Aturan Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Segera Terbit

TEMPO Interaktif, Surabaya:Untuk menghilangkan diskriminasi bagi penganut aliran kepercayaan, dalam waktu dekat pemerintah akan segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan. "Saat ini draf PP tersebut telah dibuat dan dalam waktu dekat akan segera disahkan," kata Sulistyo Tirtokusumo, Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata di Surabaya, Minggu siang (11/3).Menurut Sulistyo, selama ini penganut alirankepercayaan sulit mencatatkan perkawinannya karenatidak diakomodasi oleh instansi cacatan sipil. Berdasarkan Undang Undang 1/l974 tentang perkawinan, kecuali yang beragama Islam, semua pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama lain disahkan oleh petugas cacatan sipil.Masalahnya, penganut aliran kepercayaan menganggap alirankepercayaan bukan merupakan agama tertentu, tetapi merekamempunyai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa danmereka menuntut diberi hak sipil seperti pemeluk agamalain. "Jadi selama ini perkawinan mereka tidak bisadisahkan di catatan sipil, akibatnya secara hukum dianggap kumpul kebo. Soal inilah yang kami pecahkan," kata Sulistyo saat membuka Musyawarah daerah ke-II BadanKerjasama Organisasi-Organisasi Kepercayaan (BKOK)Jawa Timur di Surabaya.Dikatakan Sulistyo, pembuatan PP tentang penetapanpersyaratan dan tata cara perkawinan bagi penghayatkepercayaan tersebut adalah amanat Undang Undang 22 tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan yang disahkan 29Desember tahun lalu. "Dalam pasal 105 undang undangitu diatur bahwa dalam waktu enam bulan sejak disahkannyaundang-undang itu, pemerintah wajib menerbitkan peraturanpemerintah tentang penetapan persyaratan dan tata caraperkawinan bagi penghayat kepercayaan," kataSulistyo.Rencana ni disambut gembira oleh Djoko Sumono, ketua Presidium II Badan Kerjasama Organisasi-Organisasi Kepercayaan. Dikatakannya, selama ini penganut kepercayaan kesulitan mencatatkan perkawinannya di kantor cacatan sipil. "Kondisi iniseperti penganut agama Kong Hu Cu beberapa tahun lalu,tapi kan sekarang pencatatan perkawinan penganut Kong HuCu sudah bisa dilakukan di cacatan sipil," kataDjoko.Menurut dia, di seluruh Indonesia hanya ada dua kantorcatatan sipil, yaitu di kabupaten Kebumen dan kabupatenPurworejo, Jawa Tengah yang bersedia melayani pencatatanperkawianan penganut aliran kep[ercayaan. "Pemdadi sana juga memakai dasar Undang Undang 1/l974, tetapi di tempat lain tidak bisa. Ini kan namanyadiskriminasi," katanya.Karena itu, menurut Djoko Sumono, pengesahan perkawinanbagi penganut aliran kepercayaan di catatan sipil harussegera diakomodasi oleh pemerintah. "Jika tidak, bisamenjadi masalah," katanya. Sebab, saat ini banyakpenganut aliran kepercayaan yang terpaksa memilih memelukagama tertentu, tanpa menjalankan syariatnya, hanya karena untuk menghindari diskriminasi. Padahal, saat ini di Indonesia ada 248 organisasi aliran kepercayaan dengan anggota sekitar 9 juta orang.Zed Abidien