Pertemuan Presiden-DPR, Fraksi PDI-P Walk Out
Senin, 14 Maret 2005 21:29 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Senin, 14 Maret 2005 21:29 WIB
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
Perludem Perkirakan Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY Sebut Tujuan Utamanya Menang di Pilpres
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR
Perludem: Capaian Keterwakilan Perempuan di DPR Periode 2024-2029 Tertinggi Sepanjang Sejarah
DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara
Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Perludem Perkirakan Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat
1 jam lalu
Hampir semua partai politik tidak menjamin pencalonan 30 persen keterwakilan perempuan di tiap dapil di Pileg 2024.
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY Sebut Tujuan Utamanya Menang di Pilpres
3 jam lalu
AHY menyebut Partai Demokrat telah berhasil mencapai misi besar atau utamanya dalam memenangkan Pilpres 2024.
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR
4 jam lalu
Puan Maharani mengklaim dia tidak memberi instruksi kepada Fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket.
Perludem: Capaian Keterwakilan Perempuan di DPR Periode 2024-2029 Tertinggi Sepanjang Sejarah
5 jam lalu
Angka keterwakilan perempuan di parlemen diproyeksikan meningkat di DPR RI pada periode 2024-2029. Anggota legislatif perempuan diperkirakan akan menempati 128 dari 580 kursi yang tersedia di Senayan atau 22,1 persen. Jumlah itu lebih tinggi 1,6 persen dari hasil Pemilu 2019.
DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara
5 jam lalu
Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.
Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu
7 jam lalu
Usai Pileg 2024, kursi ketua DPR jadi pembahasan menarik berikutnya. Benarkah jatah kursi ketua DPR hanya hak partai pemenang pemilu?
Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang
10 jam lalu
PKS mengungkapkan sejumlah alasan menolak pengesahan RUU DKJ menjadi undang-undang.
Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA
1 hari lalu
Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif
1 hari lalu
PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.
7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini
1 hari lalu
RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.