Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Merusak Ekosistem, Pulau Kecil Tak Boleh Ditambang

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pulau-pulau kecil seharusnya tak boleh ditambang karena menyalahi daya dukung lingkungan. Dengan luas pulau kurang dari 10 ribu kilometer persegi, kegiatan ekonomi yang boleh dilakukan sebatas wisata bahari dan perikanan tangkap. Alasannya, pulau kecil menjadi penyangga ekosistem pesisir dan laut sekaligus."Prinsipnya, pulau kecil tak boleh dieksploitasi," ujar Masnellyarti Hilman, Deputi Peningkatan Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, kepada Tempo, Rabu (21/2).Sebelum pulau kecil dilakukan kegiatan pun seharusnya perlu dilihat beberapa indikator daya dukung lingkungan. Antara lain, potensi erosi, potensi air, sungai, sedimentasi, topografi, kualitas tanah, oceanogragi, kondisi daerah pesisir, tipe dan kondisi pantai. Menurut Masnellyarti, penambangan pasir darat di Kepulauan Riau sudah menyebabkan warga setempat kekurangan air bersih.Penambangan pasir juga membuat debu-debu halus yang dihasilkan dalam penambangan akan menjadi tailing dan menyebar hingga bermil-mil jauhnya. Terutama bila penambangan dilakukan untuk mengeruk pasir laut. Walaupun ekspor pasir laut sudah dilarang sejak tahun 2003, kata dia, aktivitas penambangan masih banyak dilakukan. Padahal debu-debu hasil tambang ini, akan menutupi terumbu karang dan mengganggu kehidupan biota laut. Tailing ini akan merusak hutan bakau, padang lamun (rumput laut), garis pantai, dan keberlangsungan terumbu karang.Tailing itu juga membuat laut coklat dan keruh serta membuat habitat di sekitar pulau rusak. Dampaknya, nelayan setempat mengeluhkan jumlah tangkapan ikan yang hanya bisa untuk sekadar bertahan hidup. Di beberapa daerah lain bahkan sudah banyak nelayan yang beralih profesi menjadi tukang gali pasirAsisten Deputi Pengendalian Kerusakan Lahan dan Hutan, Heddy Mukna, mengatakan penambangan pasir di pesisir laut selama ini dilakukan dengan menggunakan mesin penghisap (ponton) dan diangkut dengan kapal tongkang. Untuk di kawasan daratan menggunakan alat-alat berat dan teknologi yang amat canggih. Kegiatan penambangan ini, kata dia, semakin mengancam keberadaan pulau-pulau kecil. Ia mencontohkan Pulau Nipah dan Pulau Sebaik yang lenyap karena eksploitasi yang berlebih.Selama ini, kata dia, pengawasan terhadap penambangan pasir amat lemah. Kesulitannya, karena pengelolaan pulau-pulau kecil sudah diberikan pada daerah melalui kebijakan otonomi daerah. Dengan dalih untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, kerusakan lingkungan tidak diperhatikan. "Kalau daerah yang punya wewenang, pusat tidak bisa apa-apa," ujarnya.Menurut dia, sast ini Kepulauan Riau kehilangan pulau-pulaunya akibat aktivitas penambangan pasir. Namun, kata dia, KLH tidak memiliki data terbaru pulau-pulau mana saja yang terancam hilang. "Ada di Departemen Kelautan dan Perikanan," ujarnya.Ninin Damayanti
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

7 Juli 2023

Anggota pasukan khusus Angkatan Laut Korea Selatan berpartisipasi dalam latihan di pulau kecil yang disebut Dokdo dalam bahasa Korea dan Takeshima dalam bahasa Jepang pada 25 Agustus 2019. (Provided by South Korea's Navy)
Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

Jepang mengajukan protes terhadap Korea Selatan terkait latihan militer yang berlangsung di pulau sengketa.


Sengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan

23 Juli 2018

Warga Pulau Pari melakukan aksi borgol diri didepan kantor Pengadilan Negeri, Jakarta Utara, 24 Mei 2018. Aksi borgol ini untuk mengawal sidang perkara Pidana Sulaiman Hanafi Ketua RW dengan agneda sidang Pembacaan putusan sela atas keberatan atau eksepsi Sulaiman terhadap dakwaan jaksa Penuntut umum. Tempo/Fakhri Hermansyah
Sengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan

Susi Pudjiastuti mengatakan tak semestinya penduduk dan investor rebutan lahan Pulau Pari.


Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa

11 Juni 2018

Foto yang diambil pada 2005 memperlihatkan Pulau Kunashiri, satu dari empat pulau yang diklaim Rusia sebagai Kepulauan Selatan Kuril di Selatan Rusia dan di teritori utara Jepang.[REUTERS/Kyodo]
Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa

Jepang mengkritik Rusia atas rencananya untuk memasang kabel serat optik ke pulau-pulau yang disengketakan oleh Tokyo dan Moskow.


Dua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara

8 Mei 2018

Warga Pulau Pari menunjukkan tali pengikat yang memborgol tangan sebagai simbol kriminalisasi dan diskriminasi terhadap mereka di PN Jakarta Utara, Selasa, 8 Mei 2018. Tempo/Dias Prasongko
Dua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara

Tigor Hutapea, pengacara nelayan Pulau Pari, Sulaiman, menolak dakwaan JPU dalam sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum di PN Jakarta Utara.


Sidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan

8 Mei 2018

Warga Pulau Pari aksi borgol tangan sebagai simbol kriminalisasi dan diskriminasi terhadap mereka di PN Jakarta Utara, Selasa, 8 Mei 2018. Tempo/Dias Prasongko
Sidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan

PN Jakarta Utara menggelar sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum oleh Sulaiman Hanafi alias Khatur, seorang warga Pulau Pari.


Sengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati

8 Mei 2018

Ketua Forum Peduli Pulau Pari, Syaiful Hidayat, sujud syukur di depan Kantor Ombudsman RI setelah Ombudsman menemukan maladministrasi terkait penerbitan SHM serta SHGB milik PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griyanusa, Senin 9 April 2018. TEMPO/Salsabila Putri Pertiwi
Sengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati

Ombudsman DKI Jakarta Raya minta hak warga Pulau Pari dihormati hingga proses verifikasi sertifikat tanah di BPN DKI selesai.


Diultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan

8 Mei 2018

Warga Pulau Pari berunjuk rasa di Balai kota DKI Jakarta, 25 april 2018. Dalam Aksinya warga meminta hak atas pengembalian pemukiman di Pulau Pari atas kejanggalan penerbitan sertifikat yg di lakukan oleh BPN (Badan Pertahanan Nasional) di Pulau Pari. TEMPO/Muhammad Denggan Fahrurrozie
Diultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan

Warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu, akan tetap bertahan di tanah mereka dan tak mengindahkan surat somasi PT Bumipari Asri.


Temuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri

9 April 2018

Warga Pulau Pari membentangkan spanduk di depan kantor Ombudsman Kuningan,Jakarta Selatan 9 April 2018. Pada aksinya mereka menuntut Ombudsman menunjukkan fakta-fakta kecurangan dalam penerbitan sertifikat tanah di Pulau Pari. Tempo/Fakhri Hermansyah
Temuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri

Ombudsman merilis LAHP terkait kisruh Pulau Pari dengan temuan maladministrasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pengabaian hukum.


Sengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB

9 April 2018

Warga Pulau Pari melakukan aksi di depan kantor Ombudsman Kuningan,Jakarta Selatan 9 April 2018. Pada aksinya mereka menuntut Ombudsman menunjukkan fakta-fakta kecurangan dalam penerbitan sertifikat tanah di Pulau Pari. Tempo/Fakhri Hermansyah
Sengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB

Ombudsman Republik Indonesia mempublikasikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai laporan Forum Peduli Pulau Pari hari ini di Jakarta.


Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur

9 April 2018

Ketua Forum Peduli Pulau Pari, Syaiful Hidayat, sujud syukur di depan Kantor Ombudsman RI setelah Ombudsman menemukan maladministrasi terkait penerbitan SHM serta SHGB milik PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griyanusa, Senin 9 April 2018. TEMPO/Salsabila Putri Pertiwi
Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur

Warga Pulau Pari langsung sujud syukur setelah Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi dalam penerbitan sertifikat PT Bumi Pari Asri.