TEMPO Interaktif, Semarang: Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung, melarang calon legislator dari PDI Perjuangan memasang foto wajah calon legislator terlalu banyak dalam alat peraga kampanye seperti baliho dan spanduk.
Pasalnya, dalam kertas suara Pemilu nanti hanya ditulis gambar partai dan nama calon legislator. "Percuma obral foto. Lebih baik sosialisasi nama sebagaimana yang tercantum pada kartu suara," kata Pramono saat memberi pembekalan kepada 500 lebih Caleg DPR RI dan DPRD dari Jawa Tengah di Semarang, Rabu (17/12).
Pramono juga mengingatkan agar dalam penyebaran alat peraga kampanye langsung di daerah basis seperti kecamatan atau desa. "Jangan terlalu banyak memasang alat peraga di jalan protokol," ujar dia.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK
2 hari lalu
Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK
Sebanyak 400 aparat kepolisian akan bersiaga selama sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK)
MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang
2 hari lalu
MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang
MK menambah kuota saksi dalam sidang sengketa Pemilu menjadi maksimal 19 orang. Apa alasannya?
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Besok
2 hari lalu
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pemilu Besok
MK menjadwalkan sidang perdana sengketa Pemilu 2024 besok dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
Tim Hukum Prabowo-Gibran Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres di MK Malam Ini
3 hari lalu
Tim Hukum Prabowo-Gibran Daftar sebagai Pihak Terkait Sengketa Pilpres di MK Malam Ini
Tim hukum Prabowo-Gibran bakal mendaftarkan diri ke MK sebagai Pihak Terkait pada Senin malam, 25 Maret 2024.
MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP
3 hari lalu
MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP
Mahkamah Konstitusi menegaskan Hakim Arsul Sani tidak akan terlibat menangani sengketa Pileg yang terkait PPP.
PPP Ajukan Gugatan Hasil Pemilu 2024 ke MK Paling Lambat Besok
6 hari lalu
PPP Ajukan Gugatan Hasil Pemilu 2024 ke MK Paling Lambat Besok
Amir Uskara mengatakan, PPP akan mengajukan gugatan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) paling lambat besok Sabtu 23 Maret 2024
Bawaslu Minta Jajarannya Siapkan LHP Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024
10 hari lalu
Bawaslu Minta Jajarannya Siapkan LHP Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024
Bawaslu meminta jajarannya menyiapkan laporan hasil pengawasan (LHP) yang bersumber dari temuan dan aduan selama tahapan Pemilu 2024
TPN Siapkan Dalil Tandingan Hadapi Sengketa Pemilu di MK
10 hari lalu
TPN Siapkan Dalil Tandingan Hadapi Sengketa Pemilu di MK
Kubu Prabowo menanggapi Tim Anies yang menyiapkan 1.000 pengacara dan Tim Ganjar yang membawa Kapolda sebagai saksi dalam sengketa Pemilu ke MK.
Mahfud Md Bicara Kesiapan Pengajuan Gugatan ke MK: Banyak Pengacara Sudah Daftar
14 hari lalu
Mahfud Md Bicara Kesiapan Pengajuan Gugatan ke MK: Banyak Pengacara Sudah Daftar
Mahfud Md mengatakan, pihaknya sudah siap mengajukan gugatan dugaan kecurangan pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilu ke MK.
Menanti Kepastian Posisi Hakim Konstitusi Arsul Sani Tangani Sengketa Pemilu 2024
20 hari lalu
Menanti Kepastian Posisi Hakim Konstitusi Arsul Sani Tangani Sengketa Pemilu 2024
Posisi hakim konstitusi Arsul Sani dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu (PHPU) atau sengketa pemilu belum ada kepastian hingga saat ini.