Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ada 17 Warga Filipina Ditahan Polda Jateng

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta -  Sejumlah 17 warga Filipina saat ini sedang diamankan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Mereka ditangkap di Purbalingga dan Solo. “Sembilan orang di Purbalingga dan delapan orang di Solo,” terang Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Alex Bambang Riatmodjo usai menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan gereja di Sekolah Polisi Negara, Purwokerto (19/8).

Alex mengatakan, ke-17 orang tersebut menggunakan visa kunjungan wisata ke Indonesia. Mereka tiba di Jakarta pada tanggal 3 Agustus. Setelah itu mereka menuju Purbalingga dan Solo pada tanggal 6 Agustus.

Setelah itu, kata Alex, pada Jumat (14/8) mereka diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Alex enggan mengomentari apakah ke-17 orang tersebut berasal dari anggota MNLF yang basisnya di Mindano Selatan. “Yang jelas mereka dari Filipina,” katanya.

Masih menurut Alex, seluruh warga Filipina tersebut saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif. Termasuk, tujuan mereka datang di Indonesia. Terkait penertiban kegiatan majelis tabligh, Alex mengaku saat ini polisi sedang berkoordinasi dengan Departemen Agama. “Karena yang tahu Depag, mana ajaran yang boleh dan mana yang tidak boleh,” imbuhnya.

Terkait majelis tabligh yang menjelang bulan puasa ini makin marak, Pemerintah Kabupaten Cilacap Jawa Tengah telah mengusir ratusan pendatang luar daerah yang tidak ber kartu tanda penduduk (KTP). Para pendatang yang diusir tersebut menginap secara berpindah-pindah, dari satu masjid ke masjid yang lain.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakatn (Kesbanglinmas) Cilacap, Yayan Rusiawan mengatakan, sejak kasus terorisme, Pemkab dengan TNI AD dan kepolisian
melakukan penertiban terhadap pendatang. Hasil razia ditemukan banyak pendatang yang tidak jelas identitasnya, "Mereka tidak ber-KTP, sehingga kita lakukan penertiban dengan mengusir mereka dari Cilacap," kata Yayan.

Para pendatang yang telah diusir mencapai ratusan orang, mereka mengaku berasal dari Jakarta, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat dan sebagainya. Pendatang baru yang kini sudah diusir ditemukan di wilayah Cilacap bagian barat seperti Majenang, Dayuehluhuer dan Kawunganten. "Mereka mengaku dari aliran Hurudz . Mereka juga telah menelantarkan keluarganya demi untuk siar aliran Hurudz yang mereka anut," jelas Yayan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu Pihaknya sudah mengistruksikan camat, kepada pengurus masjid dan bekerja sama dengan komandan koramil (Danramil) serta kepala sektor (Kapolsek) untuk tidak mengizinkan tamu menginap di masjid hal ini untuk mengantisipasi masuknya anggota jaringan teroris. "Kalaupun ada izin, maka identitas mereka harus super lengkap," tegasnya.

Yayan menambahkan, kalaupun mereka menginap di rumah penduduk setempat, maka identitas pendatang tersebut bisa diketahui dan dicatat, sehingga jika terjadi sesuatu hal mudah dilacak. Masih menurut Yayan, pendatang yang tidak jelas indentitasnya tidak boleh menjadi ta’mir masjid. "Pemkab Cilacap sepakat akan menggunakan ta’mir masjid dari orang setempat yang jelas identitasnya," imbuhnya.

Pengawasan ketat terhadap pendatang dilakukan karena Jawa Tengah diindikasikan sebagai basis rekruitmen kelompok teroris. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Jateng), Inspektur Jenderal Polisi Alex Bambang Riatmodjo di Cilacap beberapa waktu lalu mengatakan, tidak sedikit kader teroris pimpinan Noordin M Top berasal dari provinsi ini diantaranya berasal dari Cilacap seperti Misno warga Kawunganten yang tewas dalam aksi bunuh diri Bom Bali 2.

Di Purbalingga, sebanyak 12 orang yang biasa disebut jamaah tabligh mendatangi Polsek Kalimanah pada Senin (17/8) malam. Mereka mengaku diusir secara halus oleh warga Kalimanah. “Kami hanya menjalin silaturahmi, dan tidak ada hubungannya dengan terorisme,” kata Hamid Ma’ruf, salah satu anggota jamaah tersebut.

Hamid mengatakan, mereka hanya mengadakan pengajian di beberapa tempat di dunia. Ia mengakui ada beberapa warga yang mengaku resah dengan kegiatan mereka. Dari 12 orang itu, Sembilan di antaranya tak memiliki KTP. Rata-rata mereka berasal dari Sulawesi.

Kepala Kepolisian Resor Purbalingga, Ajun Komisaris Besar Polisi Ruslan Efendi mengatakan akan mendalami kegiatan mereka. “Sementara ini kegiatan mereka hanya pengajian, tapi akan terus kami dalami secara intensif,” katanya.

ARIS ANDRIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

31 detik lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

MKMK menggelar sidang pengucapan putusan pada Kamis, 28 Maret 2024.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

1 menit lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


4 Rumah di Rafah Dibom Israel

2 menit lalu

Warga Palestina memeriksa  lokasi serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Rafah, di selatan Jalur Gaza, 27 Maret 2024. REUTERS/Ahmed Zakot
4 Rumah di Rafah Dibom Israel

Warga Gaza di Rafah mulai waswas ancaman Benjamin Netanyahu soal serangan darat di Rafah akan segera dilakukan.


Philippe Troussier Tersingkir dari Kepelatihan Timnas Vietnam, Berikut Perjalanan Kariernya

18 menit lalu

Philippe Troussier. vnexpress.net
Philippe Troussier Tersingkir dari Kepelatihan Timnas Vietnam, Berikut Perjalanan Kariernya

Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) mengakhiri kontrak pelatih Philippe Troussier pada Senin, 26 Maret 2024


Tim Pembela Prabowo-Gibran: Pemilu Kali Ini Paling Damai

26 menit lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Pembela Prabowo-Gibran: Pemilu Kali Ini Paling Damai

Tim Pembela Prabowo-Gibran mengklaim bahwa Pemilu 2024 sebagai yang paling damai.


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

28 menit lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut Tim Hukum Ganjar-Mahfud melakukan praktik nepotisme terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2024.


Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

29 menit lalu

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus berupaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi.


Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

36 menit lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

38 menit lalu

Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

Sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap sesama di Bulan Suci Ramadhan, Ps. Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta menggelar acara Berbagi Takjil di CBD Puri Jakarta Barat pada Rabu, 28 Maret 2024.


Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran di H-2 Idul Fitri, Ini Moda Transportasi Terpopuler

40 menit lalu

Ilustrasi mudik dengan kereta api. TEMPO/Muhammad Hidayat
Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran di H-2 Idul Fitri, Ini Moda Transportasi Terpopuler

Kementerian Perhubungan memprediksi potensi puncak arus mudik lebaran terjadi pada H-2 lebaran atau Senin, 8 April 2024.