TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Luar Negeri meminta Komisi Pemilihan Umum segera mencairkan dana untuk persiapan pendataan pemilih di luar negeri. Menurut Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda, belum cairnya dukungan dana dalam penyiapan pendataan pemilu mengakibatkan keterlambatan pendataan pemilih di luar negeri. Kami memminta KPU segera mencairkan dana agar perwakilan kami di luar negeri bisa segera membuka pendaftaran, ujar Hassan seusai rapat kerja tentang Piagam ASEAN di gedung MPR/DPR, Rabu (17/9).Hasan mengakui hingga saat ini perwakilan Indonesia di luar negeri belum bisa melakukan pendataan pemilih. Jika realisasi dana itu terlambat, kata dia, akan menghambat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU.Sebelumnya, KPU menyatakan baru menerima laporan data pemilih diluar negeri sekitar 1,6 juta. Padahal, KPU memprediksi jumlah penduduk di luar negeri mencapai puluhan juta. Ketika ditanya pendataan itu terkendala dengan jumlah warga ilegal, dia menyatakan, hal tersebut tidak menghambat. Kami membuka kesempatan kepada semua warga. warga negara Indonesia memiliki hak yang sama, ujarnya. Eko Ari Wibowo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran
1 jam lalu
Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran
Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Paspampres Langsung Kawal Prabowo dan Gibran Usai Penetapan KPU, Bagaimana Aturannya?
2 jam lalu
Paspampres Langsung Kawal Prabowo dan Gibran Usai Penetapan KPU, Bagaimana Aturannya?
Prabowo dan Gibran langsung dikawal Paspampres usai KPU menetapkannya sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Bagaimana aturannya?
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
11 jam lalu
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Surya Paloh Tegaskan NasDem dan PKS Siap Gabung Pemerintahan Maupun Oposisi
12 jam lalu
Surya Paloh Tegaskan NasDem dan PKS Siap Gabung Pemerintahan Maupun Oposisi
Surya Paloh meminta PKS untuk merenungkan apa yang terbaik bagi negeri ini, PKS di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan.
Malam Usai Penetapan KPU, Prabowo dan Gibran Temui Jokowi di Istana
13 jam lalu
Malam Usai Penetapan KPU, Prabowo dan Gibran Temui Jokowi di Istana
Prabowo dan Gibran pada Rabu malam ini menemui Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta. Belum diketahui isi persamuhan tersebut.
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran jadi Presiden-Wapres RI, Program Makan Siang Gratis Mulus Masuk RAPBN 2025?
14 jam lalu
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran jadi Presiden-Wapres RI, Program Makan Siang Gratis Mulus Masuk RAPBN 2025?
Apakah program makan siang gratis yang dijanjikan sebelumnya dapat segera dibahas masuk RAPBN menyusul penetapan Prabowo sebagai presiden terpilih?
Massa Geruduk KPU Yogyakarta, Serukan Gerakan Oposisi Rakyat
15 jam lalu
Massa Geruduk KPU Yogyakarta, Serukan Gerakan Oposisi Rakyat
Massa menggelar aksi di depan kantor KPU Yogyakarta hari ini. Usman Hamid yang hadir di aksi itu menyinggung tentang nepotisme.
Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024
16 jam lalu
Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024
KPU berjanji mengevaluasi dan memperbaiki Sirekap untuk Pilkada 2024 sesuai dengan putusan MK.
Gibran Sebut Ingin Belanja Masalah hingga 6 Bulan ke Depan
16 jam lalu
Gibran Sebut Ingin Belanja Masalah hingga 6 Bulan ke Depan
Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan dirinya ingin 'belanja masalah' dari warga sebelum dilantik pada Oktober mendatang.
Jokowi Sebut Tak Bikin Tim Transisi Khusus untuk Prabowo-Gibran
18 jam lalu
Jokowi Sebut Tak Bikin Tim Transisi Khusus untuk Prabowo-Gibran
Presiden Jokowi menegaskan dirinya tidak membuat tim transisi khusus untuk Prabowo-Gibran.
![Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/03/01/id_1283960/1283960_720.jpg)
