Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Teliti Eksekusi 10 Praja STPDN
Senin, 16 April 2007 18:10 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan meneliti proses eksekusi 10 praja Sekolah Tinggi Pegawai Dalam Negeri (STPDN), terpidana kasus terbunuhnya praja Wahyu Hidayat pada 2003."Penelitian itu menyangkut kenapa terlambat eksekusi," kata juru bicara Kejaksaan Agung Salman Maryadi dalam jumpa pers di kantornya, Senin (16/4).Penelitian, kata Salman, dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi dan putusan. Penelitian dimulai dengan penelitian laporan Kejaksaan Negeri Sumedang.Tugas penelitian ini dilakukan oleh jaksa pengawasan dari kejaksaan tinggi. "Sudah menjadi fungsi kerjanya, fungsi pengawasan sudah melekat," kata dia.Praja Wahyu tewas dianiaya senior-seniornya pada 2003. Sepuluh orang alumni STPDN diputus bersalah melakukan dan turut melakukan penganiayaan terhadap Wahyu sehingga ia tewas.Mahkamah Agung telah memutuskan perkara 10 terpidana yang terbagi dalam tiga berkas ini pada 2005. Kejaksaan Negeri Sumedang memanggil terpidana dan memberikan surat bantuan pemanggilan untuk para terpidana kepada rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada tanggal 31 Juli 2006 dan 4 April 2007. Surat kedua yang dikirim kepada 10 terpidana itu dikirim tepat sehari setelah Praja Cliff Muntu meninggal. Sementara itu, tim jaksa dari Kejaksaan Negeri Sumedang hari ini menjemput Sandra Rachman, juga terpidana kasus terbunuhnya Wahyu. Sandra diputus hukuman penjara tujuh bulan oleh Mahkamah Agung pada 29 September 2005. Tim diketuai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sumedang, Muhasan.Setelah berhasil dijemput, Sandra dibawa ke Sumedang. Tim jaksa juga memperhitungkan lama tahanan yang telah dijalani oleh Sandra.Sandra, kata Salman, telah menjalani empat bulan tahanan di rumah tahanan pada proses penyidikan dan penuntutan. Namun, sejak 21 Juni 2004 ia menjadi tahanan kota. Lima hari tahanan kota ini sebanding dengan satu hari di penjara. Sisa tahahan Sandra ini yang masih harus dihitung.Fanny Febiana
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Sekjen Kemendagri: Alumni IPDN Bagian Dari Perekat NKRI
50 hari lalu
Sekjen Kemendagri: Alumni IPDN Bagian Dari Perekat NKRI
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, menerima audiensi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas bersama Sivitas Akademika IPDN, di Aula Zamhir Islamie, IPDN Kampus Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.
PDN Integrasikan Semua Data
14 Desember 2023
PDN Integrasikan Semua Data
Program Transformasi Digital Nasional, terus dikebut. Salah satunya, dengan membangun Pusat Data Nasional
Sekolah Kedinasan STAN Hingga STIN Buka Pendaftaran Mulai 9 April, Cek Daftarnya
28 Maret 2022
Sekolah Kedinasan STAN Hingga STIN Buka Pendaftaran Mulai 9 April, Cek Daftarnya
Sejumlah sekolah kedinasan mulai dari IPDN, STAN, dan STIN membuka mendaftar pada 9-30 April 2022. Ada delapan instansi yang menerima mahasiswa baru.
Walikota Hendi Terima Tanda Kehormatan Dari IPDN
20 April 2021
Walikota Hendi Terima Tanda Kehormatan Dari IPDN
Hendi mendesain ulang sektor pariwisata di kota Semarang. Program pemulihan ekonomi diantaranya memfasilitasi terbentuknya pasar sehat di tiap kecamatan.
IPDN Jadi Sekolah Kedinasan Terfavorit, Buka 1.200 Formasi
20 Juni 2020
IPDN Jadi Sekolah Kedinasan Terfavorit, Buka 1.200 Formasi
Pendaftar di sekolah kedinasan IPDN membludak, hingga Kamis tercatat 28.758 pelamar.
Megawati Dapat Gelar Doktor Honoris Causa Pertama dari IPDN
8 Maret 2018
Megawati Dapat Gelar Doktor Honoris Causa Pertama dari IPDN
Megawati Soekarnoputri mendapat gelar doktor honoris causa yang pertama dari IPDN. Megawati dinilai berjasa saat menjadi Presiden RI kelima.
Alasan Menteri Tjahjo Usulkan Lulusan IPDN Wajib Militer
16 Januari 2017
Alasan Menteri Tjahjo Usulkan Lulusan IPDN Wajib Militer
Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan lulusan IPDN ikut wajib muiliter agar bisa membantu komando rayon militer di daerah penugasan.
Wapres JK: Tempatkan Lulusan IPDN di Luar Daerah Asal
18 Juli 2016
Wapres JK: Tempatkan Lulusan IPDN di Luar Daerah Asal
Jusuf Kalla berharap ke depan ada camat di Aceh yang berasal dari Papua.
Pemerintah Buka Pendaftaran Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
15 Maret 2016
Pemerintah Buka Pendaftaran Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
Pemerintah kembali membuka pendaftaran sekolah tinggi ikatan dinas. Pendaftaran bisa dilakukan secara online.
Kata Rektor IPDN Soal Pemukulan Taruna Akmil di Kampus IPDN
30 November 2015
Kata Rektor IPDN Soal Pemukulan Taruna Akmil di Kampus IPDN
Rektor Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Ermaya Suradinata mengatakan kasus pemukulan di kampusnya dilakukan oleh praja lama.