TEMPO Interaktif, Jakarta: Hari Pers Nasional mendapatkan kado yang manis. Mahkamah Agung hari ini membebaskan Bambang Harymurti, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, dalam perkara pencemaran nama baik pengusaha Tomy Winata. "Majelis memutuskan mengadili sendiri dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Djoko Sarwoko, Juru Bicara MA sekaligus anggota majelis hakim kasasi. Sebelumnya, pengadilan negeri dan tinggi memutuskan Bambang bersalah. Majelis hakim juga memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabat Bambang serta membebankan biaya perkara kepada negara. Majelis hakim kasasi dipimpin oleh Ketua MA Bagir Manan dengan anggota Djoko Sarwoko dan Harifin Tumpa.Menurut Djoko, putusan diambil secara bulat bahwa Undang-Undang Pers adalah lex spesialis atau aturan khusus di atas KUHP. Majelis hakim juga mempertimbangkan tugas-tugas kewartawanan dan sisi kebahasaan dalam berita berjudul “Ada Tomy di Tenabang?” dan frasa “pemulung besar” dalam berita itu.Ia menjelaskan, Undang-Undang Pers tak mengatur ketentuan pidana tapi pers sebagai pilar keempat demokrasi wajib dilindungi. Majelis ingin menempatkan undang-undang itu sesuai dengan keinginan pembentuknya. Djoko mengakui putusan itu bisa mengundang perdebatan tapi majelis hakim sudah bersikap adil. Thoso Priharnowo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan
3 jam lalu
Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan
Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.
KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan
22 jam lalu
KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan
KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.
Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
1 hari lalu
Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya
Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
2 hari lalu
Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.
KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin
6 hari lalu
KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin
KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Setahun Lalu Banding Ferdy Sambo Ditolak Tetap Hukuman Mati, Ini Perjalanan Jadi Vonis Penjara Seumur Hidup
11 hari lalu
Setahun Lalu Banding Ferdy Sambo Ditolak Tetap Hukuman Mati, Ini Perjalanan Jadi Vonis Penjara Seumur Hidup
Setahun lalu banding Ferdy Sambo ditolak alias tetap dihukum mati. Seiring berjalannya waktu, vonis itu diubah jadi penjara seumur hidup. Kok bisa?
Setahun Lalu Putusan Banding Vonis Mati Ferdy Sambo Dibacakan, Tetap Vonis Hukuman Mati
13 hari lalu
Setahun Lalu Putusan Banding Vonis Mati Ferdy Sambo Dibacakan, Tetap Vonis Hukuman Mati
Hari ini, setahun lalu atau 12 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bacakan putusan banding yang diajukan Ferdy Sambo.
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Dapat Remisi Lebaran, Begini Kasus Korupsi Simulator SIM Jenderal Polisi
13 hari lalu
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Dapat Remisi Lebaran, Begini Kasus Korupsi Simulator SIM Jenderal Polisi
Mantan Kakorlantas Polri Djoko Susilo mendapat remisi lebaran di Lapas Sukamiskin. Berikut kilas balik kasus korupsi pengadaan simulator SIM Rp 196 M
Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
15 hari lalu
Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Pelaksanaan Undang-Undang Pelarangan Madrasah di Uttar Pradesh India Ditunda
18 hari lalu
Pelaksanaan Undang-Undang Pelarangan Madrasah di Uttar Pradesh India Ditunda
Mahkamah Agung India menunda perintah pengadilan tinggi yang akan melarang berdirinya madrasah di Uttar Pradesh.
