Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Tuntut Pelantikan Pimpinan DPRD Sampang

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Surabaya:Sedikitnya 400 orang dari Paguyuban Masyarakat Sampang melakukan aksi demonstrasi ke kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, hari ini. Mereka menuntut Gubernur Jatim Imam Utomo segera melantik pimpinan DPRD Sampang yang terkatung-katung selama 16 bulan.Mereka datang dengan mengendarai puluhan kendaraan roda empat sekitar pukul 09.30 WIB. Di pintu gerbang kantor gubernur sebelah utara mereka menggelar orasi dan puluhan poster. Mereka diterima tiga pejabat, di antaranya Chusnul Arifien, Asisten I Bidang Tata Praja, Gathot Hendro, Kepala Otonomi Daerah, dan Zainal Muhtadin, Wakil Kepala Bakesbang.Ja'far Shodiq, koordinator aksi, menilai Bupati Sampang telah melakukan pelecehan terhadap parlemen di Sampang. Bahkan Bupati dianggap memberlakukan DPRD Sampang seperti anak kecil. Ia mencontohkan, keputusan Bupati yang mengambil mobil dinas DPRD Sampang.Ja'far menengarai ada pihak-pihak yang ikut bermain dan memperkeruh suasana politik di Sampang. "Kami menuntut agar pemerintah mengembalikan kepercayaan dan hak-hak DPRD Sampang. Hentikan gerakan-gerakan seperti yang dilakukan oleh oknum polisi di Sampang yang membeli suara anggota Dewan," tegasnya.Seperti diketahui, pemilihan pimpinan DPRD Sampang telah berlangsung dua kali. Pemilihan pertama menghasilkan KH Abdul Muin dari FKB sebagai Ketua DPRD dilakukan pada 27 September 2004 di Gedung DPRD Sampang. Pemilihan ulang kedua dilakukan pada 12 September 2005 dengan hasil yang sama di Hotel Madinah, Pamekasan.Pemilihan yang kedua itu dianggap cacat hukum. Dalam suratnya nomor 171.35/62/SJ, tertanggal 9 Januari 2006, menjawab surat gubernur tentang pengesahan DPRD Sampang, Mendagri M Ma'ruf meminta agar dilakukan pemilihan ulang. Alasannya, hasil pemilihan ulang pada 12 September 2005 masih menjadi perdebatan di antara anggota DPRD.adi mawardi
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

1 Juli 2022

DPRD Batam Minta Keseriusan Penanganan Air Bersih

PT Moya, BP Batam dan kontraktor akan memasang pengairan dalam waktu satu pekan.


Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

16 Februari 2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menerima pengurus ADKASI, di Jakarta, Selasa (15/2/22).
Bamsoet Dukung DPRD Kabupaten Diatur di Perundangan Khusus

Alasan dibutuhkan perundangan khusus karena DPRD Kabupaten tidak bisa menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.


Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

3 November 2021

Dengar Keluhan Nelayan, Gus Muhaimin Minta PP 85/2021 Dicabut

Asosiasi Nelayan menyatakan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan setelah diterbitkannya PP 85/2021.


DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

31 Oktober 2021

Apresiasi Lomba Mural, DPR Dukung Polri Jamin Kebebasan Berekspresi
DPR: Polri Jamin Kebebasan Ekspresi lewat Lomba Mural

Lomba mural menjadi sinyal dari Kapolri yang ingin membawa Polri menuju institusi yang berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat.


DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

27 Oktober 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani
DPR Raih Predikat Informatif, Puan: Bukti Keterbukaan Parlemen

DPR terus berupaya menyampaikan informasi pada setiap kegiatan baik yang sudah maupun sedang berjalan melalui teknologi informasi.


Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

25 Oktober 2021

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti
Komisi V DPR Desak Evaluasi Tes PCR untuk Penerbangan

Evaluasi atas kebijakan tes PCR untuk penerbangan merupakan bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan di tanah air.


DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

27 Februari 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 %

Rendahnya serapan APBD pemerintah Gubernur Anies Baswedan dikritik Wakil Ketua DPRD Jakarta.


Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

28 November 2017

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD DKI, Jakarta, 7 November 2017. TEMPO/Subekti.
Anggaran Kunjungan Kerja DPRD DKI Dipangkas Rp 40 Miliar

Pimpinan DPRD Jakarta berdalih, usul anggaran kunjungan kerja sebesar Rp 107 miliar dilakukan Sekretariat DPRD DKI.


Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

9 November 2017

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tiba untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Copot Kadis Damkar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik marah, minta Gubernur Anies Baswedan copot Kadis Pemadam Kebakaran DKI Subedjo.


Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

19 Februari 2014

TEMPO/Fully Syafi
Warga Rembang Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen  

Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air. Padahal, sumber air itu merupakan sumber kehidupan warga Rembang dan Lasem.