Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ichlasul Amal: IPDN Tak Cukup Hanya Dibekukan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Membekukan kegiatan internal serta menunda penerimaan mahasiswa baru Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) selama satu tahun dinilai pengamat politik yang juga mantan rektor UGM Yogyakarta, Prof Dr Ichlasul Amal, tidaklah cukup. Jika tidak dibubarkan, perlu perombakan secara radikal seluruh kurikulum yang saat ini berlaku di IPDN."Pembekuan saja tidak cukup. Harus ada perombakan total kurikulum," tegas Ichlasul Amal saat ditemui di kampus Fisipol UGM Yogyakarta, Selasa (10/4).Menurut Ichalsul, salah satu yang perlu dirombak total dalam sistem pendidikan di IPDN adalah menghilangkan gaya militeristiknya. "IPDN itu kan dimaksukan untuk menghasilkan aparat pemerintahan sipil. Karena itu yang ditekankan adalah disiplin ilmunya, bukan disiplin militer," tegasnya.Amal menambahkan, kekerasan yang selama ini terjadi di IPDN salah satunya disebabkan sistem pendidikannya yang didasarkan atas angkatan. Dengan demikian, yang lebih senior merasa memiliki kekuasaan yang lebih dibanding yuniornya. Senior bisa melakukan apa saja terhadap yuniornya, termasuk melakukan kekerasan.Karena itulah, Ichlasul mengusulkan perubahan sistem angkatan menjadi sistem akademik seperti yang berlaku di perguruan tinggi umumnya. "Dengan sistem akademik, bisa saja senior berada di bawah yunior untuk mata kuliah tertentu. Kalau yaang dipentingkan adalah academic achievement, maka tak akan ada lagi semangat militeristik," ujarnya.Satu hal lain yang perlu diperhatikan adalah seragam siswa IPDN. Menurut Ichlasul, seragam mahasiswa IPDN tidak perlu mirip seragam militer seperti saat ini. "Saya pernah menguji di IPDN. Waktu saya ajukan pertanyaan, masak selalu didahului dengan kata 'siap' setiap kali mahasiswa hendak menjawab. Ini kan lucu," ujarnya.Selain merombak total kurikulum, Ichlasul juga mengingatkan pentingnya rekrutmen staf pengajar di IPDN. Menurut Amal, rekrutment staf pengajar di IPDN tidak harus diambil dari jajaran Depdagri. "Jangan semua staf direkrut dari Depdagri," ujarnya.Ichlasul mengakui keberadaan IPDN selama ini memang lebih banyak karena tuntutan daerah untuk memperoleh SDM di pemerintah daerah yang bermutu. Banyaknya minat masyarakat masuk IPDN juga disebabkan jarena lulusannya langsung menjadi PNS. Namun, kalau tuntutannya adalah memperoleh SDM yang bermutu, sebetulnya bisa didapatkan dari banyak lembaga pendidikan. "Kalau tujuannya memperoleh SDM yang baik, tak perlu ada lembaga seperti itu (IPDN, red)," ujarnya.Heru CN
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sekjen Kemendagri: Alumni IPDN Bagian Dari Perekat NKRI

57 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Alumni IPDN Bagian Dari Perekat NKRI

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, menerima audiensi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas bersama Sivitas Akademika IPDN, di Aula Zamhir Islamie, IPDN Kampus Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.


PDN Integrasikan Semua Data

14 Desember 2023

PDN Integrasikan Semua Data

Program Transformasi Digital Nasional, terus dikebut. Salah satunya, dengan membangun Pusat Data Nasional


Sekolah Kedinasan STAN Hingga STIN Buka Pendaftaran Mulai 9 April, Cek Daftarnya

28 Maret 2022

Sejumlah calon muda praja melakukan penghormatan saat mengikuti pelantikan muda praja angkatan XXIX di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat, 2 November 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Sekolah Kedinasan STAN Hingga STIN Buka Pendaftaran Mulai 9 April, Cek Daftarnya

Sejumlah sekolah kedinasan mulai dari IPDN, STAN, dan STIN membuka mendaftar pada 9-30 April 2022. Ada delapan instansi yang menerima mahasiswa baru.


Walikota Hendi Terima Tanda Kehormatan Dari IPDN

20 April 2021

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menerima piagam penghargaan tanda kehormatan Kartika Pamong Praja Muda dari Institut Pemerintahan Daerah (IPDN).
Walikota Hendi Terima Tanda Kehormatan Dari IPDN

Hendi mendesain ulang sektor pariwisata di kota Semarang. Program pemulihan ekonomi diantaranya memfasilitasi terbentuknya pasar sehat di tiap kecamatan.


IPDN Jadi Sekolah Kedinasan Terfavorit, Buka 1.200 Formasi

20 Juni 2020

Sejumlah calon muda praja melakukan penghormatan saat mengikuti pelantikan muda praja angkatan XXIX di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat, 2 November 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
IPDN Jadi Sekolah Kedinasan Terfavorit, Buka 1.200 Formasi

Pendaftar di sekolah kedinasan IPDN membludak, hingga Kamis tercatat 28.758 pelamar.


Megawati Dapat Gelar Doktor Honoris Causa Pertama dari IPDN

8 Maret 2018

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Ketua Bidang Politik dan Keamanan (nonaktif) PDIP Puan Maharani, menyampaikan pidatonya dalam Penutupan Rakernas III PDIP di Sanur, Bali, 25 Februari 2018. Rakernas merekomendasikan kepada semua kadernya untuk mengamankan, menjaga dan menyukseskan keputusan Ketua Umum PDIP. ANTARA
Megawati Dapat Gelar Doktor Honoris Causa Pertama dari IPDN

Megawati Soekarnoputri mendapat gelar doktor honoris causa yang pertama dari IPDN. Megawati dinilai berjasa saat menjadi Presiden RI kelima.


Alasan Menteri Tjahjo Usulkan Lulusan IPDN Wajib Militer

16 Januari 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Alasan Menteri Tjahjo Usulkan Lulusan IPDN Wajib Militer

Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan lulusan IPDN ikut wajib
muiliter agar bisa membantu komando rayon militer di daerah
penugasan.


Wapres JK: Tempatkan Lulusan IPDN di Luar Daerah Asal

18 Juli 2016

TEMPO/Prima Mulia
Wapres JK: Tempatkan Lulusan IPDN di Luar Daerah Asal

Jusuf Kalla berharap ke depan ada camat di Aceh yang berasal dari Papua.


Pemerintah Buka Pendaftaran Sekolah Tinggi Ikatan Dinas  

15 Maret 2016

Sejumlah praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri meluapkan kegembiraan usai upacara wisuda IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (6/9). TEMPO/Prima Mulia
Pemerintah Buka Pendaftaran Sekolah Tinggi Ikatan Dinas  

Pemerintah kembali membuka pendaftaran sekolah tinggi ikatan dinas. Pendaftaran bisa dilakukan secara online.


Kata Rektor IPDN Soal Pemukulan Taruna Akmil di Kampus IPDN  

30 November 2015

TEMPO/Prima Mulia
Kata Rektor IPDN Soal Pemukulan Taruna Akmil di Kampus IPDN  

Rektor Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Ermaya Suradinata mengatakan kasus pemukulan di kampusnya dilakukan oleh praja lama.