Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

80 Porsen Desa di Kabupaten Malang Selewengkan Dana Bantuan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, MALANG - Malang Corruption watch (MCW) menemukan sebanyak 80 persen desa di Kabupaten Malang menyelewengkan dana bantuan. Padahal dana yang diterima setiap desa seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan warga, termasuk peningkatan fasilitas dan kinerja aparat pemerintah desa. “Pemerintah harus mencegah terjadinya penyelewengan karena berindikasi korupsi,” kata Koordinator Badan Pekerja MCW Zia Ulhaq, Rabu (5/5).

Di antara bantuan yang mengalir ke desa adalah bantuan berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Namun dalam kenyataannya, terjadi penyelewengan penggunaannya. Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) juga memperkuat adanya praktek penyelewengan tersebut.

Menurut Zia Ulhaq, terjadinya penyelewengan karena lemahnya pengawasan oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Malang. Seharusnya dilakukan supervisi secara berkelanjutan agar penyaluran dana tepat sasaran.

Berdasarkan data yang dimiliki MWC, setiap tahun Pemerintah Kabupaten Malang menyalurkan bantuan ADD sebanyak Rp 55 miliar.

Sementara itu, hari ini Rabu (5/5), sekitar 300 warga didampingi sejumlah tokoh Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Rabu (5/5), berunjuk rasa menuntut pencopotan Kertosuharsono dari jabatannya sebagai kepala desa. “Dia menyelewengkan dana desa untuk memperkaya diri sendiri,” kata kordinator aksi, Soliki.

Dana yang diselewengkan kepala desa di antaranya bantuan ADD senilai ratusan juta. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai perbaikan jalan, kegiatan Karang Taruna, serta Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Selain itu juga biaya proyek pembangunan balai desa Rp 96 juta. Warga bahkan mencurigai kepala desa menjual 10 ekor sapi bibit bantuan pemerintah kepada petani.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tudingan penyelewengan didasarkan pada penggunaan dana-dana tersebut, termasuk ADD tahun 2009 dan 2009, hingga saat ini belum dipertanggungjawabkan oleh Kertoharsono sebagai kepala desa.

Antara warga pengunjuk rasa dengan Kepala Desa Kertoharsono terjadi perdebatan dalam dialog yang berlangsung di balai desa.

Kertosuharsono membantah seluruh tuduhan warga. Pertanggungjawaban penggunaan ADD telah disampaikan kepada Camat Pakis. "Sesuai aturan, laporan pertanggungjawaban penggunaan seluruh dana desa hanya diberikan atasan kami, yakni Camat Pakis," ujarnya.

Kertosuharsono menilai unjuk rasa warganya tersebut akibat kesalahan persepsi dan kesenjangan komunikasi. Namun jika warga tetap bersikukuh mengatakan ada penyelewengan, dia mempersilahkan warga melaporkannya ke aparat penegak hukum. EKO WIDIANTO.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dilaporkan ke KPK, Bupati Cianjur: Fokus Kerja Membantu Rakyat

27 Desember 2022

Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman menyerahkan paket buah-buahan untuk perwakilan pertukaran pelajar internasional Yachimata, Jepang Mr Yoshida di Balai Garuda Pendopo Cianjur. (ANTARA/Ahmad Fikri).
Dilaporkan ke KPK, Bupati Cianjur: Fokus Kerja Membantu Rakyat

Bupati Cianjur, Herman Suherman, menanggapi pelaporan dirinya dalam dugaan penyelewengan bantuan asing untuk gempa bumi Cianjur ke KPK


Gandeng ACT Salurkan Daging Kurban, DKI: Sebatas Undangan

7 Juli 2022

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022. Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022 terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan.   ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Gandeng ACT Salurkan Daging Kurban, DKI: Sebatas Undangan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk penyaluran daging kurban tahun ini baru sebatas undangan.


ACT Sering Kerja Sama dengan Pemprov DKI, Wagub: Selama Ini Tak Bermasalah

4 Juli 2022

Prajurit TNI yang mengenakan masker dan sarung tangan berada di dalam truk dalam acara pelepasan Operasi Pangan Gratis di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis 2 April 2020. Sebagai aksi kolaborasi kepedulian dalam menghadapi pandemi virus Corona (COVID-19), TNI bekerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) melakukan Operasi Pangan Gratis berupa 70 ton beras, air mineral kemasan, 25.000 pcs masker, dan 10.000 pembersih tangan atau atau
ACT Sering Kerja Sama dengan Pemprov DKI, Wagub: Selama Ini Tak Bermasalah

Beberapa program ACT yang bekerja sama dengan Pemprov DKI di antaranya Jakarta Care Line, pendistribusian daging kurban, dan Wakaf UKM


Diperiksa Dugaan Korupsi Bansos, Sylviana: Jalani Saja

19 Januari 2017

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Sylviana Murni menjawab pertanyaan awak media usai bersepda di Taman Melawai, Jakarta, 15 Januari 2017. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Diperiksa Dugaan Korupsi Bansos, Sylviana: Jalani Saja

Sylviana Murni menyatakan siap dating dan diperiksa polisi besok.


Pemanggilan Sylviana, Mabes Polri: Tak Ada Unsur Politis

19 Januari 2017

Pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Nomor urut 1Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, menyampaikan argumen dalam debat Pilkada DKI, di Jakarta, 13 Januari 2017. Tema yang diusung pada debat pertama ini adalah
Pemanggilan Sylviana, Mabes Polri: Tak Ada Unsur Politis

Pemanggilan cawagub DKI Jakarta Sylviana Murni terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bantuan sosial Pemprov DKI 2014 dan 2015.


Rizal Ramli Tuding Pejabat Papua Tilap Duit Pemerintah

24 Mei 2016

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan), dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli (kedua kiri) berjalan menuju pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, 17 April 2016. ANTARA FOTO
Rizal Ramli Tuding Pejabat Papua Tilap Duit Pemerintah

Rizal Ramli menuding banyak pejabat Papua yang gemar mabuk dan dugem di Jakarta.


Kejaksaan Enrekang Selidiki Penyelewengan Dana Bantuan Sosial

15 Maret 2016

Ilustrasi korupsi. vietmeme.net
Kejaksaan Enrekang Selidiki Penyelewengan Dana Bantuan Sosial

Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) tidak bisa mempertanggungjawabkan dana yang digunakannya.


Ahok Soal Temuan Bank DKI: KJP Diselewengkan Orang Tua

3 Agustus 2015

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 29 Juli 2015. Ahok diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS). TEMPO/Iqbal Ichsan
Ahok Soal Temuan Bank DKI: KJP Diselewengkan Orang Tua

Ahok meyakini integrasi KJP dengan ATM Bank DKI memudahkan pengawasan penyelewengan dana KJP.


PSKS Disunat, Gubernur Soekarwo Salahkan Menteri Sosial

27 April 2015

Warga mengantri dana kompesansi kenaikan BBM atau Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di kantor Pos Jurumudi, Tangerang, Banten, 25 November 2014. Dalam program tersebut, warga meraih uang Rp 400 ribu untuk 2 bulan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
PSKS Disunat, Gubernur Soekarwo Salahkan Menteri Sosial

Pemerintah pusat diminta merumuskan aturan yang jelas soal mekanisme distribusi bantuan ini agar tak menyeret perangkat kelurahan ke wilayah hukum.


Bansos Rp 82 Triliun Tak Ditunjang Data Penerima

31 Januari 2014

Aktivitas Ibu Ilah, 80 tahun usai bekerja sebagai pemulung sampah di tempat tinggalnya di Desa Banjaran Wetan, Kampung Bojong Pulus, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/11). Nenek ini masih menunggu bantuan dari pemerintah melalui program dinas sosial yang telah diajukan oleh warga sekitar selama puluhan tahun namun belum kunjung datang. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Bansos Rp 82 Triliun Tak Ditunjang Data Penerima

"Masyarakat patut curiga," kata Din Syamsuddin.