TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Suripto menyatakan Probosutedjo korupsi dalam mengelola dana reboisasi Rp 100,931 miliar. "Kasus hutan tanaman industri PT Menara Hutan Buana yang melibatkan Probosutedjo itu perkara pidana. Ada praktek mark up. Sebab ketika diperiksa di lapangan masih ada lahan yang bolong-bolong,"katanya. Praktek pengelembungan harga, ditemukan berdasarkan pemeriksaan khusus Departemen Kehutanan saat itu di lapangan. "Hasil pemeriksaan ternyata berbeda dengan yang dilaporkan Probo,"ujarnya. Pemeriksaan itu juga, menurut Suripto, ditandatangani salah satu direksi PT Menara Hutan Buana.Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus yang diketuai Hermani Apipudin, PT Menara Hutan Buana belum menyelesaikan penanaman lahan seluas 41.000 hektar pada tahun 1997-1998. Perusahaan itu juga diminta untuk segera mengkonsolidasikan laporan keuangan dan menunjuk akuntan independen melakukan audit.Probo sebelumnya bersikukuh jika perkaranya tidak masuk dalam wilayah hukum pidana. Adik mantan Presiden Soeharto itu menilai perkaranya merupakan masalah perdata sebab perjanjian pinjaman dana reboisasi itu tertuang dalam akad kredit yang disahkan oleh notaris.Perkara Probo kini tengah disidangkan di tingkat kasasi. Di tingkat pengadilan negeri, Probo terbukti melakukan korupsi dan dihukum empat tahun penjara. Sedangan ditingkat pengadilan tinggi, masa hukumannya dikurangi dua tahun penjara. Sehingga terbongkar ada penyuapan dalam perkara itu di semua tingkatan.Edy Can
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
KPK Indikasikan 75 Perusahaan Sawit Kalteng Bermasalah
24 Oktober 2016
KPK Indikasikan 75 Perusahaan Sawit Kalteng Bermasalah
Sugianto Sabran
Dugaan Korupsi Gubernur Nur Alam, KPK Didesak Ungkap Kasus Lain
26 Agustus 2016
Dugaan Korupsi Gubernur Nur Alam, KPK Didesak Ungkap Kasus Lain
Rasuah izin usaha tambang diduga melibatkan sejumlah pemerintah kabupaten.
Kejaksaan Buka Lagi Kasus Korupsi Taman Nasional Tesso Nilo
29 Juli 2016
Kejaksaan Buka Lagi Kasus Korupsi Taman Nasional Tesso Nilo
Kejaksaan Tinggi Riau kembali membuka kasus korupsi Taman Nasional Tesso Nilo setelah mangkrak dua tahun.
Tiap Jam, Hutan di Jambi Hilang Seluas 8 Kali Lapangan Sepak Bola
3 Juni 2016
Tiap Jam, Hutan di Jambi Hilang Seluas 8 Kali Lapangan Sepak Bola
Hutan yang rusak berada di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Taman Nasional Kerinci Sebelat.
Dewan Kehutanan Dukung KPK Usut Korupsi Kehutanan
20 Februari 2016
Dewan Kehutanan Dukung KPK Usut Korupsi Kehutanan
Dewan Kehutanan Nasional mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi masuk ke sektor kehutanan.
Aktivis Curiga Pelemahan KPK Dilakukan Garong Kekayaan Alam
16 Februari 2016
Aktivis Curiga Pelemahan KPK Dilakukan Garong Kekayaan Alam
Dibutuhkan KPK yang kuat untuk mencapai janji Indonesia menurunkan emisi dan Target Pembangunan Berkelanjutan.
Perizinan Eksploitasi Hutan Rawan Suap, Ini Penyebabnya
25 Oktober 2015
Perizinan Eksploitasi Hutan Rawan Suap, Ini Penyebabnya
Pengelolaan hutan saat ini, 97 persen untuk perusahaan besar dan 3 persen untuk usaha kecil.
KPK Diminta Usut Izin Tambang dan Hutan di Sulawesi
24 Agustus 2015
KPK Diminta Usut Izin Tambang dan Hutan di Sulawesi
Puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah dan buat biaya politik.
Mantan Gubernur Riau Divonis Hari Ini
24 Juni 2015
Mantan Gubernur Riau Divonis Hari Ini
Annas Maamun menjadi terdakwa kasus korupsi alih fungsi lahan kelapa sawit di Kuantan Singingi dan Bagan Sinembah, Riau.
Annas Maamun Akui Minta Uang ke Gulat Manurung
13 Mei 2015
Annas Maamun Akui Minta Uang ke Gulat Manurung
Anas Maamun berdalih uang Rp 2,9 miliar dolar Singapura dari Gulat bukan suap, tetapi untuk biaya demo masyarakat ke DPR.