum GCF. “Kami masih mengikuti kebijakan yang diterapkan Provinsi Papua, setelah kembali dari Aceh nantinya, kami akan membuat taskforce sendiri terkait project REDD,” ujarnya.

Koordinator Taskforce REDD Aceh, Fahmi Ridwan menjelaskan, Aceh melihat program REDD sebagai potensi besar dalam membangun kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. “Bukan hanya mengharapkan kompensasi saja, tapi juga bagaimana membangun masyarakat di sekitar hutan,” ujarnya.

Menurutnya, REDD adalah akibat bukan sebab. Artinya, ada atau tidak adapun project penjualan karbon, hutan tetap perlu dijaga. Dia menargetkan pada 2012 mendatang, Aceh telah siap menghitung karbonnya dan mekanisme untuk penjualan karbon tersebut.

Sementara itu, Penasihat GCF untuk Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Papua, Marina Embiricos mengatakan saat ini semua pihak yang tergabung dalam forum GCF sedang menghitung jumlah karbon di negaranya dan membuat metodelogi. “Ini perlu dibahas bersama dan nantinya disesuaikan dengan pasaran internasional. Selama ini pasaran karbon belum ada,” ujarnya.

Secara nasional di Indonesia, wewenang penghitungan jumlah karbon tersebut berada di bawah Departemen Kehutanan.

Adi Warsidi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pandangannya dengan latar belakang rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.


Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

30 Oktober 2017

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri KLH Siti Nurbaya (kedua kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada perwakilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pandumaan Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut, James Sinambela (kiri) pada acara Pencanangan Pengakuan Hutan Adat Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, 30 Desember 2016. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.


KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

23 Agustus 2017

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kanan) berjalan bersama Dirut Tidar Kerinci Agung Hashim Djojohadikusumo (kanan) saat peresmian Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya (PR-HSD) di Dharmasraya, Sumatera Barat, 29 Juli 2017. Dalam acara tersebut, Tidar Kerinci Agung melepas Harimau Sumatera bernama Leony ke enklosur PR-HSD. ANTARA FOTO
KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.


Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

16 Agustus 2017

Alat berat membersihkan puing bangunan rumah semi permanen para penambang yang terbakar di daerah aliran sungai Anahoni kawasan pertambangan emas ilegal Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, 18 November 2015. Setelah tambang emas ilegal di gunung Botak ditutup pada hari Sabtu (14/11), pemerintah daerah setempat berencana membangun tambang emas legal di kawasan tersebut. ANTARA/Jimmy Ayal
Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.


Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

2 Agustus 2017

Presiden Jokowi bersiap memimpin rapat terbatas tentang perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, 25 Juli 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari
Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.


Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

9 Juli 2017

Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.


Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

26 Maret 2017

Matahari bersinar melalui pohon-pohon di kawasan hutan lindung Bialowieza, di dekat desa Bialowieza, Polandia 30 Mei 2016. Hutan purba terakhir di daratan Eropa ini memiliki luas 580 mil persegi. REUTERS
Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

Sudjana berkukuh penebangan yang ia lakukan legal.


Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

25 Maret 2017

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan mengenai proses pengolahan sagu saat meninjau kilang sagu tradisional milik warga Sungai Tohor, Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti, Riau, 27 November 2014. ANTARA FOTO
Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

Kementrian LHK menyerahkan konsesi PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha ke warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.


Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

25 Maret 2017

Ilustrasi - Hutan (Mengapa Kita Butuh Hutan?). dok. KOMUNIKA ONLINE
Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

Konsep ini diyakini bisa menekan konflik lahan di daerah itu.


Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

25 Maret 2017

Ilustrasi - Hutan (Mengapa Kita Butuh Hutan?). dok. KOMUNIKA ONLINE
Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

Menurut Hanif, warga adat Kalimantan Selatan biasa berladang berpindah secara pribadi.