Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pjs Gubernur Maluku Utara Tunggu Keppres

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menyatakan sudah mengajukan usulan pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) Maluku Utara kepada Presiden. Masa Kerja Gubernur yang lama akan berakhir 25 November nanti. "Kemarin sudah saya ajukan kepada presiden untuk diterbitkan suatu Keputusan Presiden (Keppres) tentang penunjukan pejabat Gubernur Maluku Utara ," kata Mardiyanto seusai menghadiri Diskusi Panel di Gedung BPKP Kamis (22/11). Penunjukan PJs Gubernur Maluku Utara ini, ujar Mardiyanto, dilakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Maluku Utara sehingga tidak ada kevakuman pemerintahan di Maluku Utara. "Ini juga diperparah dengan ada sengketa hasil Pilkada Maluku Utara yang baru saja di gelar," kata dia. Saat ini, kata Mardiyanto, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat akan melanjutkan poses politik karena pemungutan suara di Maluku Utara sudah dilaksanakan dan kemudian timbul persoalan mengenai perhitungan suaranya. "Saya menyampaikan koordinasi dengan KPU bahwa KPU tidak usah terpengaruh dengan masa bakti Gubernur Maluku Utara, karena Pjs sudah diajukan," kata dia. Mardiyanto menilai dengan langkah ini, KPU akan lebih leluasa untuk menindaklanjuti kasus sengketa Pilkada Maluku Utara. "Persoalan sengketa dalam tiga hari kedepan tidak mungkin selesai, " kata Mardiyanto. Pejabat sementara yang diusulkan ini berasal dari pusat dan selevel eselon satu di institusi pemerintahan."Tentunya calonnya yang sudah punya pengalaman untuk pegang daerah yang sedang transisi seperti, ini agar pejabatnya jernih tidak terkontaminasi dengan kepentingan pihak-pihak yang terkait dari pusat," kata dia. Mardiyanto menghimbau masyarakat maluku utara dan juga kepada elit-elit di pemerintahan Maluku Utara untuk menyikapi persoalan Pilkada ini secara jernih. "Saya sebagai Mendagri mengajak agar proses ini sesuai dengan prosedur yg berlaku yaitu memberikan kesempatan KPU untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar Mardiyanto. Anton Aprianto
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri diskusi bertajuk Panglima di Era Politik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, 9 Desember 2017. Dewi Nurita/Tempo
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.


Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Bakal calon Gubernur Sumatera Utara yang juga Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi (tengah) menerima ucapan selamat dari kader PKS seusai menerima dokumen sebelum pembacaan ikrar pemenangan dan pakta integritas calon kepala daerah dari PKS di Jakarta, 4 Januari 2018. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.


Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kiri) dan Musa Rajeckshah (kanan) saat menghadiri acara Konsolidasi pasangan Calon Kepala Daerah PKS di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, 4 Januari 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.


Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan surat keputusan dukungan kepada pasangan bakal calon Wali Kota Bogor Bima Arya dan Dedie A. Rachim di DPP Partai Golkar, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.


Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Ketua KPU kota Mataram, M. Ainul Asikin (tengah), memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pilkada Kota Mataram di kantor KPU Kota Mataram, NTB, 24 Agustus 2015. ANTARA/Ahmad Subaidi
Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.


Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

4 Januari 2018

Ilustrasi uang palsu. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat
Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.


Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

27 Desember 2017

Moreno Soeprapto dan istrinya Noorani Sukardi. Tabloidbintang
Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.


Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

26 Desember 2017

Warga melintas di antara karangan bunga untuk Ahok-Djarot di Balai Kota, Jakarta, 26 April 2017. Karangan bunga ini dikirimkan setelah pasangan inkumben Ahok-Djarot kalah dalam Pilkada DKI Jakarta versi hitung cepat. TEMPO/Amston Probel
Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.


Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

17 Desember 2017

Pilkada 2018 Makin Mahal
Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.


Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

22 November 2017

Menpora Imam Nahrawi dan Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi saat melihat laga uji coba antara Persebaya dan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 19 Maret 2017. TEMPO/Nurhadi
Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.