Iklan
TEMPO Interaktif, Kupang:Organisasi non pemerintah (LSM) internasional, LSM lokal penerima bantuan internasional, badan PBB dan Badan Pemerintah Internasional di Nusa Tenggara Timur sepakat membangun komunikasi dengan pemerintah guna menangani kasus gizi buruk, kurang gizi, busung lapar, penanggulangan kemiskinan dan perbaikan ekonomi masyarakat. Kesepahaman itu ini dicapai dalam rapat koordinasi yang dihadiri Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Sesmenkokesra) Sutedjo, dihadiri Gubernur Piet A. Tallo, Ketua Komisi IX DPR RI Charles Mesang, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) NTT bersama pimpinan 24 LSM internasional, nasional, lokal dan utusan badan-badan kemanusiaan PBB di Kupang, Jumat (12/8). Sesmenkokesra, Sutedjo, menyatakan pemerintah mengakui selama ini organisasi non pemerintah, badan PBB dan Badan Pemerintah Internasional turut serta membantu pemerintah Indonesia dalam menangani berbagai persoalan bangsa, khususnya masalah krisis gizi di Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi, perlu ada pemetaan lokasi dampingan dan sasaran secara jelas sehingga bantuan yang disalurkan tidak tumpang tindih. "Yang perlu ditingkatkan yakni perencanaan yang baik sehingga ada sinkronisasi dengan sasaran sekaligus menghindari kesan penumpukan bantuan di satu lokasi,"katanya.Gubernur Piet A. Tallo membantah, pernah pernah meminta auditor pemerintah untuk mengaudit bantuan organisasi non pemerintah, badan PBB dan badan pemerintah internasional. Tallo, dalam kapasitas sebagai kepala daerah, hanya memandang perlu untuk mengimbau agar ada transparansi dan jalinan komunikasi secara kontinyu dengan LSM, badan PBB atau badan pemerintah internasional sebagai mitra kerja.Tahun 2004, terdapat dana Rp 119, 72 miliar, yang dikelola oleh lembaga mitra pemerintah tersebut. Dalam laporan gubernur kepada Sesmenkokesra disebutkan, total dana yang dikelola enam LSM internasional yang berbasis di NTT, sebanyak Rp 97,272 miliar. Dua LSM lokal penerima bantuan luar negeri sebesar Rp 688 juta. Tiga badan PBB dengan total dana Rp 3,02 miliar, dan tujuh badan pemerintah internasional dengan total dana Rp 18,74 miliar. Namun, kasus busung lapar disertai krisis gizi muncul, bahkan menewaskan 38 balita. Juga terdapat 85.604 balita gizi kurang, 13.202 gizi buruk, 430 marasmus (kekurangan protein), 9 balita kwashiorkor (kekurangan karbohidrat) serta 20 balita marasmus kwashiorkor. Diare menewaskan 24 balita, dan dalam dua pekan terakhir kembali terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kota Kupang sehingga menewaskan 13 balita. Jems de Fortuna
Iklan
