Studi Banding DPR ke Cina Soal Guru Bantu Salah Alamat
Jumat, 5 Agustus 2005 04:24 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Studi banding yang diusulkan Komisi IX DPR ke Cina dan Thailand untuk memperjuangkan tunjangan guru bantu dan swasta, menurut pengamat pendidikan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), salah alamat. "Seharusnya itu kewenangan pemerintah. Khususnya Departemen Pendidikan Nasional yang menggaji para guru. Bukan DPR,"katanya.Lodi tak setuju adanya studi banding ke luar negeri. Menurutnya. jika DPR merasa prihatin akan nasib para guru bantu dan swasta, maka perjuangkan nasib mereka dengan mengusulkan penghilangan status tersebut. "Sehingga statusnya menjadi guru saja. Bukan dengan melanggengkannya,"katanya.Bahkan jika studi banding ini untuk masukan Rancangan undang-undang (RUU) Guru dan Dosen, draft terakhir RUU itu tidak membahas masalah guru bantu, honor atau swasta.Ami Afriatni
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Inilah 3 Profesi yang Diyakini Bill Gates Tak Bisa Digantikan AI
3 hari lalu
Inilah 3 Profesi yang Diyakini Bill Gates Tak Bisa Digantikan AI
Pendiri perusahaan teknologi Microsoft, Bill Gates, mengatakan bahwa ada tiga profesi yang tahan dari AI. Apa saja?
ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor
7 hari lalu
ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor
Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri
Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
10 hari lalu
Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Inilah Vivi, Mahasiswa Baru Termuda Unesa yang Lulus SNBP di Usia 16 Tahun
11 hari lalu
Inilah Vivi, Mahasiswa Baru Termuda Unesa yang Lulus SNBP di Usia 16 Tahun
Begini kiat Vivi bisa lulus SNBP 2024 program studi Manajemen Informatika Unesa sebagai calon mahasiswa baru termuda.
Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur
11 hari lalu
Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur
Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?
Pendaftaran PPG Prajabatan 2024 Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftarnya
12 hari lalu
Pendaftaran PPG Prajabatan 2024 Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftarnya
PPG Prajabatan merupakan salah satu program prioritas Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk memenuhi kebutuhan guru.
Kemendikbudristek Sebut 87 Persen Sekolah Sudah Bentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
14 hari lalu
Kemendikbudristek Sebut 87 Persen Sekolah Sudah Bentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Kemendikbudristek sudah menyiapkan petunjuk teknis dan panduan untuk membantu mencegah kekerasan di sekolah.
Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman
15 hari lalu
Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman
Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.
Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman
15 hari lalu
Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman
tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?
Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?
15 hari lalu
Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.
