Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar seratus mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (8/8). Pengunjuk rasa adalah gabungan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jakarta dan menamakan diri mereka Gerakan Mahasiswa Anti Manipulasi BUMN (Geram BUMN). Mereka menuntut agar KPK memprioritaskan kasus dugaan korupsi di tubuh PLN distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. Menurut Geram, telah terjadi penggelembungan dana yang tidak wajar dalam proyek Outsourcing Customer Information System, Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI). Proyek ini merupakan pelayanan pelanggan yang dimotori oleh PLN. Penggelembungan yang terjadi, bisa dilihat dari besar gaji seorang programme director yang mencapai Rp 149,9 juta sebulan untuk tahun pertama dan Rp 172,4 juta perbulan untuk tahun kedua. Bahkan, gaji seorang office boy pun mencapai Rp 7,1 juta per bulan untuk tahun pertama dan Rp 8,2 juta untuk tahun kedua. "Kasus ini harus langsung ditangani oleh KPK agar tuntas secepatnya,"kata juru bicara Geram BUMN, Andry.Selain itu, Geram juga mempermasalahkan penunjukkan langsung rekanan yang dilakukan oleh PLN. Outsourcing ini dianggap janggal, karena PT Netway Utama tidak memiliki modal dan justru dibiayai oleh PLN. Direktur Utama PLN Eddie Widiono, menurut Andry, diduga melakukan berbagai manipulasi untuk melancarkan penunjukkan langsung rekanan tersebut. Masalah hak paten CIS-RISI yang tumbang tindih juga menjadi perhatian Geram.Selain menuntut agar kasus ini menjadi prioritas, Geram juga menuntut agar Direktur Utama dan bawahannya segera diganti. Dalam unjuk rasa yang berlangsung sekitar setengah jam ini, para pengunjuk rasa mendorong-dorong pagar KPK hingga rusak dan mencoba menerobos barikade polisi. Menurut salah seorang pengunjuk rasa, mereka tidak dapat masuk ke dalam KPK dan berdialog. Massa Geram datang menggunakan 10 metromini dan 2 mobil bak terbuka, sebelumnya telah berunjuk rasa di Kejaksaan Agung. Irma Chantily
Iklan
