Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah menyerahkan pembangunan rumah masyarakat korban gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam yang hancur dan rusak akibat gempa dan tsunami kepada masyarakat sendiri."Kebijakan Menpera sendiri yaitu tidak ingin menyentuh uang mereka (masyarakat). Biar rakyat yang menunjuk (pelaksana). Kami hanya memfasilitasi," kata Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asyhari saat jumpa pers usai membuka Forum Dialog dan Pameran bertajuk "Membangun Aceh Dengan Kearifan Sosial Budaya Setempat" di Deparetmen Pekerjaan Umum Jakarta, Selasa (12/4).Menurut Yusuf, pemerintah menyediakan anggaran untuk pembangunan rumah ini yang bersumber dari APBN dan donatur, dengan total Rp 4,3 triliun. Bantuan kepada masyarakat untuk membangun rumah mereka disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Untuk rumah baru, Rp 28 juta per rumah, sedangkan untuk rehabilitasi Rp 10 juta. Pemerintah sendiri, kata Yusuf, siap membangun sekitar 63.700 rumah rusak dan merehabilitasi 123 ribu rumah untuk tahap pertama. Bagi masyarakat yang ingin merehabilitasi rumah mereka sendiri, ujar dia, pemerintah akan menyediakan bantuan dalam bentuk bahan bangunan sesuai dengan anggaran.Pembangunan rumah di Aceh saat ini, kata Yusuf, juga dilakukan langsung oleh donatur lain. "Dengan syarat donatur melapor kepada Menpera," kata dia.Yusuf mencontohkan perusahaan minyak PT. Total Indonesie yang menunjuk Perum Perumnas untuk membangun sekitar 500 rumah untuk masyarakat Aceh. Pemda Jatim dan tim Jawa Pos juga ikut menyumbang sekitar 500 rumah yang dibangun langsung dengan bahan dan tenaga mereka di Calang. "REI juga membangun sendiri di Jantoi. Rencananya 1.000 rumah," kata Yusuf.Sedangkan untuk kepemilikan tanah, jelas Yusuf, masyarakat tidak perlu khawatir akan kehilangan hak mereka. Pemda Aceh dan badan pelaksana --yang menurut Menko Kesra Alwi Shihab akan segera dibentuk-- akan mendata kepemilikan tanah. "Saat ini saja Badan Pertanahan Nasional sedang melakukan aksi darurat untuk mendata tanah masyarakat," kata dia.Ami Afriatni
Iklan
