Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KRP: Seleksi STPDN Rawan Percaloan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Koalisi Reformasi Pendidikan (KRP) menuntut Menteri Dalam Negeri segera membenahi proses seleksi calon praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). "Proses seleksi itu banyak diwarnai percaloan, tidak transparan, dan banyak kejanggalan" kata Juru Bicara Koalisi Reformasi Pendidikan, Nurcholis, kepada wartawan, Jumat (7/10).Nurcholis mengatakan ketidakberesan sistem seleksi tersebut terungkap ketika salah satu praja STPDN asal Sulawesi Selatan, La Ode Muh. Faisal, tiba-tiba dipecat setelah tiga bulan mengikuti pendidikan. Faisal mengaku pada November 2004 ia dipanggil Pembantu Rektor III dan diberitahukan adanya Surat Keputusan Mendagri No. 8922/2881/SJ tertangal 25 Oktober 2004 yang menyatakan dirinya tidak diterima sebagai praja karena tidak lulus proses Penentuan Tahap Akhir (Pantukhir). Faisal mengaku heran dengan surat itu, "Waktu pantukhir itu secara lisan saya dinyatakan lulus." Karena dinyatakan lulus itulah Faisal kemudian Latsarmendis (semacam ospek) di Cimahi sementara mereka yang tidak lulus dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Anehnya, kata Faisal, posisinya digantikan oleh Ais Saputra dan Rachmat. "Waktu itu mereka tidak dinyatakan lulus Pantukhir," kata Faisal. Nurcholis juga menunjukkan data lembar penilaian Pantukhir yang menunjukkan bukti kelulusan Faisal saat Pantukhir dan ketidaklulusan Rachmat karena nilai seleksi fisiknya hanya 20 dari batas minimal 30.Pada 1 Januari 2005 Faisal sempat mengirim surat ke Mendagri meminta pengeluaran surat keputusan penetapan sebagai praja karena ia merasa dirinya telah lulus semua seleksi dari Makassar hingga seleksi terakhir di Bandung. Namun akhirnya pada Maret 2005 Faisal dikeluarkan dari STPDN tepat sebelum terjadi inspeksi dari Depdagri.Saat ini Faisal yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LBH Pendidikan, dan Pusat Bantuan Hukum Pendidikan, menuntut hak-haknya sebagai praja STPDN dikembalikan . Oktamandjaya Wiguna
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sekjen Kemendagri: Alumni IPDN Bagian Dari Perekat NKRI

30 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Alumni IPDN Bagian Dari Perekat NKRI

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, menerima audiensi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas bersama Sivitas Akademika IPDN, di Aula Zamhir Islamie, IPDN Kampus Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.


PDN Integrasikan Semua Data

14 Desember 2023

PDN Integrasikan Semua Data

Program Transformasi Digital Nasional, terus dikebut. Salah satunya, dengan membangun Pusat Data Nasional


Sekolah Kedinasan STAN Hingga STIN Buka Pendaftaran Mulai 9 April, Cek Daftarnya

28 Maret 2022

Sejumlah calon muda praja melakukan penghormatan saat mengikuti pelantikan muda praja angkatan XXIX di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat, 2 November 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Sekolah Kedinasan STAN Hingga STIN Buka Pendaftaran Mulai 9 April, Cek Daftarnya

Sejumlah sekolah kedinasan mulai dari IPDN, STAN, dan STIN membuka mendaftar pada 9-30 April 2022. Ada delapan instansi yang menerima mahasiswa baru.


Walikota Hendi Terima Tanda Kehormatan Dari IPDN

20 April 2021

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menerima piagam penghargaan tanda kehormatan Kartika Pamong Praja Muda dari Institut Pemerintahan Daerah (IPDN).
Walikota Hendi Terima Tanda Kehormatan Dari IPDN

Hendi mendesain ulang sektor pariwisata di kota Semarang. Program pemulihan ekonomi diantaranya memfasilitasi terbentuknya pasar sehat di tiap kecamatan.


IPDN Jadi Sekolah Kedinasan Terfavorit, Buka 1.200 Formasi

20 Juni 2020

Sejumlah calon muda praja melakukan penghormatan saat mengikuti pelantikan muda praja angkatan XXIX di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat, 2 November 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
IPDN Jadi Sekolah Kedinasan Terfavorit, Buka 1.200 Formasi

Pendaftar di sekolah kedinasan IPDN membludak, hingga Kamis tercatat 28.758 pelamar.


Megawati Dapat Gelar Doktor Honoris Causa Pertama dari IPDN

8 Maret 2018

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Ketua Bidang Politik dan Keamanan (nonaktif) PDIP Puan Maharani, menyampaikan pidatonya dalam Penutupan Rakernas III PDIP di Sanur, Bali, 25 Februari 2018. Rakernas merekomendasikan kepada semua kadernya untuk mengamankan, menjaga dan menyukseskan keputusan Ketua Umum PDIP. ANTARA
Megawati Dapat Gelar Doktor Honoris Causa Pertama dari IPDN

Megawati Soekarnoputri mendapat gelar doktor honoris causa yang pertama dari IPDN. Megawati dinilai berjasa saat menjadi Presiden RI kelima.


Alasan Menteri Tjahjo Usulkan Lulusan IPDN Wajib Militer

16 Januari 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Alasan Menteri Tjahjo Usulkan Lulusan IPDN Wajib Militer

Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan lulusan IPDN ikut wajib
muiliter agar bisa membantu komando rayon militer di daerah
penugasan.


Wapres JK: Tempatkan Lulusan IPDN di Luar Daerah Asal

18 Juli 2016

TEMPO/Prima Mulia
Wapres JK: Tempatkan Lulusan IPDN di Luar Daerah Asal

Jusuf Kalla berharap ke depan ada camat di Aceh yang berasal dari Papua.


Pemerintah Buka Pendaftaran Sekolah Tinggi Ikatan Dinas  

15 Maret 2016

Sejumlah praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri meluapkan kegembiraan usai upacara wisuda IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (6/9). TEMPO/Prima Mulia
Pemerintah Buka Pendaftaran Sekolah Tinggi Ikatan Dinas  

Pemerintah kembali membuka pendaftaran sekolah tinggi ikatan dinas. Pendaftaran bisa dilakukan secara online.


Kata Rektor IPDN Soal Pemukulan Taruna Akmil di Kampus IPDN  

30 November 2015

TEMPO/Prima Mulia
Kata Rektor IPDN Soal Pemukulan Taruna Akmil di Kampus IPDN  

Rektor Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Ermaya Suradinata mengatakan kasus pemukulan di kampusnya dilakukan oleh praja lama.