Azmun Belum Terima Panggilan Resmi Sebagai Tersangka
Senin, 13 Agustus 2007 17:24 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Riau: Bupati Pelalawan H. Tengku Azmun Jaafar belum menerima pangilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada lima perusahaan dan satu koperasi. “Sampai saat ini belum ada pemanggilan resmi sebagai tersangka dari KPK,” kata pengacara Azmun, M. Kapitra Ampera SH MH kepada Tempo, Senin (13/8). Kapitra juga mengaku tidak tahu jika kliennya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Azmun memang pernah dipanggil oleh KPK. “Tapi itu bukan untuk diperiksa, melainkan untuk dimintai keterangan mengenai dugaan korupsi dengan mengeluarkan izin IPK yang masih merupakan wewenangnya sebagai Bupati Pelalawan,” katanya. Kepala Humas Kabupaten Pelalawan H. Fahdy menyatakan juga tidak tahu pimpinannya sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Kami tidak tahu menahu soal itu. Yang pasti saat ini Pak Bupati tetap beraktivitas seperti biasa. Masuk kantor setiap hari. Bahkan jadwal Pak Bupati sangat padat minggu-minggu ini,” katanya. Bobby Triadi
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
KLHK Sita 55 Kontainer Berisi Kayu Ilegal di Pelabuhan Teluk Lamong
30 hari lalu
KLHK Sita 55 Kontainer Berisi Kayu Ilegal di Pelabuhan Teluk Lamong
Sebanyak 767 meter kubik kayu ilegal dilindungi merupakan jenis ulin, meranti, bengkirai, dan rimba campuran. Datang dari Kalimantan Timur.
KLHK Jerat Dua Tersangka Tambang Ilegal Batu Bara di Kawasan Penyangga IKN Nusantara
43 hari lalu
KLHK Jerat Dua Tersangka Tambang Ilegal Batu Bara di Kawasan Penyangga IKN Nusantara
KLHK menetapkan dua operator excavator sebagai tersangka tambang ilegal batu bara di Tahura Bukit Soeharto, kawasan penyangga IKN Nusantara.
Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat
23 Januari 2024
Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat
Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.
Polda Aceh Tangkap 2 Pemuda dan Satu Truk Angkut 10 Log Kayu Ilegal
15 Agustus 2023
Polda Aceh Tangkap 2 Pemuda dan Satu Truk Angkut 10 Log Kayu Ilegal
Ditreskrimsus Polda Aceh menangkap 2 pemuda yang terbukti mengangkut kayu ilegal di Desa Jeung Leubat, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya.
Hutan Indonesia Makin Rusak, Ini Sanksi Pidana untuk Pelaku Penebangan Liar
21 Desember 2022
Hutan Indonesia Makin Rusak, Ini Sanksi Pidana untuk Pelaku Penebangan Liar
Pelaku penebangan liar diancam sanksi pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar.
Selain Rugikan Negara, Surya Darmadi Didakwa Perkaya Diri Sendiri Rp 7,7 Triliun
8 September 2022
Selain Rugikan Negara, Surya Darmadi Didakwa Perkaya Diri Sendiri Rp 7,7 Triliun
JPU mendakwa Surya Darmadi telah memperkaya diri sendiri Rp 7,593 triliun dan US$ 7,885 juta dari kasus korupsi penyerobotan lahan di Indragiri Hulu
Bakamla Sebut Potensi Kerugian Negara Rp 4 Triliun Bisa Diselamatkan Tahun Ini
22 Desember 2021
Bakamla Sebut Potensi Kerugian Negara Rp 4 Triliun Bisa Diselamatkan Tahun Ini
Badan Keamanan Laut atau Bakamla menyebut potensi kerugian negara yang berhasil mereka selamatkan sepanjang tahun ini mencapai Rp 4 triliun.
Buron Kakap Adelin Lis Akan Dipulangkan, Begini Perjalanan Kasusnya
17 Juni 2021
Buron Kakap Adelin Lis Akan Dipulangkan, Begini Perjalanan Kasusnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura memulangkan Adelin Lis, buronan kasus pembalakan liar.
Atasi Illegal Logging, Kerja Sama RI - UE Ini Diklaim Bisa Ditiru
28 Februari 2020
Atasi Illegal Logging, Kerja Sama RI - UE Ini Diklaim Bisa Ditiru
Inisiatif kerja sama ini dapat menjadi model yang efektif bagi negara lain dalam upaya memerangi illegal logging secara global.
Kementerian Sita 17 Kontainer Kayu Ilegal di Surabaya
16 November 2019
Kementerian Sita 17 Kontainer Kayu Ilegal di Surabaya
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menduga kayu ilegal berasal dari Maluku.
