TEMPO Interaktif, Semarang - Guna meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional tahun ini, telah dibentuk tim pengawas dan tim pemantau yang akan bekerja selama dalam pelaksanaan ujian nasional tersebut. "Ada 3.620 pengawas dan pemantau yang akan bekerja demi menghindari ketidakjujuran dalam proses ujian nasional," kata Ketua Tim Pengawas Ujian Nasional Jawa Tengah Prof. Fatthurrahman kepada Tempo, Selasa (9/2).
Sebanyak 3.620 orang tersebut terdiri dari 1.620 pengawas dari kalangan dosen yang akan mengawasi pelaksanaan ujian nasional di sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA). Fatthurrahman menyatakan jumlah sekolah SMA dan MA di Jawa Tengah mencapai 1.300 sekolah sehingga setiap sekolah minimal akan diawasi satu orang dosen.
Sedangkan 2.000 orang lainnya akan mengawasi pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta Sekolah Menengah Kejuruan. Pengawas 2.000 orang ini terdiri dari para dosen dan para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah.
Fatthurrahman menyatakan alokasi dana yang diberikan kepada tim pengawas ujian nasional Jawa Tengan mencapai Rp 8 miliar. Selain untuk pemantauan dan pengawasan, dana tersebut juga untuk proses pemberkasan scaning (penilaian) soal-soal yang telah dikerjakan para siswa.
Fatthurrahman menyatakan, demi kelancaran dan kejujuran pelaksanaan ujian nasional maka pengawasan dan pemantauan dilakukan secara berlapis. Selain pengawas dari kalangan perguruan tinggi, kata Fatthurrahman, nantinya pengawas yang secara langsung mengawasi di setiap ruangan adalah para guru. "Sistemnya silang murni," kata Fatthurrahman. Guru satu sekolah akan mengawasi di sekolah lain.
Menurut Fatthurrahman, berlapisnya pengawasan ini bertujuan agar pencapaian ujian nasional yang jujur bisa diwujudkan. "Kejujuran harus menjadi indikator utama," kata Pembantu Rektor Bagian Kerjasama Universitas Diponegoro Semarang. Ia juga meminta agar para pejabat pemerintah daerah tidak melakukan intervensi berlebihan dalam pelaksanaan ujian nasional. "Para bupati, walikota dan dinas-dinas pendidikan jangan mengajari para siswa untuk tidak jujur," kata Fatthurrahman.
ROFIUDDIN