Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah dinilai tidak menjalankan pengawasan yang baik soal kompensasi bahan bakar minyak (BBM) untuk infrastruktur pedesaan. "Saya menemukan ada pungutan untuk kontraktor," kata anggota Komisi Perhubungan Abdullah Azwar Anas.Azwar menemukannya di dua daerah yang dikunjunginya, Propinsi Kalimantan Tengah dan daerah Bondowoso sebagai contoh terjadinya penyimpangan realisasi itu. Padahal, yang ditemukan untuk kompensasi akibat kenaikan 20 persen pada bulan Maret lalu. Sesuai surat edaran Departemen Pekerjaan Umum tanggal 16 September 2005, pada poin kelima. "Dana bantuan sebesar Rp 250 juta per desa harus seluruhnya diserahkan ke POKMAS (kelompok masyarakat)/ OMS (Organisasi masyarakat) dan dioptimalkan untuk kegiatan pembangunan fisik. Tidak boleh ada pemotongan dana bantuan oleh siapapun juga dengan alasan apapun,"katanya.Namun, kenyataanya, yang terjadi di desa Gambangan, kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur terjadi pemotongan sebesar empat persen untuk administrasi proyek sebanyak 11 item, diantaranya, dokumentasi, gambar kerja, biaya musyawarah desa. "Ini bukti lemahnya pengawasan pemerintah,"kata Azwar.Untungnya, di Kalimantan tengah, Wakil Gubernurnya mau mengerti dan seketika itu memberitahukan setiap Satuan Kerja Sementara membatalkan pemotongan sebesar empat persen. Satuan Kerja adalah fungsi yang dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerahnya.Potongan empat persen itu, pernah disosialisasikan berdasarkan Surat Edaran Departemen Pekerjaan Umum sebelumnya. Ketika diketahui, Komisi Perhubungan langsung meminta departemen tidak melakukan itu dan mengeluarkan surat edaran baru. "Ini masih di Kalimantan dan Jawa, gimana di Papua, NTT?"kata Azwar.Dia menduga masalah itu pun terjadi di daerah yang jauh dari pusat kekuasaan Jakarta. Padahal, proyek infrastruktur tidak boleh dikerjakan oleh kontraktor swasta, melainkan kerjasama dengan TNI.Bila 12.834 desa dengan total anggaran Rp 3,342 triliun dipotong sebesar empat persen maka, sudah terjadi penyimpangan sebesar Rp 128,340 miliar. "Ini kerugian negara, dan itu korupsi,"kata Azwar. Menurut Azwar, bila masalah kompensasi pertama saja tidak beres, bagaimana pemerintah bisa menjamin kerja penyaluran dan pengawasan untuk kenaikan lebih dari seratus persen bisa lebih baik. "Kan (uangnya) lebih besar,"katanya.Yophiandi
Iklan
