Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengadilan Negeri Bojonegoro Kekurangan Tenaga Hakim

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, BOJONEGORO - Pengadilan Negeri Bojonegoro mengalami kekurangan jumlah hakim. Pengadilan dengan tipe I-B seharusnya diperkuat minimal 12 orang hakim. Namun saat ini hanya diisi lima orang hakim. “Sudah kami ajukan permohonan tambahan tenaga hakim tapi belum ada tanggapan,” kata juru bicara Pengadilan Negeri Bojonegoro I Wayan Sukanila kepada TEMPO, Selasa (20/4).

Lima hakim tersebut sudah termasuk ketua pengadilan Pudji Widodo dan wakil ketua pengadilan Riny Sesulih Bastam Ahmad Yani. Bahkan seorang hakim Lusius Sunarno juga akan segera pindah ke Cirebon, Jawa Barat.

Menurut Sukanila, permohonan tambahan tenaga hakim sudah diajukan ke Mahkamah Agung melalui Direktorat Badan Peradilan Umum sejak tiga bulan lalu. Saat itu tiga orang hakim di Pengadilan Bojonegoro dipindahkan ke daerah lain sehingga jumlah hakim berkurang dari delapan orang menjadi lima orang. Padahal, saat ini jumlah perkara yang ditangani, termasuk pidana korupsi mencapai 160 perkara.

Karena belum ada penambahan, seorang hakim harus menangani empat hingga enam sidang dalam sehari. Itu pun harus berganti-ganti majelis hakim. Pelaksanaan sidang sebuah perkara pun terpaksa baru bisa dimulai sore hari setelah melewati jam kerja. Akibat lainnya, banyak perkara yang kerap ditunda persidangannya.

Jika terpenuhi jumlah minimal 12 hakim, kata Sukanila pula, maka bisa dibagi dalam empat majelis hakim. ”Dengan jumlah 12 hakim sebenarnya ideal,” ujarnya.

Pengadilan Bojonegoro juga menangani kasus-kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang cukup besar serta melibatkan pejabat maupun mantan pejabat setempat. Di antaranya adalah korupsi dana pengadaan 500 sepeda motor untuk pegawai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro senilai Rp 1 miliar. Kasus ini melibatkan mantan Sekretaris Kabupaten Bambang Santoso sebagai terdakwa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengadilan Negeri Bojonegoro juga bakal menangani sejumlah kasus korupsi yang tak kalah besarnya. Antara lain kasus korupsi dana sosialisasi pembebasan lahan untuk pertambangan minyak Blok Cepu Rp 3,8 miliar. Kasus yang melibatkan mantan Bupati Mohamad Santoso serta Bambang Santoso itu, berkas perkaranya segera dilimpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan.

Kasus korupsi lainnya yang berkas perkaranya sedang dirampungkan kejaksaan adalah penyelewengan dana proyek air bersih Rp 1,2 miliar, kasus dana bantuan bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 1,1 miliar, serta kasus penyelewengan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan Rp 4 miliar.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Bojonegoro baru saja merampungkan persidangan kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah senilai Rp 6 miliar yang juga melibatkan Mohamad Santoso. Ada juga kasus korupsi dana perasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp 13,2 miliar yang menyeret mantan ketua DPRD Tamam Syaifuddin dan mantan bendahara sekretariat DPRD Wanhyuningsih. SUJATMIKO.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kekurangan Hakim, 86 Pengadilan Belum Bisa Beroperasi  

9 Juli 2017

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) menyapa Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali (kanan), Ketua MPR Zulkifli Hasan (kedua kanan) dan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari (kiri) saat buka puasa bersama Presiden di Istana Negara, Jakarta, 30 Mei 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari
Kekurangan Hakim, 86 Pengadilan Belum Bisa Beroperasi  

Tahun 2017, MA membuka lowongan 1.684 calon hakim.


Bersaksi di depan Kongres, Mantan Direktur FBI Mengaku Bingung

9 Juni 2017

Getty Images/Chip Somodevilla
Bersaksi di depan Kongres, Mantan Direktur FBI Mengaku Bingung

Mantan Direktur FBI mengaku bingung dengan penyebab pemecatan dirinya.


JK: Dikriminalisasi, PT Geo Dipa Energi Harus Beri Bukti Kuat

14 Maret 2017

Ekspresi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 25 April 2016. Dari lawatan ke empat negara Eropa, total investasi yang bisa diboyong ke Indonesia mencapai US$ 20,5 miliar atau setara Rp 266,5 triliun. TEMPO/Subekti.
JK: Dikriminalisasi, PT Geo Dipa Energi Harus Beri Bukti Kuat

Wapres JK tidak akan mengintervensi hukumnya, tetapi memberikan bukti-bukti yang kuat bahwa itu kriminalisasi kepada Geo Dipa.


Penyerangan Kantor Balai Kota Makassar Siap Disidangkan  

7 Januari 2017

Sejumlah kendaraan bermotor rusak akibat aksi penyerangan kantor Balai Kota Makassar, 7 Agustus 2016. Pengrusakan tersebut terjadi saat anggota polisi dan Satpol PP terlibat bentrokan pada Sabtu (06/08) malam hingga Minggu dini hari. TEMPO/Fahmi Ali
Penyerangan Kantor Balai Kota Makassar Siap Disidangkan  

Berkas perkara penyerangan kantor Balai Kota Makassar, Agustus 2016, sudah lengkap dan segera dilimpahkan ke pengadilan negeri.


Terkait Fitsa Hats, Ini Penjelasan Novel

4 Januari 2017

Anggota ACTA, Novel Chaidir Hasan, menjadi salah satu saksi memberatkan dalam sidang kasus penodaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 3 Januari 2017. TEMPO/Friski Riana
Terkait Fitsa Hats, Ini Penjelasan Novel

Novel Chaidir Hasan, seorang saksi dalam sidang penodaan agama dengan tesangka Ahok, menjelaskan munculnya istilah "Fitsa Hats" di BAP.


Soeharto, Baasyir, dan Ahok Disidang di Auditorium ini  

3 Januari 2017

Halaman Auditorium Kementerian Pertanian di Jalan Harsono, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Gedung tersebut akan menjadi lokasi persidangan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama dalam perkara dugaan penistaan agama. Tempo/Danang F
Soeharto, Baasyir, dan Ahok Disidang di Auditorium ini  

Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, pernah menjadi tempat pengadilan kasus dengan tersangka Soeharto, Abu Bakar Baasyir, dan sekarang Ahok.


Tumpukan Perkara, MA: PN Jakarta Utara Berkinerja Rendah  

31 Desember 2016

Hakim ketua dan hakim anggota menyidangkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok  dalam kasus penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 27 Desember 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho/Pool
Tumpukan Perkara, MA: PN Jakarta Utara Berkinerja Rendah  

Kepala Bagian Hukum dan Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur mengkritik pimpinan pengadilan negeri yang kurang kompeten menyelesaikan tumpukan perkara.


Persiapan Sidang Perdana, Ahok Batal Hadiri Maulid Nabi

12 Desember 2016

Cagub DKI Jakarta, Ahok, foto bersama pendukungnya di Rumah Lembang, Jakarta, 8 Desember 2016. Setidaknya Ahok melayani permintaan foto atau selfie bersama sebanyak 200 orang perhari. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Persiapan Sidang Perdana, Ahok Batal Hadiri Maulid Nabi

Yayong mengatakan Ahok meneleponnya dan memberitahu tidak bisa hadir dalam pengajian.


Sidang Ahok, PN Jakarta Utara Izinkan TV Siaran Langsung

12 Desember 2016

Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi sedang menjelaskan kesiapan PN Jakarta Utara untuk menggelar kasus Ahok, 9 Desember 2016. Tempo/Dwi Herlambang.
Sidang Ahok, PN Jakarta Utara Izinkan TV Siaran Langsung

Hasoloan mengaku tak mempermasalahkan jika televisi menyiarkan tayangan sidang secara langsung.


Pengadilan Putuskan Sidang Ahok Digelar di Lokasi Ini  

9 Desember 2016

Cagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok foto bersama pendukungnya di Rumah Lembang, Jakarta, 8 Desember 2016. Posko kampanye Ahok-Djarot ini sering ramai dikunjungi pendukung dan masyarakat. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Pengadilan Putuskan Sidang Ahok Digelar di Lokasi Ini  

Persidangan Ahok sedianya berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.