TEMPO Interaktif, Serang:Sekitar 300 massa yang menamakan dirinya Masyarakat Banten Peduli Hukum berunjuk rasa di gedung Kejaksaan Tinggi Banten, Selasa (1/3). Mereka mendesak agar Gubernur Banten Djoko Munandar yang tengah diperiksa kejaksaan segera ditahan karena terlibat korupsi anggaran dana perumahan dan penunjang kegiatan DPRD sebesar Rp 14 miliar. Dalam aksinya para demonstran juga memberikan setumpuk jamu kuat kepada Asisten Pengawas (Asswas) Kejati Banten Basyuni Muasarif. Jamu ini sebagai simbol agar kejaksaan kuat menghadapi tantangan untuk mengungkap kasus korupsi di Banten, termasuk korupsi pengadaan lahan Karangsari di Pandeglang yang melibatkan Wakil Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.Dalam orasinya para demonstrasi menyesalkan pihak Kejati Banten yang hanya menahan mantan Ketua DPRD Banten Dharmono K. Lawi, mantan Wakil Ketua DPRD Banten Muslim Djamaludin, Wakil Ketua DPRD Banten Mufrodi Muchsin anggota Panitia Anggaran Tuti Sutiah Indra, dan Sekretaris Dewan Tardian. Aksi ini berjalan damai hingga para demonstran pulang.Berdasarkan catatan Tempo, bukan kali ini saja Kejaksaan Tinggi Banten didatangi pengunjuk rasa yang mendesak agar Djoko Munandar ditahan. Sebelumnya sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Pendekar Banten juga berdemonstrasi. Mereka berorasi mengecam Djoko Munandar dan pejabat provinsi yang dituding menilap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 14 miliar. Sementara itu, Selasa (1/3) pagi, Djoko Munandar memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalama kasus korupsi dana perumahan dan penunjang kegiatan anggota DPRD Rp 14 miliar.Pemeriksaan yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB baru di mulai 11.30 WIB karena pengacara Djoko Maunandar, Hendry Yosodingrat, terlambat datang. Asisten Inteljen Kejati Banten I Gede Sidiatmaja mengatakan, pemeriksaan Djoko Munandar dilakukan untuk melengkapi beberapa keterangan dalam berita acara pemeriksaan terdahulu. "Ada beberapa bagian yang belum tuntas karenanya Gubernur kami periksa kembali," kata dia.Faidil Akbar
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat
23 Agustus 2023
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat
Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah
7 Desember 2018
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah
Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa
12 September 2018
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa
Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD
3 November 2017
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD
Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK
25 Oktober 2017
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK
4 Oktober 2017
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK
Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.
OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek
14 September 2017
OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek
Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.
Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara
13 September 2017
Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara
Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.
Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun
6 September 2017
Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun
Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.
Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi
6 September 2017
Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.