Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

GAM Seluruh Dunia Berkumpul Bahas Strategi politik

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Banda Aceh:Seratusan tokoh GAM mulai berdatangan ke Gedung Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, sejak pukul 08:00 Wib, Minggu (21/05). Sebuah hajatan besar mereka gelar, pertemuan seluruh tokoh GAM luar dan dalam negeri.Beberapa mantan TNA GAM bertugas menjaga acara itu. Sebagian di luar sebagian menunggu di pintu masuk sebuah ruangan di lantai tiga gedung itu. Lalu tampak datang tokoh-tokoh GAM yang masih kewarga-negaraan asing, Perdana Mentri Malek Mahmud, Zaini Abdullah, Munawar Liza Zein, Bakhtiar Abdullah dan tokoh lainnya.Tokoh GAM di Aceh juga tampak Irwandi Yusuf, Muchsalmina, Sofyan Dawood sampai Bekas Panglima GAM, Muzakkkir Manaf. Selain itu juga para pimpinan GAM di wilayah seluruh Aceh serta perwakilan komponan masyarakat di Aceh. “Pertemuan ini akan diadakan dua hari dan bersifat tertutup,” sebut Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Sofyan Dawood, jelang pertemuan dimulai.Menurutnya, hampir seluruh tokoh GAM luar negeri datang dalam acara tersebut. Mereka ada yang datang dari Swedia, Denmark, Norweygia, Amerika Serikat, Australia dan Malaysia. Tujuan mengadakan pertemuan akbar tersebut adalah untuk memperkuat gerakan sipil mereka di Aceh. Tokoh-tokoh GAM itu akan saling memberikan pandangan untuk menyusun strategi politik yang kuat, bahkan mereka yang selama ini bermukim di luar negeri, membawa konsep-konsep pilitik di negara Eropa maupun Amerika.Beberapa agenda besar yang akan dibahas adalah sosialisasi MoU, persiapan pembentukan partai, pengawalan Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh (RUU-PA), sampai strategi politik menjelang pilkada Aceh. “Kita akan membuat sebuah kekuatan untuk berpolitik sesuai dengan MoU,” sebut Sofyan.Tujuan pertemuan juga tak lepas dari keinginan GAM untuk membentuk sebuah partai lokal setelah RUU-PA rampung disahkan oleh parlemen di Jakarta. Untuk itu, maksud GAM mengundang beberapa perwakilan masyarakat Aceh, sebagai bukti bahwa pembentukan partai lokal nantinya, bukanlah punya GAM tapi juga kepunyaan seluruh masyarakat Aceh.Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh, menurut Sofyan, juga akan dibahas secara khusus dalam pertemuan tokoh-tokoh GAM itu. Selain itu, “apa yang kita bicarakan nanti menyangkut semua bentuk mekanisme-mekanisme untuk menyukseskan perdamaian ini,” jelas bekas Juru Bicara TNA GAM itu.Tentang kemungkinan akan berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sofyan membantah berita tersebut. GAM nantinya akan masuk ke pilkada melalui calon independen. “Kalau itu tidak terbuka, kita mungkin tidak terjun ke arena itu. Kita tidak bergabung dengan partai-partai yang lain,” tegasnya.Dia menjelaskan, GAM tidak berlindung kepada partai yang lain. Mereka akan berdiri sendiri. Khusus kepada masyarakat ditegaskan, bahwa GAM akan membentuk satu partai, juga calon independent untuk ikut dalam pilkada nantinya.Juru Bicara KPA GAM itu juga membantah wacana penempatan Hasbi Abdullah sebagai tokoh GAM dengan Humam Hamid dari PPP, untuk maju sebagai calon kepala daerah dalam pilkada Aceh, yang kemungkinan diadakan Oktober mendatang.Tentang siapa calon independen dari GAM, Sofyan menyebutkan belum diputuskan. Kemungkinan besar akan diumumkan setelah pertemuan itu berlangsung. Tapi yang paling penting, itu juga tergantung kepada RUU-PA. “Kalau itu sudah jelas dan disahkan, kita langsung terjun untuk persiapan dalam pilkada.”Sumber Tempo di kalangan GAM menyebutkan, kemungkinan calon yang akan diusung GAM dalam pilkada melalui calon independen adalah Hasbi Abdullah, adik Menteri Luar GAM, Zaini Abdullah. Dengan siapa dia digandengkan, “info belum pasti, nanti kita lihat saja,” sebut sumber itu.Sementara itu Irwandi Yusuf, perwakilan GAM di AMM kepada Tempo beberapa waktu lalu menyebutkan, GAM belum menunjuk siapa wakil mereka untuk pilkada mendatang. Dia mengakui, isu koalisi GAM-PPP baru sebatas wacana.Dia juga membenarkan kemungkian besar GAM akan mencoba masuk melalui calon independen, “calon belum diputuskan, karena bagi GAM itu mudah,” sebutnya.Menurutnya, apapun yang dilakukan GAM punya tujuan untuk menjaga damai dan memberikan yang terbaik bagi warga Aceh. GAM saat ini terus menyusun strategi politik untuk mempersiapkan partai lokal dan calon independen untuk ambil bagian dalam pilkada, “kesimpulannya secara detail kita bicarakan nanti, kita tunggu RUU-PA dulu,” sebutnya kepada Tempo.GAM punya potensi dan kekuatan untuk memenangkan event politik di Aceh, setidaknya begitu pandangan yang disampaikan oleh Mawardi Ismail, Pengamat Sosial Politik Aceh. “Tapi itupun tergantung pada pendekatan yang mereka lakukan kepada masyarakat,” sebutnya.Menurutnya, GAM harus terus melakukan sosialisasi politik dan konsolidasi ke masyarakat. Dukungan masyarakat Aceh masih susah ditebak akan menjagokan siapa dalam pilkada nantinya. Jadi siapapun punya peluang.Tapi menurutnya, GAM belum mempunyai kekuatan politik yang kuat jika masuk melalui calon independen, alias tak berkoalisi. Akan lebih bagus jika saat ini GAM berkoalisi dengan partai lain dalam pilkada mendatang. “Waktu yang paling tepat untuk GAM adalah pada periode selanjutnya tahun 2009, karena telah punya kekuatan politik,” sebutnya.Arman, warga Banda Aceh menyebutkan kekuatan GAM secara politik masih kuat di Aceh, apalagi jika mereka itu dalam pilkada. Dia melihat kekuatan itu berada di masyarakat kelas bawah yang tinggal di desa-desa. “Mereka banyak yang tidak percaya lagi terhadap partai politik yang ada, soalnya kehidupan mereka tak pernah berubah, satu-satunya hanya berharap pada yang baru,” sebutnya.Dia sendiri mengakui menjagokan GAM untuk duduk sebagai pemimpin di Aceh. Alasannya, mereka yang belum pernah memimpin secara formal di Aceh punya kekuatan dan simpati dari hampir seluruh masyarakat di pelosok, yang biasanya sering terpinggirkan dalam masalah kesejahteraan sosial.Dia menyebutkan yang paling penting saat ini adalah menjaga damai tetap abadi di Aceh dan jangan gara-gara jelang pilkada, para tokoh lupa pada masyarakat kecil. “Siapa pun yang memimpin, bisa komitmen terhadap damai, agar masyarakat kecil seperti kami enak mencari rezeki.”Adi Warsidi, Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Qanun Bendera, DPR Aceh Bentuk Pansus  

12 Oktober 2015

Pawai bendera bulan bintang di Banda Aceh, Senin (1/4). Masyarakat menilai bendera Gerakan Aceh Merdeka dulunya, telah menjadi bendera Provinsi Aceh, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. TEMPO/Adi Warsidi
Soal Qanun Bendera, DPR Aceh Bentuk Pansus  

Pansus akan bertemu Presiden membahas bendera Aceh.


Polemik Bendera Aceh, Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan

24 Agustus 2015

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, resmikan pengerjaan bendungan Krueng Keureuto Aceh Utara, Aceh, 9 Maret 2015. Waduk raksasa seluas 994 hektare yang menelan biaya APBN sebesar Rp 1,7 triliun itu mampu menampung 215 juta kubik air, dan siap dikerjakan dalam 4 tahun. ANTARA/Rahmad
Polemik Bendera Aceh, Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan

Anggota Dewan Aceh menilai Presiden perlu turun tangan agar polemik antara Aceh dan Jakarta itu segera selesai.


DPR Aceh: Pengibaran Bulan Bintang Hal Wajar  

16 Agustus 2015

Anggota DPRK mengibarkan bendera Bulan Bintang berdampingan dengan bendera Merah Putih di halaman Masjid Agung Islamic Centre Lhokseumawe, Aceh, 15 Agustus 2015. Pengibaran bendera yang dilakukan oleh anggota dari Partai Aceh itu dalam rangka memperingati 10 Tahun Perdamaian di Aceh. ANTARA/Rahmad
DPR Aceh: Pengibaran Bulan Bintang Hal Wajar  

Pengibaran bendera bulan bintang sesuai keinginan warga Aceh yang minta agar pemerintah memberlakukan Qanun Nomor 3 Tahun 2013.


Jelang HUT RI, Anggota DPR Aceh Kibarkan Bendera Aceh

15 Agustus 2015

Pawai bendera bulan bintang di Banda Aceh, Senin (1/4). Masyarakat menilai bendera Gerakan Aceh Merdeka dulunya, telah menjadi bendera Provinsi Aceh, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. TEMPO/Adi Warsidi
Jelang HUT RI, Anggota DPR Aceh Kibarkan Bendera Aceh

Pengibaran bendera Aceh itu dilangsungkan dalam sebuah upacara di Lhokseumawe.


Kibarkan Bendera GAM, Aksi Mahasiswa Dibubarkan Polisi

15 Agustus 2015

Sejumlah warga yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Rakyat Aceh (ORMAS RAYA) mengelar pengibaran bendera raksasa di menara Telkom Idi Rayeuk, Aceh Timur, Aceh, 15 Agustus 2015. Bendera Raksasa yang ukuran 27 x 15 meter dikibarkan dalam rangka menyambut 10 Tahun Perdamaian Aceh dan HUT Kemerdekaan RI ke-70. ANTARA/Syifa Yulinnas
Kibarkan Bendera GAM, Aksi Mahasiswa Dibubarkan Polisi

Polisi menghentikan aksi mahasiswa setelah melepaskan tembakan peringatan ke atas.


Peringati 10 Tahun Damai, Warga Aceh Gelar Doa Bersama

15 Agustus 2015

Seorang pengunjung memperhatikan sebuah foto di ruang memorial Dinas Kesbang Linmas Aceh. Ruang memorial itu disiapkan menyambut peringatan 10 tahun perdamaian Aceh, 8 Agustus 2015. TEMPO/Adi Warsidi
Peringati 10 Tahun Damai, Warga Aceh Gelar Doa Bersama

Peringatan sepuluh tahun perdamaian di Aceh tidak semeriah tahun sebelumnya.


7 Bendera GAM Berkibar, Apa Kata Sutiyoso?  

30 Juli 2015

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kiri) bersama Kepala BIN Sutiyoso usai memberikan keterangan pers terkait insiden Tolikara, Papua di Istana Negara, Jakarta, 22 Juli 2015. Sutiyoso menjelaskan insiden Tolikara disinyalir sebagi usaha untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. TEMPO/Subekti.
7 Bendera GAM Berkibar, Apa Kata Sutiyoso?  

Belum ada kesepakatan perubahan terhadap qanun bendera dan lambang Aceh antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.


Polemik Bendera Aceh, Gubernur Zaini: Tunggu Tanggal Mainnya

6 Mei 2015

Pawai bendera bulan bintang di Banda Aceh, Senin (1/4). Masyarakat menilai bendera Gerakan Aceh Merdeka dulunya, telah menjadi bendera Provinsi Aceh, setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. TEMPO/Adi Warsidi
Polemik Bendera Aceh, Gubernur Zaini: Tunggu Tanggal Mainnya

Menurut Zaini tindakan menaikkan bendera bulan bintang bukan hal yang harus diputuskan begitu mendadak.


Ketua DPR Akan Kibarkan Bendera Aceh, Sekretaris Mencegah  

4 Mei 2015

Bendera Aceh berlambang bulan sabit. ANTARA/Ampelsa
Ketua DPR Akan Kibarkan Bendera Aceh, Sekretaris Mencegah  

Polemik tentang bendera Aceh telah berlangsung lama. Pemerintah menilai mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka.


Pembuat Bendera GAM di Pekalongan Dilepaskan  

6 September 2014

Bendera Aceh berlambang bulan sabit. ANTARA/Ampelsa
Pembuat Bendera GAM di Pekalongan Dilepaskan  

Herlina mengira bendera itu hanya bendera partai politik biasa.