Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Tak Ajukan Usulan Soal Reformasi DK PBB

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Indonesia setuju Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) harus direformasi. Namun, Indonesia tidak mengajukan usulan soal reformasi dewan tersebut dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB di Markas Besar PBB New York, pekan depan. Hal ini dikatakan Ali Alatas, Ketua Panel 45, seusai menyerahkan laporan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor presiden, Kamis (8/9). Panel ini dibentuk presiden untuk memberikan masukan-masukan kepada presiden guna menyampaikan pidato dalam KTT PBB yang digelar dengan agenda reformasi PBB. Indonesia, jelas mantan Menteri Luar Negeri itu, secara ideal setuju dengan perluasan keanggotaan DK PBB, baik yang mencakup anggota tetap maupun anggota tidak tetap. Namun bagaimana mencapainya, Indonesia memiliki pandangan sendiri. Sebaiknya, ada kriteria untuk sebuah negara menjadi anggota tetap DK PBB. Jangan menunjuk begitu saja, dua dari Asia, dua dari Afrika, lalu kriteria nya bagaimana?" kata Alatas.Masukan Panel 45 kepada presiden ini, menurut Alatas, jika disetujui oleh Presiden Yudhoyono, akan diedarkan dalam KTT PBB tersebut sebagai posisi atau sikap Indonesia tentang reformasi PBB. Masukan dari panel ini juga akan digunakan sebagai bahan pidato Presiden Yudhoyono dalam forum tersebut.Selain Ali Alatas, anggota Panel 45 yang juga hadir menyerahkan laporan kepada presiden antara lain mantan Menteri Keuangan Boediono, Muladi (kini Gubernur Lemhanas) dan mantan Dirjen Strategi Pertahanan Mayjen TNI (Purn) Sudrajat. Dimas Adityo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sejarah Berdirinya PBB, Tujuan dan Daftar Anggotanya

13 Januari 2023

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu setelah Rusia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai entitas independen, di New York City, AS 21 Februari 2022. REUTERS/Carlo Allegri
Sejarah Berdirinya PBB, Tujuan dan Daftar Anggotanya

Mengenal pembentukan PBB, dari sejarah, tujuan serta daftar anggota PBB hingga sekarang


UI Melesat Naik ke Posisi 18 Dunia Versi THE Impact Rangkings 2022

29 April 2022

Ilustrasi Kampus Universitas Indonesia 2022. (DOK. HUMAS UI)
UI Melesat Naik ke Posisi 18 Dunia Versi THE Impact Rangkings 2022

Universitas Indonesia (UI) menduduki peringkat 18 dunia dari sebelumnya di ranking 85 berdasarkan Times Higher Education (THE) World University Impact


Laporan PBB Ungkap Kelaparan Massal Terjadi di Korea Utara

9 Juni 2020

File Foto Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un saat berbicara dalam sebuah pertemuan Biro Politik Komite Sentral Partai Buruh Korea (WPK) pada 11 April, 2020. Korean Central News Agency (KCNA) menuturkan bahwa para pekerja bergembira melihat kehadiran Kim Jong Un dalam peremsian pabrik puuk tersebut. Aditya Jaya Iswara KCNA/via REUTERS/File Photo
Laporan PBB Ungkap Kelaparan Massal Terjadi di Korea Utara

Reporter PBB yang bertugas di Korea Utara melaporkan bahwa warga di sana kekurangan makanan dan membutuhkan bantuan kemanusiaan


Indonesia Minta PBB Lakukan Reformasi

27 September 2011

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa bersama Menteri Luar Negeri Korea Utara Pak Ui Chun. AP/Firdia Lisnawati
Indonesia Minta PBB Lakukan Reformasi

Indonesia berharap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memperkuat peran sentralnya dalam mendorong kerjasama negara di dunia dengan melakukan reformasi.


Malaysia Meminta PBB Monitor Bantuan Negara Maju

15 September 2005

Malaysia Meminta PBB Monitor Bantuan Negara Maju

Banyak negara maju mengingkari janji yang mereka buat untuk menyumbangkan 0,7 persen total pendapatan nasional guna membantu negara-negara miskin.


Soal Reformasi PBB, Presiden Bentuk Komite 45

17 Juni 2005

Soal Reformasi PBB, Presiden Bentuk Komite 45

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk Komite 45, untuk merumuskan pandangan Indonesia terkait rencana reformasi PBB. Komite diketuai Ali Alatas dan Dorodjatun.


Indonesia Dukung Reformasi PBB

16 Juni 2005

Indonesia Dukung Reformasi PBB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk panel khusus untuk menentukan sikap Indonesia terhadap rencana reformasi tersebut.