Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengungsi Aceh Tidak Diberikan Subsidi Langsung Tunai

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah memastikan para pengungsi yang menjadi korban bencana tsunami dan gempa di Aceh tidak akan memperoleh dana subsidi langsung tunai (SLT) sebagai kompensasi pencabutan subsidi bahan bakar minyak. Sebab mereka sudah mendapat jatah hidup (jadup) dari pemerintah sebesar Rp 3 ribu per orang per hari. "SLT diberikan hanya untuk rumah tangga miskin di luar pengungsi," kata Chazali H. Situmorang, Sekretaris Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial ketika dihubungi Tempo, Minggu (30/10). Jika dibandingkan, jadup untuk pengungsi terhitung lebih besar dibandingkan dengan SLT untuk rumah tangga miskin. Chazali mencontohkan jika satu keluarga pengungsi terdiri dari empat anggota keluarga, dalam sebulan mendapat Rp 360 ribu. Sementara untuk rumah tangga miskin hanya memperoleh Rp 100 ribu per bulan per keluarga. Meski demikian, penyaluran jadup juga belum sepenuhnya terlaksana. Menurut Chazali, hal ini disebabkan Departemen Keuangan belum mencairkan dana jadup untuk tiga bulan berikutnya. Ia memperhitungkan pemerintah pusat harus membayar Rp 40 - 45 miliar tiap bulannya untuk sekitar 450 ribu orang pengungsi. "Jadup diberikan untuk enam bulan terhitung sejak Maret lalu. Pemerintah pusat baru memberikan selama tiga bulan," kata dia. Sisa jadup tiga bulan terakhir ini, kata Chazali, ditalangi terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darusalam. Namun, Pemda Aceh mulai merasa kesulitan untuk menalangi dana jadup ini. "Kami akan segera menanyakan lagi ke Depkeu," katanya. Mengenai penyaluran SLT di Aceh, Chazali mengakui memang belum dilaksanakan. Rencananya pembagian SLT ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pembagian jadup tahap kedua. "Ini memang kebijakan Kami. Karena ditakutkan akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat," kata dia. Ami Afriatni
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Nicke Widyawati. Foto/ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra dan TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).


Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga saat mengunjungi Pasar Tradisional di Baros, Serang, Banten, Jumat, 17 Juni 2022. Presiden Jokowi berbincang dengan warga dan para pedagang untuk mengecek harga-harga bahan pokok serta menyerahkan sejumlah bantuan langsung tunai (BLT) kepada sejumlah warga penerima manfaat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.


Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Menteri ESDM Sudirman Said (tengah) berbincang dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (kiri) usai mengumumkan harga baru bahan bakar premium dan solar di Jakarta, 23 Desember 2015. Pemerintah menurunkan harga bahan bakar jenis premium sebesar Rp 150 per liter, yaitu dari Rp 7.300 per liter menjadi Rp 7.150 per liter, sedangkan solar menjadi Rp 5.950 per liter berlaku mulai 5 Januari 2016. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.


IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. TEMPO/Dhemas Reviyanto
IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak


Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Salma, warga Banyuwangi, Jawa Timur mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sebesar Rp 400 ribu. Dana ini merupakan kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Ika Ningtyas
Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.


Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Salma, warga Banyuwangi, Jawa Timur mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sebesar Rp 400 ribu. Dana ini merupakan kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Ika Ningtyas
Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.


Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

21 November 2014

Salma, warga Banyuwangi, Jawa Timur mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sebesar Rp 400 ribu. Dana ini merupakan kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Ika Ningtyas
Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.


Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar. TEMPO/Nurdiansah
Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.


PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

Uang BLSM sebesar 300 ribu yang diterima oleh warga saat dibagikan di kantor Pos Muara Angke, Jakarta Utara, (24/6). Menurut data yang diriis LSI sekitar 70 persen responden meragukan ketepatan sasaran penyaluran BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.


Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kiri), Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, 17 November 2014. Harga BBM bersubsidi jenis premium naik menjadi Rp. 8.500/liter dari Rp. 6.500/liter dan solar naik menjadi Rp. 7.500/liter dari Rp. 5.500/liter. ANTARA/Andika Wahyu
Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.