TEMPO Interaktif, Jakarta: Departemen Luar Negeri telah melayangkan nota protes kepada pemerintah Malaysia. Menurut Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah nota baru dikirim hari ini, dan seperti lazimnya nota disampaikan melalui kedutaan besar RI di Kuala Lumpur Malaysia.
"Nota diplomatik telah kami kirim hari ini Kamis (4/6), tinggal menungu jawaban dari mereka," ujarnya kepada Tempo melalui sambungan telepon, Kamis (04/06).
Dalam nota disebutkan poin-poin apa yang diprotes oleh pemerintah Indonesia terkait pelanggaran batas wilayah yang dilakukan kapal perang tentara diraja Malaysia, pada Sabtu pekan lalu. Nota juga menyertakan data yang memperkuat protes tersebut. Indonesia, lanjut Faiza juga akan mendorong Malaysia untuk segera melanjutkan perundingan. "Memang jadwal terdekat pada Juli tahun ini, namun itu juga masih belum pasti," ujarnya. Sebab Malaysia belum menyampaikan persetujuan akan rencana perundingan tersebut.
Kendalanya, kata Faiza, lagi-lagi masalah perombakan tim perundinga Malaysia yang sampai sekarang belum selesai. "Tapi kita akan terus dorong agar mereka mau segera kembali ke meja perundingan," ujarnya. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari pemimpin tinggi kedua negara agar segara terwujud. "Ya selevel panglima, menteri pertahanan dan menteri luar negeri," ujar Teuku Faizasyah.
Sebab batas maritim Indonesia dengan Malaysia yang belum disepakati bukan hanya Blok Ambalat. Antara lain disekitar di Selat Malaka dan Sulawesi. Sedangkan batas landas kontinen yang sudah disepakati antara lain Laut Cina Barat, Laut Cina Selatan dan Kalimantan," ujar Faiza. "Memang masih banyak PR (pekerjaan rumah)," ujar Teuku Faizasyah.
Selain dengan Malaysia, Indonesia juga masih belum menyelesaikan batas maritim dengan Palau dan Filipina juga Singapura. "Dengan Singapura masih ada beberapa segmen (yang belum selesai)," kata Faiza.
TTITIS AETIANINGTYAS
