TEMPO Interaktif, Jakarta:Koalisi Reformasi Pendidikan (KRP) menuntut Menteri Dalam Negeri segera membenahi proses seleksi calon praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). "Proses seleksi itu banyak diwarnai percaloan, tidak transparan, dan banyak kejanggalan" kata Juru Bicara Koalisi Reformasi Pendidikan, Nurcholis, kepada wartawan, Jumat (7/10).Nurcholis mengatakan ketidakberesan sistem seleksi tersebut terungkap ketika salah satu praja STPDN asal Sulawesi Selatan, La Ode Muh. Faisal, tiba-tiba dipecat setelah tiga bulan mengikuti pendidikan. Faisal mengaku pada November 2004 ia dipanggil Pembantu Rektor III dan diberitahukan adanya Surat Keputusan Mendagri No. 8922/2881/SJ tertangal 25 Oktober 2004 yang menyatakan dirinya tidak diterima sebagai praja karena tidak lulus proses Penentuan Tahap Akhir (Pantukhir). Faisal mengaku heran dengan surat itu, "Waktu pantukhir itu secara lisan saya dinyatakan lulus." Karena dinyatakan lulus itulah Faisal kemudian Latsarmendis (semacam ospek) di Cimahi sementara mereka yang tidak lulus dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Anehnya, kata Faisal, posisinya digantikan oleh Ais Saputra dan Rachmat. "Waktu itu mereka tidak dinyatakan lulus Pantukhir," kata Faisal. Nurcholis juga menunjukkan data lembar penilaian Pantukhir yang menunjukkan bukti kelulusan Faisal saat Pantukhir dan ketidaklulusan Rachmat karena nilai seleksi fisiknya hanya 20 dari batas minimal 30.Pada 1 Januari 2005 Faisal sempat mengirim surat ke Mendagri meminta pengeluaran surat keputusan penetapan sebagai praja karena ia merasa dirinya telah lulus semua seleksi dari Makassar hingga seleksi terakhir di Bandung. Namun akhirnya pada Maret 2005 Faisal dikeluarkan dari STPDN tepat sebelum terjadi inspeksi dari Depdagri.Saat ini Faisal yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LBH Pendidikan, dan Pusat Bantuan Hukum Pendidikan, menuntut hak-haknya sebagai praja STPDN dikembalikan . Oktamandjaya Wiguna
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Sekjen Kemendagri: Alumni IPDN Bagian Dari Perekat NKRI
30 hari lalu
Sekjen Kemendagri: Alumni IPDN Bagian Dari Perekat NKRI
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, menerima audiensi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas bersama Sivitas Akademika IPDN, di Aula Zamhir Islamie, IPDN Kampus Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.
PDN Integrasikan Semua Data
14 Desember 2023
PDN Integrasikan Semua Data
Program Transformasi Digital Nasional, terus dikebut. Salah satunya, dengan membangun Pusat Data Nasional
Sekolah Kedinasan STAN Hingga STIN Buka Pendaftaran Mulai 9 April, Cek Daftarnya
28 Maret 2022
Sekolah Kedinasan STAN Hingga STIN Buka Pendaftaran Mulai 9 April, Cek Daftarnya
Sejumlah sekolah kedinasan mulai dari IPDN, STAN, dan STIN membuka mendaftar pada 9-30 April 2022. Ada delapan instansi yang menerima mahasiswa baru.
Walikota Hendi Terima Tanda Kehormatan Dari IPDN
20 April 2021
Walikota Hendi Terima Tanda Kehormatan Dari IPDN
Hendi mendesain ulang sektor pariwisata di kota Semarang. Program pemulihan ekonomi diantaranya memfasilitasi terbentuknya pasar sehat di tiap kecamatan.
IPDN Jadi Sekolah Kedinasan Terfavorit, Buka 1.200 Formasi
20 Juni 2020
IPDN Jadi Sekolah Kedinasan Terfavorit, Buka 1.200 Formasi
Pendaftar di sekolah kedinasan IPDN membludak, hingga Kamis tercatat 28.758 pelamar.
Megawati Dapat Gelar Doktor Honoris Causa Pertama dari IPDN
8 Maret 2018
Megawati Dapat Gelar Doktor Honoris Causa Pertama dari IPDN
Megawati Soekarnoputri mendapat gelar doktor honoris causa yang pertama dari IPDN. Megawati dinilai berjasa saat menjadi Presiden RI kelima.
Alasan Menteri Tjahjo Usulkan Lulusan IPDN Wajib Militer
16 Januari 2017
Alasan Menteri Tjahjo Usulkan Lulusan IPDN Wajib Militer
Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan lulusan IPDN ikut wajib muiliter agar bisa membantu komando rayon militer di daerah penugasan.
Wapres JK: Tempatkan Lulusan IPDN di Luar Daerah Asal
18 Juli 2016
Wapres JK: Tempatkan Lulusan IPDN di Luar Daerah Asal
Jusuf Kalla berharap ke depan ada camat di Aceh yang berasal dari Papua.
Pemerintah Buka Pendaftaran Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
15 Maret 2016
Pemerintah Buka Pendaftaran Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
Pemerintah kembali membuka pendaftaran sekolah tinggi ikatan dinas. Pendaftaran bisa dilakukan secara online.
Kata Rektor IPDN Soal Pemukulan Taruna Akmil di Kampus IPDN
30 November 2015
Kata Rektor IPDN Soal Pemukulan Taruna Akmil di Kampus IPDN
Rektor Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Ermaya Suradinata mengatakan kasus pemukulan di kampusnya dilakukan oleh praja lama.