TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Sayuti Asyathri, mengatakan penegasan sikap TNI soal hak pilih anggotanya sebaiknya dilakukan ketika revisi Undang-Undang Pemilu. “TNI sebaiknya menyesuaikan diri dengan agenda nasinoal (pembahasan RUU pemilu)," katanya di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.Menurut politikus Partai Amanat Nasional itu, revisi paling lambat pada April 2007 karena pemilu digelar 2009. TNI tak perlu terlau risau karena tak butuh waktu lama untuk memutuskan soal hak pilih anggota militer.Perdebatan soal hak pilih tentara mencuat pekan lalu. Bekas Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto ingin anggota TNI bisa memilih pada Pemilu 2009. Ia yakin mereka sudah siap menggunakan hak politik itu. Namun, Menteri Pertahanan Juswono Sudarsono berpendapat, prajurit boleh nyoblos pada Pemilu 2014.Stefanus Pramono
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
35 menit lalu
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
1 jam lalu
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
12 jam lalu
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
16 jam lalu
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol
17 jam lalu
Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol
Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.
Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi
23 jam lalu
Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi
Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan dirinya siap maju di Pilkada 2024 setelah mendapat arahan dari Ketum PAN, tapi...
Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN
1 hari lalu
Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN
KPU dan Ketum PAN Zulkifli Hasan menanggapi gugatan PDIP di PTUN terkait pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Begini kata mereka.
Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju
1 hari lalu
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.
DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi
2 hari lalu
DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi
UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah berusia 34 tahun menjadi alasan dilakukan revisi.
