Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gaji Anggota Baru Dewan Subang Alami Penurunan

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Subang - Mungkin ini adalah kabar tak sedap bagi anggota DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat periode 2009-2014. Penghasilan yang bakal mereka terima mulai media Oktober mendatang mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya.

Menurut Abdurachman, Sekretaris DPRD Kabupaten Subang, gaji yang diterima 50 anggota Dewan yang baru perbedaannya cukup signifikan dibandingkan dengan gaji para anggota Dewan sebelumnya. “Sebab, cluster APBD Subang akan turun gradenya dari tinggi ke menengah,” kata Abdurachman.

Ketika cluster APBD Subang masih tinggi, maka gaji para anggota Dewannya dipatok Rp 10 juta per bulan. “Penghasilan sebesar itu sudah termasuk tunjangan representasi, tunjangan perumahan dan tunjangan keluarga,” kata Abdurachman. Dan, ketika cluster APBD Subang masuk menengah seperti yang ditengarai terjadi tahun ini, maka gaji anggota Dewan setiap bulannya hanya sekitar Rp 8 juta.

Jika masuk APBD di suatu daerah masuk dalam cluster rendah, sesuai aturan itu, maka para anggota Dewannya akan mendapatkan gaji per bulannya Rp 6 juta. Rumus penggajian anggota yang didasarkan cluster APBD tersebut pedomannya sebagai berikut: jumlah dana alokasi umum yang diterima plus dana bagi hasil yang diterima plus pendapatan asli daerah minus belanja pegawai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Moohamad Noor Wibowo, salah seorang anggota Dewan lama yang kembali terpilih, mengomentari pernyataan Abdurachman, mengatakan, "Jika gaji Dewan sampai turun ke grade menengah, maka akan menjadi citra buruk buat Subang.” Ia juga mempertanyakan pemberlakukan gaji baru anggota Dewan itu, Oktober atau tahun depan. Kalau diberlakukan per Oktober, dinilainya salah besar. “Kan penghitungan APBD itu per tahun,” kata Noor .

Ia mafhum, belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Subang saat ini memang tergerus akibat adanya perubahan struktur organisai pemerintahn baru dan formasi penerimaan pegawai negeri sipil. 

NANANG SUTISNA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

September, DPRD Kediri Akan Dapat Kenaikan Tunjangan Perumahan

21 Agustus 2017

TEMPO/Eko Siswono Toyudho
September, DPRD Kediri Akan Dapat Kenaikan Tunjangan Perumahan

Apip Permana mengatakan kenaikan tunjangan anggota DPRD ini telah disahkan dalam perubahan anggaran keuangan APBD 2017


Tunjangan DPRD Bakal Dinaikkan, Fitra: APBD 424 Daerah Bisa Tekor  

24 Juli 2017

Ilustrasi wanita menghitung uang. shutterstock.com
Tunjangan DPRD Bakal Dinaikkan, Fitra: APBD 424 Daerah Bisa Tekor  

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto mengatakan pemerintah menaikkan tunjangan DPRD lewat PP yang bisa membuat APBD tekor.


Soal Staf Ahli DPRD, Anggota Fraksi Hanura: Itu Hanya Usulan

21 Juli 2017

Suasana rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 23 April 2015. Dalam rapat tersebut Ahok menyampaikan tiga Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD DKI Jakarta. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Soal Staf Ahli DPRD, Anggota Fraksi Hanura: Itu Hanya Usulan

Anggota fraksi hanura DPRD DKI Syarifuddin mengatakan soal staf ahli baru sekadar usulan. 'Kalau nggak ya enggak apa-apa.'


Gaji Anggota DPRD Boyolali Diklaim Tertinggi Se-Indonesia

13 Juli 2017

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang Seno Samudro (tengah) dan Said Hidayat (keempat kanan) berorasi didepan pendukungnya saat kegiatan kampanye terbuka di Stadion Pandan Arang Boyolali, Jawa Tengah, 4 Desember 2015. ANTARA FOTO
Gaji Anggota DPRD Boyolali Diklaim Tertinggi Se-Indonesia

Bupati Boyolali Seno Samodro mengklaim gaji anggota DPRD di Kabupaten Boyolali merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia. Berapa?


Gaji DPRD Naik, Setoran ke Partai Juga Naik  

2 September 2016

Ratusan guru dari Forum Guru PAUD Bandung mengacungkan poster saat unjuk rasa di DPRD Kota Bandung, Jawa Barat, 15 Februari 2016. TEMPO/Prima Mulia
Gaji DPRD Naik, Setoran ke Partai Juga Naik  

Hampir separuh pendapatan anggota Dewan disetorkan ke partai politik.


Aktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD

2 September 2016

Ilustrasi sidang DPR. ANTARA/Rosa Panggabean
Aktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD

Dengan gaji dan fasilitas yang sudah "wah" untuk ukuran daerah, anggota DPRD hampir tak pernah menyelesaikan target pembuatan rancangan peraturan daerah.


Ahok Setuju Gaji Anggota DPRD Naik, Asalkan...  

1 September 2016

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meninjau lapak pedagang saat meresmikan Pasar Pesanggrahan, Jakarta, 26 Agustus 2016. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
Ahok Setuju Gaji Anggota DPRD Naik, Asalkan...  

Ahok mengingatkan, jangan sampai gaji sudah naik, tapi masih main-main.


Anggota DPRD Bone Dapat Telepon Seluler Seharga Rp 17 Juta

28 Maret 2016

Kantor DPRD Bone. Bonekab.go.id
Anggota DPRD Bone Dapat Telepon Seluler Seharga Rp 17 Juta

Juga dapat dana aspirasi Rp 500 juta per orang dengan dalih untuk kepentingan konstituen.


Kritik Tunjangan Perumahan DPRD, Ini Permintaan Sultan HB X

21 Oktober 2015

Sri Sultan HB X mendengarkan pertanyaan dari salah satu masyarakat yang menjadi tamu undangan pada audiensi dan penjelasan isi Sabda Raja di ndalem Wironegaran, Suryomentaraman, Panembahan, Yogyakarta, 8 Mei 2015. Sri Sultan HB X menjelaskan serta meluruskan kelima point dari Sabda Raja yang disampaikan akhir April 2015. TEMPO/Pius Erlangga.
Kritik Tunjangan Perumahan DPRD, Ini Permintaan Sultan HB X

Sultan HB X minta tunjangan sewa perumahan sebesar Rp 7-7,5 juta per bulan untuk setiap anggota dewan dikaji ulang.


DPRD Minta Gaji Naik, JK: Memberatkan APBD  

12 Oktober 2015

Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto
DPRD Minta Gaji Naik, JK: Memberatkan APBD  

Kenaikan gaji anggota dewan agar setara dengan kepala daerah dianggap tak beralasan.