Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggaran Belanja Aceh 2010 Suburkan Illegal Logging

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta -Koordinator Nasional Greenomics Indonesia, Vanda Mutia Dewi menilai Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Aceh 2010 semakin menyuburkan praktik pembalakan liar (illegal logging).

Hal itu karena legalitas pemenuhan bahan baku kayu, yang dibutuhkan oleh proyek-proyek yang diusulkan dalam RAPBA 2010, tak jelas. Pihaknya mengidentifikasi sedikitnya terdapat 40 proyek dengan nilai anggaran Rp 1,03 triliun yang membutuhkan bahan baku kayu di dalam RAPBA 2010.

“Nilai tersebut belum termasuk nilai anggaran dari proyek-proyek sarana dan prasarana yang membutuhkan bahan baku kayu yang akan dikerjakan lewat anggaran belanja pembangunan kabupaten/kota tahun 2010 ini,” jelas Vanda, Kamis (28/1). RAPBA 2010, lanjut Vanda, sama sekali tak memberikan solusi pengadaan bahan kayu legal untuk proyek-proyek yang membutuhkan bahan baku kayu.

Sehingga pihak rekanan yang akan mencari sendiri kebutuhan kayunya dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut melalui mekanisme pasar. “Padahal pasar kayu legal di Aceh kan tidak jelas. Saya pikir, Gubernur Aceh tahu hal itu,” ujarnya.

Vanda menegaskan, RAPBA 2010 sama saja seperti APBA 2008 dan 2009, yang tidak mampu menjawab bagaimana kebutuhan bahan baku kayu dapat dipenuhi terhadap proyek-proyek yang membutuhkan bahan baku kayu di saat kebijakan moratorium logging sedang berlangsung.

Untuk itu, Vanda meminta agar DPRA tidak menyetujui RAPBA 2010 hingga ada kejelasan dari Gubernur Aceh bagaimana pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu legal dalam pengerjaan proyek-proyek yang diusulkan dalam RAPBA 2010 tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Jika DPRA tetap menyetujui RAPBA 2010 tanpa ada kejelasan dari Gubernur tentang mekanisme pemenuhan bahan baku kayu legal dalam pengerjaan proyek-proyek yang diusulkan dalam RAPBA 2010 tersebut, berarti DPRA ikut serta makin menyuburkan praktik illegal logging dalam menjalankan fungsi anggarannya di legislatif,” ujarnya.

Pada 2010, besar pagu RAPBA adalah senilai Rp 6,5 triliun. Pagu anggaran itu menurun dibandingkan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2009 lalu, yang mencapai Rp 9,7 triliun.

ADI WARSIDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.


DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

Apresiasi Lomba Mural, DPR Dukung Polri Jamin Kebebasan Berekspresi
DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.


DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani
DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.


Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti
Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.


Diduga Terlibat Pembalakan Liar Amazon, Menteri Lingkungan Hidup Brasil Mundur

24 Juni 2021

Petugas pemadam kebakaran, Brazilian Institute for the Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA) berupaya memadamkan api dalam kebakaran hutam Amazon di Apui, Negara Bagian Amazonas, Brasil, 11 Agustus 2020 REUTERS/Ueslei Marcelino
Diduga Terlibat Pembalakan Liar Amazon, Menteri Lingkungan Hidup Brasil Mundur

Menteri Lingkungan Hidup Brasil memutuskan untuk mundur dari jabatannya menyusul digelarnya investigasi keterlibatan di kasus pembalakan liar Amazon


DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.


Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.


Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tiba untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.