Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kasus penggusuran secara paksa terhadap 71 keluarga yang masih bertahan di Kuala Namu akan dibawa ke Sidang Dewan Hak Azasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga ini akan bersidang pada 19 Juni mendatang di Jenewa, Swiss.Ketujuh puluh satu keluarga tersebut merupakan keluarga yang bertahan di atas lahan yang masuk dalam wilayah pengembangan Bandara International Kuala Namu sebagai pengganti Bandara Polonia Medan.Berdasarkan siaran pers yang diterima Tempo dari Lembaga Swadaya Bitra Indonesia, hal ini mengemuka setelah kunjungan Yi Fang Tan, Director Foodfirst Information and Action Network (FIAN) atau Lembaga Hak Atas Pangan dan Hak Azasi Manusia untuk Asia Pasifik. FIAN Internasional yang berbasis di Jerman merupakan sebuah organisasi internasional yang fokus menangani persoalan hak atas pangan serta pelanggaran HAM.Yi Fan berkunjung ke Desa Kuala Namu, Kecamatan Beringi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dia mengunjungi desa tersebut untuk melihat kondisi warga yang masih bertahan disana dan menerima masukan warga.“Kita akan menurunkan tim pencari fakta dan mencari solusi bagi persoalan ini. Surat protes juga akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan lembaga-lembaga internasional yang terkait dengan masalah ini,” Yi Fang Tang di kantor Bitra Indonesia di Jalan Bahagia By Pass Medan, Jumat sebelum bertolak ke Filipina.Menurut Yi Fang Tang, kasus pengggusuran terhadap warga ini tidak hanya dilihat sebagai menghilangkan tempat hidup atau permukiman. Tapi lebih jauh juga merupakan pelanggaran terhadap hak atas pangan. Yakni berkurangnya lahan pertanian sebagai mata pencarian masyarakat.Pembangunan insfrastruktur, kata dia, jangan sampai menyebabkan persoalan-persoalan baru yang lebih krusial, menyangkut masa depan dan masalah pangan. Yi Fang Tang didampingi Direktur Eksekutif Bitra Indonesia Safaruddin Siregar.Selain akan mendesak pemerintah Indonesia dengan nota protes yang akan diajukan melalui surat, masalah ini juga akan diupayakan untuk dibawa ke Sidang Dewan HAM PBB, yakni forum tertinggi di PBB untuk promosi dan perlindungan HAM.Indonesia merupakan salah satu dari 47 negara anggota Dewan ini. Dalam pemilihan yang berlangsung di Sidang Majelis Umum PBB di New York, pada 9 Mei 2006, Indonesia mendapat dukungan mayoritas 165 suara dari 191 negara anggota PBB.Hambali Batubara
Iklan
![Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2019/01/22/id_813764/813764_720.jpg)
