TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Kehutanan Malam Sabat Kaban menemui Kepala Kepolisian Jenderal Sutanto dan Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Rabu (11/7). Namun Kaban menolak mengatakan agenda pertemuan tersebut.Usai bertemu Kapolri, Kaban hanya mengacungkan ibu jari dan langsung meninggalkan markas besar dengan mobil dinas. Kaban mengenakan safari coklat dan meninggalkan mabes polri sekitar pukul 13.00 WIB. Sementara itu Kabareskrim Bambang Hendarso mengatakan pertemuan tersebut hanya pertemuan biasa. Ia juga membantah pertemuan tersebut untuk membahas kasus pembalakan liar. "Itu hanya kegiatan biasa, tidak ada apa-apa," katanya. Sebelumnya Kepala Divisi Humas Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto mengatakan, dalam pekan ini ada pejabat pemerintah yang akan diperiksa terkait pembalakan liar. "Yang jelas dalam beberapa hari ini akan ada pejabat yang diperiksa terkait illegal logging," kata dia di kantornya, Selasa (10/7). Kepala Kepolisian Daerah Brigadir Jenderal Polisi Sutjiptadi kemarin juga tidak menepis tentang rencana pemeriksaan Kaban. Menurutnya Kaban mungkin saja diperiksa sebagai saksi, menyusul pemeriksaan dua tersangka mantan pejabat dinas kehutanan di Riau. Desy Pakpahan
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Tinjau Banjir Demak, Jokowi: Problemnya Pembalakan Liar dan Alih Fungsi Lahan
27 hari lalu
Tinjau Banjir Demak, Jokowi: Problemnya Pembalakan Liar dan Alih Fungsi Lahan
Jokowi menyebut banjir Demak turut dipicu pembalakan liar dan alih fungsi lahan, yang membuat sedimentasi di sungai.
Laporan Dugaan Pidana APP Group atau Grup Sinar Mas Dilayangkan ke KLHK
42 hari lalu
Laporan Dugaan Pidana APP Group atau Grup Sinar Mas Dilayangkan ke KLHK
Dua afiliasi APP Group (Grup Sinar Mas) dilaporkan dalam dugaan tindak pidana ke KLHK. Ditengarai menebang hutam alam dan menampung kayu ilegal.
KLHK Jerat Dua Tersangka Tambang Ilegal Batu Bara di Kawasan Penyangga IKN Nusantara
42 hari lalu
KLHK Jerat Dua Tersangka Tambang Ilegal Batu Bara di Kawasan Penyangga IKN Nusantara
KLHK menetapkan dua operator excavator sebagai tersangka tambang ilegal batu bara di Tahura Bukit Soeharto, kawasan penyangga IKN Nusantara.
Badan Kehutanan Amerika Pantau Penanganan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah
25 Januari 2024
Badan Kehutanan Amerika Pantau Penanganan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah
Kepala Badan Kehutanan AS Randy Moore menghargai langkah Indonesia dalam mengatasi krisis iklim.
Pengusaha Sebut Indonesia telah Buka Skema Perdagangan Karbon Serap Emisi Gas Rumah Kaca
10 November 2023
Pengusaha Sebut Indonesia telah Buka Skema Perdagangan Karbon Serap Emisi Gas Rumah Kaca
Indonesia telah membuka skema perdagangan karbon untuk meningkatkan serapan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Menteri Kehutanan: Belum Ada Asap Dampak Kebakaran Hutan ke Malaysia
3 Oktober 2023
Menteri Kehutanan: Belum Ada Asap Dampak Kebakaran Hutan ke Malaysia
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan ada potensi asap menyebrang ke Malaysia dampak dari kebakaran hutan dan lahan.
Kadin RFBSH Inisiasi Pilot Project Multiusaha Kehutanan
20 Februari 2023
Kadin RFBSH Inisiasi Pilot Project Multiusaha Kehutanan
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Regenerative Forest Business Sub Hub (RFBSH) menginisiasi pilot project multiusaha kehutanan.
KLHK Tangkap Pemodal Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Batang Gadis
14 Februari 2023
KLHK Tangkap Pemodal Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Batang Gadis
KLHK Wilayah Sumatera menangkap dan menahan salah satu aktor intelektual penambangan emas ilegal di Kawasan Taman Nasional Batang Gadis.
KLHK Bongkar 57 Kontainer Kayu Ilegal di Tanjung Perak, Diduga Hasil Pembalakan Liar Hutan Papua
16 Desember 2022
KLHK Bongkar 57 Kontainer Kayu Ilegal di Tanjung Perak, Diduga Hasil Pembalakan Liar Hutan Papua
Kementerian Lingkungan Hidup akan menjerat korporasi yang terlibat perdagangan kayu ilegal asal Papua ini. Terancam denda Rp 1 triliun.
